Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Bisa Gandeng Swasta Asal Diawasi
Selasa, 02 November 2021 - 21:33 WIB
loading...
Kolaborasi pemerintah dan swasta dalam rangka melawan pandemi Covid-19 merupakan langkah taktis-strategis. Foto/dok.SIINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Penanganan pandemi Covid-19 memang membutuhkan peran berbagai elemen masyarakat. Bukan hanya kerja pemerintah, tapi dibutuhkan peran serta masyarakat dan pihak swasta .
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai kolaborasi pemerintah dan swasta dalam rangka melawan pandemi Covid-19 merupakan langkah taktis-strategis. Dia mengingatkan kunci penanganan Covid-19 adalah tes massif, tracing kontak erat, dan treatment bagi yang terkonfirmasi positif.
Hal-hal tersebut membutuhkan effort besar sehingga ada keterlibatan swasta baik dalam pengadaan vaksinasi atau penyediaan perangkat tes serta alat kesehatan perlu didukung.
“Cuma di dalam implementasinya perlu ada pengawasan juga, karena publik ini kan cerdas, kita harus memahami dinamika publik pada umumnya menginginkan percepatan vaksinasi ini, apa yang dilakukan patut kita dukung,” kata Trubus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/11/2021).
Baca juga: Anak 6-11 Tahun Wajib Vaksin Jika Target Vaksinasi 70% Dosis I Tercapai
Trubus menambahkan, sepanjang swasta atau perusahaan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat itu tidak ada masalah. Yang perlu diperhatikan adalah kinerja dari kelembagaannya seberapa besar memberikan dampak terhadap percepatan penanganan Covid-19.
“Jadi konteksnya sepanjang kita melihat itu positif dalam arti memang untuk mempercepat penanganan Covid-19, vaksinasi itu ya masyarakat memberikan dukungan,” terangnya.
Dia mencontohkan, seperti halnya pelaksanaan vaksinasi di berbagai daerah masih tergolong rendah, untuk mengantisipasi datangnya gelombang ketiga Covid-19, maka perlu dilakukan upaya percepatan vaksinasi.
“Kita dukung karena itu vaksinasi harus cepat karena kondisinya di daerah-daerah baru maksimal 35% perlu mencapai herd immuntynya. Karena kita khawatir ada gelombang ketiga, jadi kekhawatiran gelombang ketiga ini harus hadapi dengan percepatan vaksinasi,” ungkapnya.
“Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan atau pelaku-pelaku usaha yang membantu percepatan vaksniasi ya kita support,” imbuh Trubus.
Baca juga: SBY Berobat ke AS, AHY Unggah Foto: Semoga Lancar Pepo
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menyatakan bantuan dari kalangan pengusaha akan meringankan beban pemerintah untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19.
Mengingat belanja negara sejak tahun lalu cukup membengkak, sedangkan penerimaan pajak masih cukup tertekan sehingga defisit anggaran berisiko melebar. “Boleh saja swasta ikut berperan, asalkan jangan mengganggu program pemerintah,” ujar Masdalina, Selasa (2/11/2021).
Masdalina menuturkan, hal terpenting yang perlu dilakukan saat ini adalah mempercepat penanganan pandemi COVID-19, dan tidak mempersoalkan berbagai substansi yang justru kontraproduktif. “Terlepas siapa pihak yang terlibat, ini memang mendesak untuk mengakhiri wabah virus Corona,” pungkasnya.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai kolaborasi pemerintah dan swasta dalam rangka melawan pandemi Covid-19 merupakan langkah taktis-strategis. Dia mengingatkan kunci penanganan Covid-19 adalah tes massif, tracing kontak erat, dan treatment bagi yang terkonfirmasi positif.
Hal-hal tersebut membutuhkan effort besar sehingga ada keterlibatan swasta baik dalam pengadaan vaksinasi atau penyediaan perangkat tes serta alat kesehatan perlu didukung.
“Cuma di dalam implementasinya perlu ada pengawasan juga, karena publik ini kan cerdas, kita harus memahami dinamika publik pada umumnya menginginkan percepatan vaksinasi ini, apa yang dilakukan patut kita dukung,” kata Trubus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/11/2021).
Baca juga: Anak 6-11 Tahun Wajib Vaksin Jika Target Vaksinasi 70% Dosis I Tercapai
Trubus menambahkan, sepanjang swasta atau perusahaan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat itu tidak ada masalah. Yang perlu diperhatikan adalah kinerja dari kelembagaannya seberapa besar memberikan dampak terhadap percepatan penanganan Covid-19.
“Jadi konteksnya sepanjang kita melihat itu positif dalam arti memang untuk mempercepat penanganan Covid-19, vaksinasi itu ya masyarakat memberikan dukungan,” terangnya.
Dia mencontohkan, seperti halnya pelaksanaan vaksinasi di berbagai daerah masih tergolong rendah, untuk mengantisipasi datangnya gelombang ketiga Covid-19, maka perlu dilakukan upaya percepatan vaksinasi.
“Kita dukung karena itu vaksinasi harus cepat karena kondisinya di daerah-daerah baru maksimal 35% perlu mencapai herd immuntynya. Karena kita khawatir ada gelombang ketiga, jadi kekhawatiran gelombang ketiga ini harus hadapi dengan percepatan vaksinasi,” ungkapnya.
“Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan atau pelaku-pelaku usaha yang membantu percepatan vaksniasi ya kita support,” imbuh Trubus.
Baca juga: SBY Berobat ke AS, AHY Unggah Foto: Semoga Lancar Pepo
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menyatakan bantuan dari kalangan pengusaha akan meringankan beban pemerintah untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19.
Mengingat belanja negara sejak tahun lalu cukup membengkak, sedangkan penerimaan pajak masih cukup tertekan sehingga defisit anggaran berisiko melebar. “Boleh saja swasta ikut berperan, asalkan jangan mengganggu program pemerintah,” ujar Masdalina, Selasa (2/11/2021).
Masdalina menuturkan, hal terpenting yang perlu dilakukan saat ini adalah mempercepat penanganan pandemi COVID-19, dan tidak mempersoalkan berbagai substansi yang justru kontraproduktif. “Terlepas siapa pihak yang terlibat, ini memang mendesak untuk mengakhiri wabah virus Corona,” pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
