31.624 ASN Dapat Bansos, PKS: Sudah Setahun Jadi Mensos Validitas Data Masih Bermasalah
Jum'at, 19 November 2021 - 15:33 WIB
loading...
A
A
A
"Setiap bulan Mensos melaporkan pembaruan DTKS. Setiap bulan pula dilaporkan banyaknya permasalahan seperti data ganda, keluarga PNS/TNI/Polri yang justru menerima bansos. Soal verivali DTKS memang tidak mudah, tapi kalau lebih fokus dan efektif dalam koordinasi insyaallah masalah ini akan segera terselesaikan juga," ujarnya.
HNW mengingatkan, berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, data terpadu ditetapkan oleh Mensos dan menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, jika memang Risma yakin terdapat PNS yang menerima bansos dan sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemendagri, maka Pusdatin Kemensos bisa langsung mencoret data tersebut dari daftar penerima bansos dan mengembalikan data yang sudah bersih kepada pemda, agar segera ditindaklanjuti secara benar oleh pemda.
Selain itu, sambung dia, dengan anggaran awal verivali 2021 yang diberikan kepada Kemensos senilai Rp1,2 triliun maka Mensos Risma seharusnya bisa membuat terobosan. "Misalnya, membuat sistem penghargaan berupa Dana Alokasi Khusus bagi pemda yang data bansosnya tidak ganda maupun tidak terdapat PNS/TNI/Polri sehingga hal ini memotivasi pemda untuk memvalidasi data bansos mereka dengan lebih baik lagi," tegas Hidayat.
Legislator Dapil DKI ini menambahkan, penting bagi Kemensos untuk menindaklanjuti temuan ini dan melakukan koreksi DTKS, sehingga kasus serupa tak lagi terulang di kemudian hari. "Penting untuk difollow up dari koreksi data bermasalah, agar tidak terus mengulangi masalah. Maka dengan kerja sama yang baik dengan pemda, harusnya anggaran yang diterimakan kepada 31.624 PNS segera bisa dialihkan kepada warga yang memang berhak, termasuk warga terdampak covid-19, maupun yatim piatu akibat Covid-19," ucapnya.
HNW mengingatkan, berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, data terpadu ditetapkan oleh Mensos dan menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, jika memang Risma yakin terdapat PNS yang menerima bansos dan sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemendagri, maka Pusdatin Kemensos bisa langsung mencoret data tersebut dari daftar penerima bansos dan mengembalikan data yang sudah bersih kepada pemda, agar segera ditindaklanjuti secara benar oleh pemda.
Selain itu, sambung dia, dengan anggaran awal verivali 2021 yang diberikan kepada Kemensos senilai Rp1,2 triliun maka Mensos Risma seharusnya bisa membuat terobosan. "Misalnya, membuat sistem penghargaan berupa Dana Alokasi Khusus bagi pemda yang data bansosnya tidak ganda maupun tidak terdapat PNS/TNI/Polri sehingga hal ini memotivasi pemda untuk memvalidasi data bansos mereka dengan lebih baik lagi," tegas Hidayat.
Legislator Dapil DKI ini menambahkan, penting bagi Kemensos untuk menindaklanjuti temuan ini dan melakukan koreksi DTKS, sehingga kasus serupa tak lagi terulang di kemudian hari. "Penting untuk difollow up dari koreksi data bermasalah, agar tidak terus mengulangi masalah. Maka dengan kerja sama yang baik dengan pemda, harusnya anggaran yang diterimakan kepada 31.624 PNS segera bisa dialihkan kepada warga yang memang berhak, termasuk warga terdampak covid-19, maupun yatim piatu akibat Covid-19," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
