Soal Pembatalan Haji, PKS: Kan Tuan Rumah Belum Kasih Kepastian
Sabtu, 06 Juni 2020 - 10:33 WIB
loading...
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf meminta Pemerintah Arab Saudi untuk tidak meniadakan ibadah haji tahun 2020 .
"Sesungguhnya saya juga mendorong, meminta kepada Pemerintah Arab Saudi untuk tahun 2020 ini, meskipun dalam kondisi Covid-19, kami mendorong selaku atas nama DPR dan fraksi, saya meminta kepada Pemerintah Arab Saudi untuk tidak meniadakan ibadah haji. Karena ibadah haji itu merupakan suatu syiar umat Islam dunia," ujar Bukhori Yusuf dalam acara PKS Legislative Corner bertajuk Haji Ditunda Mendadak, Kemenag Ambil Kebijakan Sepihak, Jumat 5 Juni 2020. (Baca juga: DPR Minta Pengembalian Dana Calon Jamaah Ibadah Haji Dipermudah )
Legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah I ini menambahkan, bagaimana pun caranya Arab Saudi harus tetap membuka akses ibadah haji 2020. "Apakah melibatkan negara atau tidak, itu persoalan lain, tetapi prinsipnya bahwa perjalanan ibadah haji atau kemudian syiar ibadah haji yang hanya berjalan sekitar tiga hari efektifnya, yaitu mulai tanggal 9, 10, 11, 12 empat hari itu maka kemudian pemerintah Arab Saudi tidak meniadakan," ujarnya.
Karena, kata dia, ibadah haji itu masih bisa dilakukan dengan physical distancing, atau mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan WHO. "Saya kira juga bisa semua bisa dipenuhi. Sehingga, syiar umat Islam itu tidak hilang," ungkapnya.
Untuk itu, keputusan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang meniadakan pemberangkatan ibadah haji 2020 itu dikritiknya.
"Kalau dalam konteks ini sebenarnya kita bisa melakukan sebuah satu alternatif-alternatif, alternatif-alternatif jangan sampai kemudian Indonesia ini dicatat oleh dunia, pertama kali negara yang membatalkan tidak memberangkatkan haji ke Tanah Suci sebelum ada kepastian dari tuan rumahnya, ini kan jadi repot," tuturnya.
"Sesungguhnya saya juga mendorong, meminta kepada Pemerintah Arab Saudi untuk tahun 2020 ini, meskipun dalam kondisi Covid-19, kami mendorong selaku atas nama DPR dan fraksi, saya meminta kepada Pemerintah Arab Saudi untuk tidak meniadakan ibadah haji. Karena ibadah haji itu merupakan suatu syiar umat Islam dunia," ujar Bukhori Yusuf dalam acara PKS Legislative Corner bertajuk Haji Ditunda Mendadak, Kemenag Ambil Kebijakan Sepihak, Jumat 5 Juni 2020. (Baca juga: DPR Minta Pengembalian Dana Calon Jamaah Ibadah Haji Dipermudah )
Legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah I ini menambahkan, bagaimana pun caranya Arab Saudi harus tetap membuka akses ibadah haji 2020. "Apakah melibatkan negara atau tidak, itu persoalan lain, tetapi prinsipnya bahwa perjalanan ibadah haji atau kemudian syiar ibadah haji yang hanya berjalan sekitar tiga hari efektifnya, yaitu mulai tanggal 9, 10, 11, 12 empat hari itu maka kemudian pemerintah Arab Saudi tidak meniadakan," ujarnya.
Karena, kata dia, ibadah haji itu masih bisa dilakukan dengan physical distancing, atau mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan WHO. "Saya kira juga bisa semua bisa dipenuhi. Sehingga, syiar umat Islam itu tidak hilang," ungkapnya.
Untuk itu, keputusan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang meniadakan pemberangkatan ibadah haji 2020 itu dikritiknya.
"Kalau dalam konteks ini sebenarnya kita bisa melakukan sebuah satu alternatif-alternatif, alternatif-alternatif jangan sampai kemudian Indonesia ini dicatat oleh dunia, pertama kali negara yang membatalkan tidak memberangkatkan haji ke Tanah Suci sebelum ada kepastian dari tuan rumahnya, ini kan jadi repot," tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :
