DPR-Pemerintah Belum Sepakat Soal RUU Perlindungan Data Pribadi
loading...
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Dave Laksono menyebut DPR RI dan pemerintah belum menemukan kata sepakat terkait pembahasan RUU tentang PDP. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Dave Laksono menyebut DPR RI dan pemerintah belum menemukan kata sepakat terkait pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
"Kita inginnya ada lembaga independen di luar kementerian tapi pemerintah inginnya di dalam Kominfo. Masih ada tarik ulur, kita berharap institusi yang mengawasi PDP ini ada di luar kementerian yang berlangsung tanggung jawab di bawah Presiden," ujar Dave Laksono di Ruang Fraksi Partai Golkar di Lantai 13 Gedung Nusantara I, Kompleks MPR/DPR Jakarta, Kamis (4/11/2021).
Dave menyebutkan selain soal fit and proper test Panglima TNI, pembahasan RUU PDP menjadi isu penting karena merupakan atensi terkait keamanan data pribadi seluruh masyarakat Indonesia.
"Mungkin nanti dibahas bagaimana kelanjutannya. Apalagi sekarang banyak kebocoran data pribadi. Kami berharap pemerintah bisa segera putuskan, kita tunggu kesepakatan pemerintah terhadap RUU tersebut," kata Dave.
Pembahasan yang cukup alot, kata Dave, selain posisi lembaga adalah sejumlah persoalan kecil lainnya. "Ada masalah sedikit ya, tapi soal lembaga itu yang paling utama. Saya yakin sudah ada tanda-tanda. Belum bisa katakan seperti apa, pembicaraan terakhir sudah ada kesepakatan. Kami harapkan pembahasan intensif bisa diselesaikan secepatnya pada akhir 2021 dan RUU tersebut bisa disahkan di awal 2022," ucapnya.
"Kita inginnya ada lembaga independen di luar kementerian tapi pemerintah inginnya di dalam Kominfo. Masih ada tarik ulur, kita berharap institusi yang mengawasi PDP ini ada di luar kementerian yang berlangsung tanggung jawab di bawah Presiden," ujar Dave Laksono di Ruang Fraksi Partai Golkar di Lantai 13 Gedung Nusantara I, Kompleks MPR/DPR Jakarta, Kamis (4/11/2021).
Dave menyebutkan selain soal fit and proper test Panglima TNI, pembahasan RUU PDP menjadi isu penting karena merupakan atensi terkait keamanan data pribadi seluruh masyarakat Indonesia.
"Mungkin nanti dibahas bagaimana kelanjutannya. Apalagi sekarang banyak kebocoran data pribadi. Kami berharap pemerintah bisa segera putuskan, kita tunggu kesepakatan pemerintah terhadap RUU tersebut," kata Dave.
Pembahasan yang cukup alot, kata Dave, selain posisi lembaga adalah sejumlah persoalan kecil lainnya. "Ada masalah sedikit ya, tapi soal lembaga itu yang paling utama. Saya yakin sudah ada tanda-tanda. Belum bisa katakan seperti apa, pembicaraan terakhir sudah ada kesepakatan. Kami harapkan pembahasan intensif bisa diselesaikan secepatnya pada akhir 2021 dan RUU tersebut bisa disahkan di awal 2022," ucapnya.
(cip)
