Kisruh Partai Demokrat, Kubu Moeldoko Tuding AHY Sengaja Ingin Seret Pemerintah

Jum'at, 12 November 2021 - 08:42 WIB
loading...
Kisruh Partai Demokrat,...
Jubir kubu Moeldoko M Rahmad menuding AHY sengaja ingin menarik pemerintah dalam kisruh internal Partai Demokrat. Foto: MNC/Carlos Roy Fajarta
A A A
JAKARTA - Juru bicara kubu Moeldoko Muhammad Rahmad meminta Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) tidak mendiskreditkan pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan merespons pernyataan resmi AHY dari Amerika Serikat yang menyebut nama Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan atau KSP dalam kisruh Partai Demokrat .

Menurut Rahmad, pernyataan AHY tersebut keliru dan tidak dapat dibenarkan. "Agar tidak terjadi persepsi yang keliru di tengah-tengah masyarakat, dan untuk menghindari persepsi negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, Partai Demokrat KLB Deli Serdang berkewajiban menyampaikan hal yang sesungguhnya," ujar Rahmad, Jumat (12/11/2021).

Baca juga: Penggagas KLB Demokrat Siap Berdebat dengan Senior Kubu AHY

Ia menjelaskan KSP adalah nama jabatan dalam lembaga kepresidenan yang diangkat dan di bawah kendali presiden.

"Dengan menyebut nama jabatan Kepala Staf Presiden, maka AHY telah menyeret lembaga kepresidenan dalam konflik Partai Demokrat yang didalam berbagai kesempatan disebut pihak AHY sebagai pelaku kudeta dan pembegal Partai Demokrat," kata Rahmad.

Dia mengatakan, Presiden Jokowi menugaskan Moeldoko karena aspek kompetensi dan prestasi. "Dan itu tidak ada kaitannya dengan posisi Pak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang," tegas Rahmad.

Apalagi, kata Rahmad, Moeldoko menerima jabatan ketua umum bukan atas kemauan sendiri, dan bukan pula atas perintah Presiden Jokowi.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
AHY Siap Safari Politik:...
AHY Siap Safari Politik: Demokrat Ingin Bersahabat dengan Semuanya
SPI Jadi yang Pertama...
SPI Jadi yang Pertama Beri Naskah Analisis RUU Advokat ke Pemerintah
Akui Program Pemerintah...
Akui Program Pemerintah Banyak Kekurangan, Wapres Gibran: Kita Perbaiki Bersama
Sikapi Gejolak Ekonomi,...
Sikapi Gejolak Ekonomi, Partai Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk BI dan Pemerintah
Harga Pertamax Naik,...
Harga Pertamax Naik, Pengamat UGM: Tak Bisa Ditahan Lagi Pemerintah
MUI Desak Pemerintah-DPR...
MUI Desak Pemerintah-DPR Rumuskan Regulasi Soal LGBT: Harus Lebih Berat dari Perzinaan!
Tanpa Kompensasi, Harga...
Tanpa Kompensasi, Harga Asli Pertamax Tembus Rp20.000 per Liter
AHY Ungkap Ego Sektoral...
AHY Ungkap Ego Sektoral Jadi Hambatan Tata Kelola Kebandarudaraan
AHY Targetkan Bandara...
AHY Targetkan Bandara Soekarno-Hatta Tembus 10 Besar Terbaik Dunia di 2029
Rekomendasi
93 Proyek Hidrogen Siap...
93 Proyek Hidrogen Siap Dikembangkan di Indonesia, Nilainya Tembus Rp32 Triliun
Militer Iran Gempur...
Militer Iran Gempur Sistem Rudal HIMARS AS di Kuwait
Iran Berterima Kasih...
Iran Berterima Kasih pada Warga Yordania karena Bantu Menargetkan Pasukan AS
Berita Terkini
Cerita Megawati Pergoki...
Cerita Megawati Pergoki Intelijen: Hidup Saya Ini Diinteli Terus
Pakar Hukum: Secara...
Pakar Hukum: Secara Yuridis Pemeriksaan Mantan Jampidsus Tak Perlu Izin Kapolri dan Pejabat Negara Lainnya
Anggaran Rehab-Rekon...
Anggaran Rehab-Rekon Mulai Didistribusikan, Tito Minta K/L Informasikan Rencana Program pada Kepala Daerah
Roy Suryo: Rismon Tak...
Roy Suryo: Rismon Tak Layak Jadi Saksi di Kasus Ijazah Jokowi
Menteri Dody Ungkap...
Menteri Dody Ungkap Masalah Internal Kementerian PU Sangat Serius, Bongkar Berbagai Kasus termasuk Korupsi
OTT di Lombok Barat,...
OTT di Lombok Barat, KPK Sita Barang Bukti Rp9,06 Miliar
Infografis
4 Alasan Mojtaba Khamenei...
4 Alasan Mojtaba Khamenei Bersumpah Ingin Balas Dendam Kematian Ayahnya
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved