Ketum PP Muhammadiyah: Demokrasi Mati di Tangan Sipil dengan Kekuasaan Oligarki
Senin, 15 November 2021 - 20:41 WIB
loading...
A
A
A
Haedar ingin Indonesia dapat memanfaatkan Presidensi G20 untuk penguatan dan mobilisasi kekuatan domestik di dalam negeri terkait peranan di kancah global. Indonesia, lanjut Haedar juga perlu memainkan peran yang signifikan dalam dunia internsional, baik di tingkat regional maupun global.
"Di mana dulu kita punya peran sejarah yang penting ketika kita berada di lingkaran negara-negara non blok, saat itu di bawah kepemipinan Soekarno kita punya peran sangat besar. Saya pikir peluang itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, Haedar menilai proses kematian demokrasi di tangan kekuatan sipil yang dibangun di atas oligarki ini ditandai dengan adanya demokrasi semu yang membawa pada proses ekstremitas. "Ya saya pikir isu yang terakhir di Indonesia soal Permendikbud itu bagian dari ekstremitas demokrasi dan hak asasi manusia, jika tak dikelola dengan baik itu akan menjadi problem baru. Ternyata kekuatan-kekuatan sipil tak kalah otoriternya dengan kekuatan militer ketika dia dibagun di atas oligarki. Oligarki ekonomi, oligarki politik, bahkan saya menambahkan satu istilah, oligarki keagamaan, di mana ada kelompok-kelompok agama yang merasa paling berkuasa di negara di mana agama itu hidup. Ini bisa jadi proses kematian demokrasi," tandasnya.
Sebagai informasi, banyak ahli menyebut pada 2030 mendatang Indonesia bakal jadi negara dengan perekonomian terbesar setelah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Prediksi ini tak perlu disambut dengan euforia, tetapi harus ditindaklanjuti dengan konsolidasi berbagai isu global yang mau tak mau berkaitan dengan pernanan Indonesia di kancah internasional.
Beberapa isu global yang muncul saat ini yakni recovery pascapandemi Covid-19. Kemudian isu demokrasi, baik di tingkatan regional maupun domestik (dalam negeri). Lalu isu globalisasi dalam hal ini terkait dengan rezim World Trade Organization (WTO) yang nantinya berdampak besar pada relasi antarnegara. Selanjutnya adalah isu revolusi saintifik berkaitan dengan disrupsi dan digitalisasi, SDGs, serta isu perubahan iklim.
"Di mana dulu kita punya peran sejarah yang penting ketika kita berada di lingkaran negara-negara non blok, saat itu di bawah kepemipinan Soekarno kita punya peran sangat besar. Saya pikir peluang itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, Haedar menilai proses kematian demokrasi di tangan kekuatan sipil yang dibangun di atas oligarki ini ditandai dengan adanya demokrasi semu yang membawa pada proses ekstremitas. "Ya saya pikir isu yang terakhir di Indonesia soal Permendikbud itu bagian dari ekstremitas demokrasi dan hak asasi manusia, jika tak dikelola dengan baik itu akan menjadi problem baru. Ternyata kekuatan-kekuatan sipil tak kalah otoriternya dengan kekuatan militer ketika dia dibagun di atas oligarki. Oligarki ekonomi, oligarki politik, bahkan saya menambahkan satu istilah, oligarki keagamaan, di mana ada kelompok-kelompok agama yang merasa paling berkuasa di negara di mana agama itu hidup. Ini bisa jadi proses kematian demokrasi," tandasnya.
Sebagai informasi, banyak ahli menyebut pada 2030 mendatang Indonesia bakal jadi negara dengan perekonomian terbesar setelah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Prediksi ini tak perlu disambut dengan euforia, tetapi harus ditindaklanjuti dengan konsolidasi berbagai isu global yang mau tak mau berkaitan dengan pernanan Indonesia di kancah internasional.
Beberapa isu global yang muncul saat ini yakni recovery pascapandemi Covid-19. Kemudian isu demokrasi, baik di tingkatan regional maupun domestik (dalam negeri). Lalu isu globalisasi dalam hal ini terkait dengan rezim World Trade Organization (WTO) yang nantinya berdampak besar pada relasi antarnegara. Selanjutnya adalah isu revolusi saintifik berkaitan dengan disrupsi dan digitalisasi, SDGs, serta isu perubahan iklim.
(cip)
Lihat Juga :
