Minta NPHD Pilkada Segera Dicairkan, Tito: Jangan Ada Politik Transaksional
Jum'at, 05 Juni 2020 - 18:10 WIB
loading...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah di 270 daerah, untuk segera mencairkan NPHD untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah di 270 daerah, segera mencairkan naskah perjanjanjian hibah daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Dia mengatakan berapapun anggaran yang bisa dicairkan harus segera dilakukan.
(Baca juga: KPU Pastikan Pasien Corona Akan Dilayani Khusus saat Pilkada)
"Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapapun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni ini," kata Tito dalam siaran pers Kemendagri, Jumat (5/6/2020).
(Baca juga: Perludem Desak KPU Tunda Pilkada 2020 atas Persetujuan Pemerintah dan DPR)
Tito mengingatkan, agar pencairan NPHD maupun pelaskanaan pilkada tidak diperumit dengan politik transaksional. Pasalnya, meski berskala kontestasi lokal, pilkada yang digelar tahun ini cukup banyak, sehingga dapat berimbas pada stabilitas politik nasional.
(Baca juga: KPU Pastikan Pasien Corona Akan Dilayani Khusus saat Pilkada)
"Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapapun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni ini," kata Tito dalam siaran pers Kemendagri, Jumat (5/6/2020).
(Baca juga: Perludem Desak KPU Tunda Pilkada 2020 atas Persetujuan Pemerintah dan DPR)
Tito mengingatkan, agar pencairan NPHD maupun pelaskanaan pilkada tidak diperumit dengan politik transaksional. Pasalnya, meski berskala kontestasi lokal, pilkada yang digelar tahun ini cukup banyak, sehingga dapat berimbas pada stabilitas politik nasional.
Lihat Juga :
