Minta NPHD Pilkada Segera Dicairkan, Tito: Jangan Ada Politik Transaksional
loading...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah di 270 daerah, untuk segera mencairkan NPHD untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah di 270 daerah, segera mencairkan naskah perjanjanjian hibah daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Dia mengatakan berapapun anggaran yang bisa dicairkan harus segera dilakukan.
(Baca juga: KPU Pastikan Pasien Corona Akan Dilayani Khusus saat Pilkada)
"Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapapun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni ini," kata Tito dalam siaran pers Kemendagri, Jumat (5/6/2020).
(Baca juga: Perludem Desak KPU Tunda Pilkada 2020 atas Persetujuan Pemerintah dan DPR)
Tito mengingatkan, agar pencairan NPHD maupun pelaskanaan pilkada tidak diperumit dengan politik transaksional. Pasalnya, meski berskala kontestasi lokal, pilkada yang digelar tahun ini cukup banyak, sehingga dapat berimbas pada stabilitas politik nasional.
"Demi bangsa dan negara agar kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan, jangan sampai terjadi transaksional, politik kepentingan kepada penyelenggara dari rekan-rekan kepala daerah. Tolong ini sekali lagi politik memang iya politik lokal, tapi kalau untuk kepentingan nasional, saya kira kita harus satu pemikiran yang sama," pesannya.
Seperti diketahui pilkada yang smepat tertunda karena covid-19 akan dilanjutkan tanggal 15 Juni mendatang. Mantan Kapolri ini meminta agar penyelenggara mempertimbangkan durasi kampanye agar tidak terlampau lama. Dengan begitu bisa memajukan tahapan yang lainnya.
"Kalau itu dipendekkan lagi maka implikasinya tahapan lanjutan sebetulnya masih bisa diundurkan awal Juli. Mungkin dengan adanya penghematan sekian hari, otomatis dimanfaatkan waktu yang dipangkas itu untuk dipertajam lagi kegiatan-kegiatan lain. Seperti sosialisasi atau pemutakhiran data yang risiko interaksi sosialnya sangat tinggi menjadi lebih rendah karena adanya tambahan waktu," pungkasnya.
(Baca juga: KPU Pastikan Pasien Corona Akan Dilayani Khusus saat Pilkada)
"Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapapun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni ini," kata Tito dalam siaran pers Kemendagri, Jumat (5/6/2020).
(Baca juga: Perludem Desak KPU Tunda Pilkada 2020 atas Persetujuan Pemerintah dan DPR)
Tito mengingatkan, agar pencairan NPHD maupun pelaskanaan pilkada tidak diperumit dengan politik transaksional. Pasalnya, meski berskala kontestasi lokal, pilkada yang digelar tahun ini cukup banyak, sehingga dapat berimbas pada stabilitas politik nasional.
"Demi bangsa dan negara agar kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan, jangan sampai terjadi transaksional, politik kepentingan kepada penyelenggara dari rekan-rekan kepala daerah. Tolong ini sekali lagi politik memang iya politik lokal, tapi kalau untuk kepentingan nasional, saya kira kita harus satu pemikiran yang sama," pesannya.
Seperti diketahui pilkada yang smepat tertunda karena covid-19 akan dilanjutkan tanggal 15 Juni mendatang. Mantan Kapolri ini meminta agar penyelenggara mempertimbangkan durasi kampanye agar tidak terlampau lama. Dengan begitu bisa memajukan tahapan yang lainnya.
"Kalau itu dipendekkan lagi maka implikasinya tahapan lanjutan sebetulnya masih bisa diundurkan awal Juli. Mungkin dengan adanya penghematan sekian hari, otomatis dimanfaatkan waktu yang dipangkas itu untuk dipertajam lagi kegiatan-kegiatan lain. Seperti sosialisasi atau pemutakhiran data yang risiko interaksi sosialnya sangat tinggi menjadi lebih rendah karena adanya tambahan waktu," pungkasnya.
(maf)
Explore More