Pembatalan Haji 2020 Harus Dimanfaatkan untuk Evaluasi Total Penyelenggaraan Haji

Kamis, 04 Juni 2020 - 01:27 WIB
loading...
Pembatalan Haji 2020...
Kementerian Agama (Kemenag) telah mengumumkan secara resmi bahwa penyelenggaraan ibadah haji 2020 M/1441 H dibatalkan karena pandemi Covid-19 masih tinggi. Foto: Dok SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pemerintah lewat Kementerian Agama (Kemenag) telah mengumumkan secara resmi bahwa penyelenggaraan ibadah haji 2020 M/1441 H dibatalkan karena pandemi Covid-19 masih tinggi.

Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka berharap penundaan ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji selama ini.

“Saya sih berharap momentumnya tidak bisa berangkat haji digunakan teman-teman DPR dan Kemenag untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap transparansi dan kualitas penyelenggaraan haji di Indonesia,” ujarnya, Rabu (3/6/2020). (Baca juga: Pandemi Covid-19, DPD Nilai Pilkada Serentak Desember 2020 Membahayakan)

Diah mencontohkan Wisma Haji yang sudah digunakan bertahun-tahun dan saat ini juga digunakan sebagai tempat perawatan pasien Covid-19. Bagaimana merevitalisasi fasilitas-fasilitas di sana. Kemudian, varibel-variabel penyelenggaraan ibadah haji lainnya yang perlu diperbaiki dan juga ditingkatkan.

“Kita ingin melakukan evaluasi menyeluruh dulu, tapi itu bisa dibahas nanti,” ujar politikus PDIP itu.

Karena itu, legislator Dapil Jawa Barat III ini akan mendorong DPR bersama dengan Kemenag agar momentum pembatalan haji tahun ini untuk evaluasi penyelenggaraan haji secara menyeluruh.

“Kesempatan ini insyaallah akan kita gunakan untuk evaluasi transparansi dan kualitas penyelenggaraan haji secara menyeluruh,” kata Diah. (Baca juga: DPR Minta Mendikbud Keluarkan Relaksasi Pembayaran UKT)
(jon)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman PHK Massal di Industri Hasil Tembakau
Sentuhan Kenyamanan...
Sentuhan Kenyamanan di Mina, Layanan Haji Reguler yang Makin Manusiawi
TNI Ikut Atasi Begal,...
TNI Ikut Atasi Begal, DPR: Harus Terukur dan Punya Dasar Hukum yang Jelas
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Komisi III DPR Nilai...
Komisi III DPR Nilai Kasus Amsal Sitepu Janggal, Proses Hukum Tak Objektif
Rekomendasi
IHSG Terjun Bebas 4,52%...
IHSG Terjun Bebas 4,52% Sore Ini, Banyak Saham 'Berdarah-darah'
Samakah 1 Muharram dengan...
Samakah 1 Muharram dengan 1 Suro? Simak Penjelasannya di Sini!
5 Negara yang Mampu...
5 Negara yang Mampu Membuat Jet Tempur Sendiri, Ada yang Produksinya Mencapai Ratusan Unit per Tahun
Berita Terkini
Eks Waka BGN Sony Sonjaya...
Eks Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan JC, Sebut 20 Nama Besar Diduga Terlibat Korupsi
Majelis Etik Ungkap...
Majelis Etik Ungkap Hery Susanto Perintahkan Pegawai Ombudsman Tak Sentuh Program MBG
OTT di Muara Enim, KPK...
OTT di Muara Enim, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati Edison
Tangis Nanik S Deyang...
Tangis Nanik S Deyang Pecah setelah Dilantik Prabowo sebagai Kepala BGN
Anwar Abbas Apresiasi...
Anwar Abbas Apresiasi Kejagung Tangkap Petinggi BGN: Bukti Hukum Tidak Pandang Bulu
Bupati Muara Enim Edison...
Bupati Muara Enim Edison Terjaring OTT KPK
Infografis
3 Syarat Iran di Selat...
3 Syarat Iran di Selat Hormuz: Aturan Ketat untuk Kapal yang Melintas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved