Novel Baswedan ke Bupati Banyumas: Takut Kena OTT, Jangan Terima Suap
Senin, 15 November 2021 - 12:49 WIB
loading...
Mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan mengomentari pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein yang meminta KPK memanggil kepala daerah dulu sebelum OTT. FOTO/DOK.SINDOnews/SUTIKNO
A
A
A
JAKARTA - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan turut mengomentari pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein yang viral di media sosial (medsos). Dalam sebuah video, Bupati Banyumas meminta KPK tidak langsung melakukan Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) terhadap kepala daerah tapi dipanggil dulu untuk dinasehati.
Novel menekankan, jika para pejabat negara hingga kepala daerah tidak ingin ditangkap atau terjaring OTT KPK, maka sederhananya tidak perlu menerima suap, apalagi korupsi. Novel menganggap ada kesalahan dalam cara berpikir Bupati Banyumas yang meminta agar kepala daerah dipanggil dahulu sebelum ditangkap.
"Bila diketahui terima, petugas tinggal OTT dan ambil bukti-buktinya. Kalo dibilang: 'sebelum di OTT dicegah dulu' itu salah paham. Karna hampir selalu perbuatan menerima janjinya sudah dilakukan. Kalau diberitahu dulu, itu bocorkan OTT. Takut kena OTT? Ya jangan terima suap," kata Novel melalui akun Twitter pribadinya @nazaqistsha, Senin (15/11/2021).
Baca juga: OTT Pungli Sertifikat Tanah, Kapolda Banten: Saya Perintahkan untuk Shock Therapy
Menurut Novel, mayoritas OTT yang dilakukan KPK berkaitan dengan delik tindak pidana suap. Karenanya, kata dia, setiap pejabat negara yang sudah sepakat adanya penerimaan janji baik berupa barang atau uang, maka bisa langsung dikategorikan masuk ke dalam pidana suap.
"OTT selalu terkait dengan perbuatan korupsi delik Suap. Suap itu dalam UU Tipikor disebut menerima hadiah/janji. Artinya setuju untuk menerima (menerima janji) sudah merupakan pidana selesai. Sehingga petugas yang mau OTT tinggal lihat di lapangan apakah pejabat tersebut berbuat suap," katanya.
Sebelumnya, viral cuplikan video pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di medsos. Pasca-viralnya video tersebut, Achmad Husein langsung memberikan klarifikasi. Husein menjelaskan pernyataan itu tidak dilontarkan dalam segi pencegahan, bukan penindakan.
Baca juga: Geram COVID-19 Disepelekan, Bupati Banyumas Nekat Masuk Ruang ICU
Menurutnya, dalam segi pencegahan, KPK bisa melakukan peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan OTT. Husein beranggapan bahwa OTT KPK tidak menjadikan daerah tersebut jadi lebih baik. Justru, kata dia, kemajuan daerah terhambat karena banyak kepala daerah yang takut berinovasi.
"Oleh karena itu, saya usul untuk ranah pencegahan apakah tidak lebih baik saat OTT pertama diingatkan saja dahulu dan disuruh mengembalikan kerugian negara, kalau perlu lima kali lipat, sehingga bangkrut dan takut untuk berbuat lagi," ujar Husein, Minggu (14/11/2021).
"Toh untuk OTT, sekarang KPK dengan alat yang canggih, (dalam) satu hari mau OTT lima bupati juga bisa. Baru kalau ternyata berbuat lagi ya di-OTT betulan, dihukum tiga kali lipat silakan atau hukum mati sekalian juga bisa," imbuhnya.
Novel menekankan, jika para pejabat negara hingga kepala daerah tidak ingin ditangkap atau terjaring OTT KPK, maka sederhananya tidak perlu menerima suap, apalagi korupsi. Novel menganggap ada kesalahan dalam cara berpikir Bupati Banyumas yang meminta agar kepala daerah dipanggil dahulu sebelum ditangkap.
"Bila diketahui terima, petugas tinggal OTT dan ambil bukti-buktinya. Kalo dibilang: 'sebelum di OTT dicegah dulu' itu salah paham. Karna hampir selalu perbuatan menerima janjinya sudah dilakukan. Kalau diberitahu dulu, itu bocorkan OTT. Takut kena OTT? Ya jangan terima suap," kata Novel melalui akun Twitter pribadinya @nazaqistsha, Senin (15/11/2021).
Baca juga: OTT Pungli Sertifikat Tanah, Kapolda Banten: Saya Perintahkan untuk Shock Therapy
Menurut Novel, mayoritas OTT yang dilakukan KPK berkaitan dengan delik tindak pidana suap. Karenanya, kata dia, setiap pejabat negara yang sudah sepakat adanya penerimaan janji baik berupa barang atau uang, maka bisa langsung dikategorikan masuk ke dalam pidana suap.
"OTT selalu terkait dengan perbuatan korupsi delik Suap. Suap itu dalam UU Tipikor disebut menerima hadiah/janji. Artinya setuju untuk menerima (menerima janji) sudah merupakan pidana selesai. Sehingga petugas yang mau OTT tinggal lihat di lapangan apakah pejabat tersebut berbuat suap," katanya.
Sebelumnya, viral cuplikan video pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di medsos. Pasca-viralnya video tersebut, Achmad Husein langsung memberikan klarifikasi. Husein menjelaskan pernyataan itu tidak dilontarkan dalam segi pencegahan, bukan penindakan.
Baca juga: Geram COVID-19 Disepelekan, Bupati Banyumas Nekat Masuk Ruang ICU
Menurutnya, dalam segi pencegahan, KPK bisa melakukan peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan OTT. Husein beranggapan bahwa OTT KPK tidak menjadikan daerah tersebut jadi lebih baik. Justru, kata dia, kemajuan daerah terhambat karena banyak kepala daerah yang takut berinovasi.
"Oleh karena itu, saya usul untuk ranah pencegahan apakah tidak lebih baik saat OTT pertama diingatkan saja dahulu dan disuruh mengembalikan kerugian negara, kalau perlu lima kali lipat, sehingga bangkrut dan takut untuk berbuat lagi," ujar Husein, Minggu (14/11/2021).
"Toh untuk OTT, sekarang KPK dengan alat yang canggih, (dalam) satu hari mau OTT lima bupati juga bisa. Baru kalau ternyata berbuat lagi ya di-OTT betulan, dihukum tiga kali lipat silakan atau hukum mati sekalian juga bisa," imbuhnya.
(abd)
Lihat Juga :
