Tangkal Radikalisme, Pengamat Sarankan Keamanan Siber Diperkuat
Selasa, 23 November 2021 - 17:12 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, memperkuat keamanan siber (cyber security). Menurut Nuning, seiring perkembangan Internet of Things (IoT) peretasan infrastruktur kritis, pencurian data strategis, spionase, dan propaganda radikalisasi di media sosial telah berlangsung di berbagai belahan dunia karena itu keamanan siber harus diperkuat.
Baca juga: Sentil MUI, BNPT Sebut Radikalisme Menyusup ke Lembaga Negara
Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, saat ini banyak negara di dunia tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman di atas dan mendorong terjadinya Revolutionary in Military Affairs (RMA) gelombang kedua dengan berfokus pada ancaman hybrid warfare. "Perlu adanya task force lintas stakeholders untuk mengoptimalisasi pencegahan radikalisme di institusi pendidikan, baik formal, non formal dan informal, dengan muatan pendidikan yang bhineka, terbuka, dan toleran, serta berorientasi pada penguatan ideologi Pancasila dan UUD 1945," jelasnya.
Selain itu, kata Nuning, upaya lainnya dalam menangkal radikalisme adalah dengan meningkatkan upaya-upaya internalisasi terhadap keadilan dan kesetaraan gender kepada kaum perempuan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan institusi lainnya seperti lembaga, badan, pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan komunitas serta organisasi sosial kemasyarakatan.
"Civil society khususnya organisasi keagamaan moderat seperti NU, Muhammadiyah, dan ormas keagamaan sebagainya, perlu memperbanyak narasi positif dan melakukan counter narasi radikalisme yang menyasar institusi pendidikan, anak muda dan perempuan melalui berbagai medium untuk membenamkan narasi intoleransi dan radikalisme," ucapnya.
Baca juga: Sentil MUI, BNPT Sebut Radikalisme Menyusup ke Lembaga Negara
Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, saat ini banyak negara di dunia tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman di atas dan mendorong terjadinya Revolutionary in Military Affairs (RMA) gelombang kedua dengan berfokus pada ancaman hybrid warfare. "Perlu adanya task force lintas stakeholders untuk mengoptimalisasi pencegahan radikalisme di institusi pendidikan, baik formal, non formal dan informal, dengan muatan pendidikan yang bhineka, terbuka, dan toleran, serta berorientasi pada penguatan ideologi Pancasila dan UUD 1945," jelasnya.
Selain itu, kata Nuning, upaya lainnya dalam menangkal radikalisme adalah dengan meningkatkan upaya-upaya internalisasi terhadap keadilan dan kesetaraan gender kepada kaum perempuan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan institusi lainnya seperti lembaga, badan, pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan komunitas serta organisasi sosial kemasyarakatan.
"Civil society khususnya organisasi keagamaan moderat seperti NU, Muhammadiyah, dan ormas keagamaan sebagainya, perlu memperbanyak narasi positif dan melakukan counter narasi radikalisme yang menyasar institusi pendidikan, anak muda dan perempuan melalui berbagai medium untuk membenamkan narasi intoleransi dan radikalisme," ucapnya.
Lihat Juga :
