Ketua Komisi I DPR Sebut Jokowi Kesulitan Tentukan Pengganti Panglima TNI
loading...
Ketua Komisi I DPR Meutya Havid mengaku mendengar Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih kesulitan untuk mencari sosok pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Meutya Havid mengaku mendengar Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih kesulitan untuk mencari sosok pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.
Hal itu diungkapkan Meutya saat disinggung apakah ada komunikasi informal antara pihak Istana dengan DPR terkait bocoran mengenai figur atau kriteria yang akan dipilih Presiden dalam memutuskan calon Panglima TNI.
"Yang kita dengar memang pasti Presiden sulit untuk memutuskan karena pertimbangannya banyak dan calon-calonnya bagus-bagus semua," kata Meutya saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (18/10/2021) kemarin.
Ketua DPP Bidang Penggalangan Opini dan Media Partai Golkar itu juga membeberkan informasi yang didapat dari pihak Istana ihwal kapan mereka akan mengirimkan surat presiden (Surpres) tentang Calon Panglima TNI guna ditindaklanjuti oleh DPR. "Ya kurang lebih awal-awal November, begitu yang saya dengar terakhir," ujarnya.
Oleh karenanya, Meutya meminta kepada semua pihak untuk sabar menanti soal pergantian Panglima TNI ini. Dia juga meminta agar Presiden diberikan keleluasaan untuk menggunakan hak prerogatifnya dalam memilih calon Panglima TNI.
"Saya rasa enggak apa-apa DPR ini memberikan waktu yang diperlukan oleh Presiden sebagai pemegang prerogatif untuk menentukan Panglima TNI supaya yang terpilih nanti yang terbaik, selama tidak melanggar batasan-batasan aturannya," ucapnya.
Hal itu diungkapkan Meutya saat disinggung apakah ada komunikasi informal antara pihak Istana dengan DPR terkait bocoran mengenai figur atau kriteria yang akan dipilih Presiden dalam memutuskan calon Panglima TNI.
"Yang kita dengar memang pasti Presiden sulit untuk memutuskan karena pertimbangannya banyak dan calon-calonnya bagus-bagus semua," kata Meutya saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (18/10/2021) kemarin.
Ketua DPP Bidang Penggalangan Opini dan Media Partai Golkar itu juga membeberkan informasi yang didapat dari pihak Istana ihwal kapan mereka akan mengirimkan surat presiden (Surpres) tentang Calon Panglima TNI guna ditindaklanjuti oleh DPR. "Ya kurang lebih awal-awal November, begitu yang saya dengar terakhir," ujarnya.
Baca Juga
Oleh karenanya, Meutya meminta kepada semua pihak untuk sabar menanti soal pergantian Panglima TNI ini. Dia juga meminta agar Presiden diberikan keleluasaan untuk menggunakan hak prerogatifnya dalam memilih calon Panglima TNI.
"Saya rasa enggak apa-apa DPR ini memberikan waktu yang diperlukan oleh Presiden sebagai pemegang prerogatif untuk menentukan Panglima TNI supaya yang terpilih nanti yang terbaik, selama tidak melanggar batasan-batasan aturannya," ucapnya.
(cip)
Explore More