Bukan lewat Politik, Ini Saran Peneliti LIPI untuk Selesaikan Kekerasan di Papua
Jum'at, 22 Oktober 2021 - 21:44 WIB
loading...
Peneliti LIPI Hermawan Sulistyo menyarankan agar konflik dan kekerasan di Papua diselesaikan lewat jalur budaya dan peradaban. Foto: SINDOnews/Ari Sandita
A
A
A
JAKARTA - Konflik dan kekerasan di Papua harus dilihat secara menyeluruh. Tidak bisa solusi untuk Papua dicetuskan hanya dari satu aspek atau sudut pandang. Ini penting agar tidak ada tudingan telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) .
"Papua itu luas. Ngomong Papua ke mana dulu. Orang baru sekali ke Jayapura dibilang menguasai Papua. Suruh buat catatan harian ke mana saja pasti tidak pernah," kata Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo dalam sesi diskusi bertajuk Tudingan Rasis dan Pelanggaran HAM di Papua yang diselenggarakan Jakarta Journalist Center di Jakarta Selatan, Jumat (22/10/2021).
Baca juga: Serahkan SK DPW Papua Barat, Sekjen Perindo Yakin 2024 Hasilkan Karya Politik Fantastis
Dia menilai upaya penelitian di Papua dibutuhkan waktu lama dan biaya cukup besar. Jika seorang hanya datang ke Jayapura, maka belum dapat dikatakan meneliti Papua. Akibatnya, data yang muncul cenderung manipulatif.
"Manipulasi data. Manipulasi simbolik situasi seperti itu. Dimanfaatkan pengkhianat. Orang asli Papua yang tinggal di luar negeri memanipulasi," tutur Hermawan.
Menurut dia, penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua haruslah dengan hati, melalui jalur peradaban dan kebudayaan, bukan jalur politik. Tahapan penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua dilakukan mulai dari tahap jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
Baca juga: Anggota Komisi II DPR Nilai Pelibatan TNI/Polri Mampu Redam Konflik Papua
Untuk jangka pendek, Hermawan meminta tindak kekerasan dihentikan. Caranya, mentup pasokan senjata dan amunisi. Dia melihat sejauh ini senjata dan amunisi beredar luas di Papua, bahkan ada oknum TNI dan Polri yang menjadi penyuplai.
"Untuk jangka menengah hingga jangka panjang, dapat dilakukan dengan cara memberikan akses pendidikan (kepada putra-putri asal Bumi Cenderawasih). Salah satu contohnya menyediakan asrama atau tempat tinggal bagi putra-putri Papua yang menempuh pendidikan di luar provinsi tersebut," katanya.
Hanya saja, tambah dia, pihak pemerintah tetap harus mengawasi supaya kebijakan itu tidak menimbulkan permasalahan baru berupa mengumpulkan para pemberontak. Melalui cara-cara seperti itu, dia optimistis permasalahan konflik dan kekerasan di Papua dapat diselesaikan. "Cara seperti ini dalam jangka panjang saya optimistis," tambahnya.
"Papua itu luas. Ngomong Papua ke mana dulu. Orang baru sekali ke Jayapura dibilang menguasai Papua. Suruh buat catatan harian ke mana saja pasti tidak pernah," kata Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo dalam sesi diskusi bertajuk Tudingan Rasis dan Pelanggaran HAM di Papua yang diselenggarakan Jakarta Journalist Center di Jakarta Selatan, Jumat (22/10/2021).
Baca juga: Serahkan SK DPW Papua Barat, Sekjen Perindo Yakin 2024 Hasilkan Karya Politik Fantastis
Dia menilai upaya penelitian di Papua dibutuhkan waktu lama dan biaya cukup besar. Jika seorang hanya datang ke Jayapura, maka belum dapat dikatakan meneliti Papua. Akibatnya, data yang muncul cenderung manipulatif.
"Manipulasi data. Manipulasi simbolik situasi seperti itu. Dimanfaatkan pengkhianat. Orang asli Papua yang tinggal di luar negeri memanipulasi," tutur Hermawan.
Menurut dia, penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua haruslah dengan hati, melalui jalur peradaban dan kebudayaan, bukan jalur politik. Tahapan penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua dilakukan mulai dari tahap jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
Baca juga: Anggota Komisi II DPR Nilai Pelibatan TNI/Polri Mampu Redam Konflik Papua
Untuk jangka pendek, Hermawan meminta tindak kekerasan dihentikan. Caranya, mentup pasokan senjata dan amunisi. Dia melihat sejauh ini senjata dan amunisi beredar luas di Papua, bahkan ada oknum TNI dan Polri yang menjadi penyuplai.
"Untuk jangka menengah hingga jangka panjang, dapat dilakukan dengan cara memberikan akses pendidikan (kepada putra-putri asal Bumi Cenderawasih). Salah satu contohnya menyediakan asrama atau tempat tinggal bagi putra-putri Papua yang menempuh pendidikan di luar provinsi tersebut," katanya.
Hanya saja, tambah dia, pihak pemerintah tetap harus mengawasi supaya kebijakan itu tidak menimbulkan permasalahan baru berupa mengumpulkan para pemberontak. Melalui cara-cara seperti itu, dia optimistis permasalahan konflik dan kekerasan di Papua dapat diselesaikan. "Cara seperti ini dalam jangka panjang saya optimistis," tambahnya.
(muh)
Lihat Juga :
