Jelang Libur Akhir Tahun, DPR Minta Pemerintah Antisipasi Kasus Covid-19
Rabu, 20 Oktober 2021 - 10:14 WIB
loading...
Apa pun kebijakan pemerintah dalam mencegah meningkatnya kasus Covid-19, terus didukung DPR, pasalanya kebijakan pemerintah demi melindungi rakyat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Apa pun kebijakan pemerintah dalam mencegah meningkatnya kasus Covid-19 , terus didukung DPR. Pasalnya, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah demi melindungi rakyat.
Baca juga: Capaian Vaksinasi Covid-19 Pangandaran Menempati 70,75 Persen
"Apa pun langkah, keputusan yang dilakukan pemerintah dalam rangka untuk melindungi rakyat, pengendalian Covid-19 , saya kira kita support, kita dukung," kata Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, Rabu (20/10/2021).
Baca juga: Kendalikan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja, Kemnaker Optimalkan Panitia Pembina K3
Terlebih lanjut dia, organisasi kesehatan dunia atau WHO mengingatkan, agar tetap waspada karena masih banyak warga yang belum mengikuti vaksinasi. Rahmad juga mengingatkan pengalaman sebelumnya, bahwa kasus Covid-19 meningkat pasca libur panjang.
"Untuk itu saya sangat mendukung sekali, sependapat sekali langkah pemerintah untuk pengendalian libur panjang, dalam rangka menekan Covid-19," ucapnya.
Dia menambahkan, masyarakat tidak boleh abai protokol kesehatan walau pandemi saat ini relatif terkendali. Sebab menurutnya, kasus Covid-19 bisa meledak sewaktu-waktu.
Pemerintah pun disarankan untuk mengatur libur dan cuti bersama akhir tahun. Hal itu dinilai bisa menjadi solusi menekan kasus Covid-19 di akhir tahun.
"Pada prinsipnya DPR mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan pemerintah untuk menekan dan mengendalikan Covid-19 yang pengendaliannya sudah bagus ini untuk kita pertahankan dan semakin baik lagi pengendaliannya," jelasnya.
Dia pun mengakui, euforia sebagian masyarakat saat ini cukup tinggi. Walau banyak aktivitas dan mobilitas masyarakat, harus diimbangi dengan aturan dan sosialisasi.
"Dan peringatan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta elemen masyarakat bahwa Covid-19 itu masih berbahaya, bahwa Covid-19 itu masih membahayakan, suatu waktu bisa meledak," jelasnya.
Dia juga mengakui, vaksinasi menjadi salah satu senjata dalam pengendalian Covid-19. Menurut dia, protokol kesehatan yang ketat juga harus dibarengi dengan vaksinasi.
Melihat tingginya antusiasme masyarakat saat ini, dia yakin target 70 persen penduduk Indonesia telah divaksinasi pada akhir tahun ini bisa tercapai. Namun, dia mendorong agar stok vaksinasi di daerah bisa tercukupi untuk mencapai target tersebut.
Dia berpendapat bahwa perlu kerja keras dan dukungan masyarakat untuk bisa mencapai target itu. Selain itu, ledakan kasus Covid-19 yang dialami Amerika Serikat dan Singapura perlu jadi perhatian karena tingkat vaksinasi kedua negara itu tergolong cukup tinggi.
Sehingga dia menilai, ledakan gelombang ketiga Covid-19 bisa terjadi di Indonesia jika vaksinasi tidak diimbangi dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Nah untuk itu tetap waspada, tetap ekstra terhadap kemungkinan gelombang ketiga, ya dengan tidak boleh diangggap enteng, 5 M atau protokol kesehatan itu harga mati yang tidak boleh ditawar," ujarnya.
Baca juga: Capaian Vaksinasi Covid-19 Pangandaran Menempati 70,75 Persen
"Apa pun langkah, keputusan yang dilakukan pemerintah dalam rangka untuk melindungi rakyat, pengendalian Covid-19 , saya kira kita support, kita dukung," kata Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, Rabu (20/10/2021).
Baca juga: Kendalikan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja, Kemnaker Optimalkan Panitia Pembina K3
Terlebih lanjut dia, organisasi kesehatan dunia atau WHO mengingatkan, agar tetap waspada karena masih banyak warga yang belum mengikuti vaksinasi. Rahmad juga mengingatkan pengalaman sebelumnya, bahwa kasus Covid-19 meningkat pasca libur panjang.
"Untuk itu saya sangat mendukung sekali, sependapat sekali langkah pemerintah untuk pengendalian libur panjang, dalam rangka menekan Covid-19," ucapnya.
Dia menambahkan, masyarakat tidak boleh abai protokol kesehatan walau pandemi saat ini relatif terkendali. Sebab menurutnya, kasus Covid-19 bisa meledak sewaktu-waktu.
Pemerintah pun disarankan untuk mengatur libur dan cuti bersama akhir tahun. Hal itu dinilai bisa menjadi solusi menekan kasus Covid-19 di akhir tahun.
"Pada prinsipnya DPR mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan pemerintah untuk menekan dan mengendalikan Covid-19 yang pengendaliannya sudah bagus ini untuk kita pertahankan dan semakin baik lagi pengendaliannya," jelasnya.
Dia pun mengakui, euforia sebagian masyarakat saat ini cukup tinggi. Walau banyak aktivitas dan mobilitas masyarakat, harus diimbangi dengan aturan dan sosialisasi.
"Dan peringatan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta elemen masyarakat bahwa Covid-19 itu masih berbahaya, bahwa Covid-19 itu masih membahayakan, suatu waktu bisa meledak," jelasnya.
Dia juga mengakui, vaksinasi menjadi salah satu senjata dalam pengendalian Covid-19. Menurut dia, protokol kesehatan yang ketat juga harus dibarengi dengan vaksinasi.
Melihat tingginya antusiasme masyarakat saat ini, dia yakin target 70 persen penduduk Indonesia telah divaksinasi pada akhir tahun ini bisa tercapai. Namun, dia mendorong agar stok vaksinasi di daerah bisa tercukupi untuk mencapai target tersebut.
Dia berpendapat bahwa perlu kerja keras dan dukungan masyarakat untuk bisa mencapai target itu. Selain itu, ledakan kasus Covid-19 yang dialami Amerika Serikat dan Singapura perlu jadi perhatian karena tingkat vaksinasi kedua negara itu tergolong cukup tinggi.
Sehingga dia menilai, ledakan gelombang ketiga Covid-19 bisa terjadi di Indonesia jika vaksinasi tidak diimbangi dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Nah untuk itu tetap waspada, tetap ekstra terhadap kemungkinan gelombang ketiga, ya dengan tidak boleh diangggap enteng, 5 M atau protokol kesehatan itu harga mati yang tidak boleh ditawar," ujarnya.
(maf)
Lihat Juga :
