Kisruh Partai Demokrat, Kubu Moeldoko Tuding AHY Sengaja Ingin Seret Pemerintah
Jum'at, 12 November 2021 - 08:42 WIB
loading...
A
A
A
"Tapi itu adalah atas permintaan kader kader Partai Demokrat di Kongres Luar Biasa, di Deli Serdang. Pak Moeldoko menerima amanah sebagai Ketua Umum adalah atas nama pribadi, dan tidak ada kaitannya dengan jabatan beliau sebagai Kepala Staf Presiden," ungkapnya.
Baca juga: Yakin Menang di PTUN, Kubu Moeldoko Minta AHY Tak Main Tuduh dan Sewot
Rahmad mengatakan AHY punya motif di balik pernyataannya. "AHY sepertinya ingin merusak citra dan mendiskreditkan Pemerintahan Presiden Jokowi. AHY sepertinya memiliki target untuk merusak nama baik lembaga kepresidenan dengan menyeret nama Kepala Staf Presiden kedalam konflik internal Partai Demokrat. AHY sepertinya ingin menyeret lembaga di bawah kendali Presiden Jokowi, seolah-olah terlibat dalam soal kudeta dan begal politik di tubuh Partai Demokrat," ujar dia.
Padahal, lanjut Rahmad, Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly telah menyampaikan berkali-kali secara terbuka, bahwa pemerintah tidak pernah terlibat dan tidak ada urusan dengan konflik internal Partai Demokrat.
"Hal itu tentu pula termasuk Lembaga kepresidenan, karena Lembaga kepresidenan adalah di bawah kendali presiden dan bagian dari pemerintah," jelas Rahmad.
Baca juga: Yakin Menang di PTUN, Kubu Moeldoko Minta AHY Tak Main Tuduh dan Sewot
Rahmad mengatakan AHY punya motif di balik pernyataannya. "AHY sepertinya ingin merusak citra dan mendiskreditkan Pemerintahan Presiden Jokowi. AHY sepertinya memiliki target untuk merusak nama baik lembaga kepresidenan dengan menyeret nama Kepala Staf Presiden kedalam konflik internal Partai Demokrat. AHY sepertinya ingin menyeret lembaga di bawah kendali Presiden Jokowi, seolah-olah terlibat dalam soal kudeta dan begal politik di tubuh Partai Demokrat," ujar dia.
Padahal, lanjut Rahmad, Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly telah menyampaikan berkali-kali secara terbuka, bahwa pemerintah tidak pernah terlibat dan tidak ada urusan dengan konflik internal Partai Demokrat.
"Hal itu tentu pula termasuk Lembaga kepresidenan, karena Lembaga kepresidenan adalah di bawah kendali presiden dan bagian dari pemerintah," jelas Rahmad.
(muh)
Lihat Juga :
