DPR Minta Pengembalian Uang Calon Jamaah Haji Dipermudah
Jum'at, 05 Juni 2020 - 21:29 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Komisi VIII DPR meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mempermudah proses pengembalian uang pelunasan calon jamaah haji yang gagal berangkat pada Musim Haji Tahun 1441 H/2020.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily mengatakan, ada dua mekanisme dalam pengelolaan dana setoran pelunasan calon jamaah ibadah haji tahun ini.
Pertama, jamaah bisa menitipkan uang pelunasannya kepada BPKH untuk dikelola. Kedua, bagi calon jamaah haji yang ingin uang setoran pelunasan setoran diambil kembali maka pemerintah harus memberikan kemudahan uang tersebut digunakan untuk kepentingan jamaah haji.
"Ini uang pelunasan. Kalau uang setoran awal nilainya Rp25 juta per jamaah sebagai DP (uang muka). Tahun ini total pembayaran ibadah haji sekitar Rp35 juta-an sampai Rp36 juta tergantung embarkasi. Nah yang bisa diambil itu setoran pelunasan yang sekitar Rp10 juta. Itu kalau mau diambil, pemerintah dalam hal ini BPKH harus mempermudah masyarakat untuk mendaptkannya," tutur Ace dalam Live IG SINDOnews, Bincang Sore bertajuk Polemik Pembatalan Haji 2020, Kamis (4/6/2020).(Baca juga: Haji Dibatalkan, Pemerintah Diminta Jaga Diplomasi dengan Arab Saudi)
Menurut Ace, bagi masyarakat yang ingin mengambil dana pelunasan haji maka nantinya saat pemberangkatan tahun depan, harus bisa melunasi lagi dengan nilai yang menyesuaikan biaya terbaru tahun depan. Sebab, pembiayaan haji selalu menyesuaikan dengan kondisi saat ibadah haji digelar.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily mengatakan, ada dua mekanisme dalam pengelolaan dana setoran pelunasan calon jamaah ibadah haji tahun ini.
Pertama, jamaah bisa menitipkan uang pelunasannya kepada BPKH untuk dikelola. Kedua, bagi calon jamaah haji yang ingin uang setoran pelunasan setoran diambil kembali maka pemerintah harus memberikan kemudahan uang tersebut digunakan untuk kepentingan jamaah haji.
"Ini uang pelunasan. Kalau uang setoran awal nilainya Rp25 juta per jamaah sebagai DP (uang muka). Tahun ini total pembayaran ibadah haji sekitar Rp35 juta-an sampai Rp36 juta tergantung embarkasi. Nah yang bisa diambil itu setoran pelunasan yang sekitar Rp10 juta. Itu kalau mau diambil, pemerintah dalam hal ini BPKH harus mempermudah masyarakat untuk mendaptkannya," tutur Ace dalam Live IG SINDOnews, Bincang Sore bertajuk Polemik Pembatalan Haji 2020, Kamis (4/6/2020).(Baca juga: Haji Dibatalkan, Pemerintah Diminta Jaga Diplomasi dengan Arab Saudi)
Menurut Ace, bagi masyarakat yang ingin mengambil dana pelunasan haji maka nantinya saat pemberangkatan tahun depan, harus bisa melunasi lagi dengan nilai yang menyesuaikan biaya terbaru tahun depan. Sebab, pembiayaan haji selalu menyesuaikan dengan kondisi saat ibadah haji digelar.
Lihat Juga :
