Jaksa Agung Pimpin Langsung Pelaksanaan Restorative Justice di Kejati Aceh
Rabu, 10 November 2021 - 23:04 WIB
loading...
Dalam kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Aceh, Jaksa Agung ST Burhanuddin menghadiri langsung pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Tinggi Aceh. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Dalam kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Aceh, Jaksa Agung ST Burhanuddin menghadiri langsung pelaksanaan restorative justice. Di mana kegiatan ini Kejaksaan Tinggi Aceh dalam melaksanakan permohonan ekspose.
Baca juga: Jaksa Agung Terbitkan Pedoman Rehabilitasi Napi Narkoba, DPR Sebut Lebih Bermanfaat
Hal ini terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melalui Pedoman Nomor 15 Tahun 2020 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum).
Baca juga: Jaksa Agung Diminta Tindak Tegas Aparat Kejaksaan yang Tak Serius Berantas Korupsi
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, selama ini ekspose dilakukan secara langsung atau virtual dengan Jampidum dari Jakarta.
"Namun hari ini (Rabu 10 November 2021), menjadi suatu hal yang sangat istimewa karena untuk pertama kalinya dari Serambi Mekkah, pelaksanaan ekspose dihadiri langsung oleh Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia selaku 'Penuntut Umum Tertinggi' disamping kunjungan kerja Jaksa Agung di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Aceh," kata Leonard dalam keterangan resminya, Rabu (10/11/2021).
Leonard mengungkapkan, untuk wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Aceh telah dikeluarkan 5 perkara yang dilakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu untuk tersangka Muzakkar Alias Black Bin M Husen (Kejaksaan Negeri Banda Aceh), tersangka Muhammad Qusyasyi Alias Amat Bin (Alm) Abdullah Gani (Kejaksaan Negeri Aceh Utara).
"Kemudian tersangka Eka Nurjanah Binti Alizar (Kejaksaan Negeri Aceh Singkil), tersangka Redi Arianto Alias Redi Bin (Alm) Rusman (Kejaksaan Negeri Aceh Singkil), dan tersangka Ilham Bin Rahmatsyah (Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara)," ungkap Leonard.
Dijelaskan Leonard, setelah mendapatkan persetujuan dari Jampidum, para Kepala Kejaksaan Negeri menandatangani dan menyampaikan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2) Kepala Kejaksaan Negeri.
"Antara Tersangka dan Korban langsung saling bersalaman yang disaksikan dari masing-masing pihak penyidik dan tokoh masyarakat," ucap Leonard.
Leonard menyampaikan seperti yang dikatakan Jaksa Agung, kehadirannya ke wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Aceh dalam rangka melihat secara langsung kinerja dan kondisi seluruh jajaran Adhyaksa dan kantor Kejaksaan di wilayah Aceh.
"Kehadirannya dalam ekspose Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ingin menyaksikan sendiri serta melihat langsung pelaksanaan proses Restoratif Justices (RJ)," ujarnya.
"Kemudian Jaksa Agung ingin memastikan langsung dengan berkomunikasi dengan para Tersangka maupun korban apakah para Jaksa tersebut ada melakukan perbuatan tercela dalam prosesnya sehingga bisa mencederai dari makna dikeluarkannya Pedoman RJ yang bisa merusak citra Kejaksaan," tambahnya.
Jaksa Agung menekankan secara tegas, apabila ada yang berani dan terbukti melakukan perbuatan tercela dalam pelaksanaan RJ, tidak akan segan-segan akan menghukum berat pegawai Kejaksaan tersebut dan akan memberhentikan tidak dengan hormat.
"Sekali lagi Jaksa Agung mengingatkan, 'Jangan Mencederai Masyarakat'. Ingat 'masyarakat amat mendambakan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan'. Dengan pemberian Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang baru saja dilaksanakan menunjukkan 'hukum tidak lagi tajam ke bawah, tapi hukum harus tumpul ke bawah dan tajam ke atas," tutupnya.
Baca juga: Jaksa Agung Terbitkan Pedoman Rehabilitasi Napi Narkoba, DPR Sebut Lebih Bermanfaat
Hal ini terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melalui Pedoman Nomor 15 Tahun 2020 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum).
Baca juga: Jaksa Agung Diminta Tindak Tegas Aparat Kejaksaan yang Tak Serius Berantas Korupsi
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, selama ini ekspose dilakukan secara langsung atau virtual dengan Jampidum dari Jakarta.
"Namun hari ini (Rabu 10 November 2021), menjadi suatu hal yang sangat istimewa karena untuk pertama kalinya dari Serambi Mekkah, pelaksanaan ekspose dihadiri langsung oleh Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia selaku 'Penuntut Umum Tertinggi' disamping kunjungan kerja Jaksa Agung di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Aceh," kata Leonard dalam keterangan resminya, Rabu (10/11/2021).
Leonard mengungkapkan, untuk wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Aceh telah dikeluarkan 5 perkara yang dilakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu untuk tersangka Muzakkar Alias Black Bin M Husen (Kejaksaan Negeri Banda Aceh), tersangka Muhammad Qusyasyi Alias Amat Bin (Alm) Abdullah Gani (Kejaksaan Negeri Aceh Utara).
"Kemudian tersangka Eka Nurjanah Binti Alizar (Kejaksaan Negeri Aceh Singkil), tersangka Redi Arianto Alias Redi Bin (Alm) Rusman (Kejaksaan Negeri Aceh Singkil), dan tersangka Ilham Bin Rahmatsyah (Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara)," ungkap Leonard.
Dijelaskan Leonard, setelah mendapatkan persetujuan dari Jampidum, para Kepala Kejaksaan Negeri menandatangani dan menyampaikan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2) Kepala Kejaksaan Negeri.
"Antara Tersangka dan Korban langsung saling bersalaman yang disaksikan dari masing-masing pihak penyidik dan tokoh masyarakat," ucap Leonard.
Leonard menyampaikan seperti yang dikatakan Jaksa Agung, kehadirannya ke wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Aceh dalam rangka melihat secara langsung kinerja dan kondisi seluruh jajaran Adhyaksa dan kantor Kejaksaan di wilayah Aceh.
"Kehadirannya dalam ekspose Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ingin menyaksikan sendiri serta melihat langsung pelaksanaan proses Restoratif Justices (RJ)," ujarnya.
"Kemudian Jaksa Agung ingin memastikan langsung dengan berkomunikasi dengan para Tersangka maupun korban apakah para Jaksa tersebut ada melakukan perbuatan tercela dalam prosesnya sehingga bisa mencederai dari makna dikeluarkannya Pedoman RJ yang bisa merusak citra Kejaksaan," tambahnya.
Jaksa Agung menekankan secara tegas, apabila ada yang berani dan terbukti melakukan perbuatan tercela dalam pelaksanaan RJ, tidak akan segan-segan akan menghukum berat pegawai Kejaksaan tersebut dan akan memberhentikan tidak dengan hormat.
"Sekali lagi Jaksa Agung mengingatkan, 'Jangan Mencederai Masyarakat'. Ingat 'masyarakat amat mendambakan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan'. Dengan pemberian Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang baru saja dilaksanakan menunjukkan 'hukum tidak lagi tajam ke bawah, tapi hukum harus tumpul ke bawah dan tajam ke atas," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
