Benarkah Kemiskinan Picu Kriminalitas? Simak Hasil Riset Ini

JAKARTA -
Pandemi virus Corona (Covid-19) berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Paling mencolok adalah fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di mana-mana sehingga memicu peningkatan jumlah pengangguran dan warga miskin.

Memang, belum ada data resmi mengenai berapa jumlah orang yang jatuh miskin. Namun, fenomena ini memunculkan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat bahwa meningkatnya kemiskinan akan memicu peningkatan kriminalitas pula.

Tingkat kemiskinan di suatu daerah kerap dikaitkan dengan tingginya angka kriminalitas di daerah tersebut. Namun, riset Lifepal menunjukkan, tingginya persentase warga miskin di daerah tertentu (dalam hal ini provinsi), tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya rasio kriminalitas di provinsi tersebut.

Nyatanya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), menyuguhkan fakta yang berlawanan dengan kekhawatiran masyarakat. Rilis terbaru Korps Bhayangkara menyebut, tingkat kriminalitas di Indonesia justru menurun 27,03% pada pekan ke-21 tahun 2020, atau berkurang 1.010 kasus bila dibandingkan pekan sebelumnya.( )

Untuk melihat lebih jauh apakah ada keterkaitan antara tingginya kemiskinan dengan banyaknya tindak kejahatan di suatu daerah, Lifepal membandingkan dua set data.

Pertama adalah data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang persentase warga miskin dari tiap provinsi di Indonesia. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan data crime rate atau angka kejahatan per 100 ribu penduduk di tiap provinsi yang didapat dari Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri.

Hasil riset data menunjukkan besarnya persentase warga miskin di suatu provinsi tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya crime rate di provinsi tersebut.

Jadi, ungkapan mengenai miskin pangkal kriminal sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai premis yang mutlak. Sebab, berdasarkan data yang dihimpun dan bandingkan, fakta yang ditunjukkan amat bervariasi.

Berdasarkan data tersebut, provinsi dengan angka kejahatan per 100 ribu penduduk tertinggi adalah Sulawesi Utara (Sulut). Di peringkat dua ada Papua Barat, disusul Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat.

Polda Sulut mencatat ada 416 kejahatan per 100 ribu populasi di yurisdiksi mereka sepanjang tahun 2018, menjadikan Sulut ada di posisi teratas dalam daftar tersebut. Namun, uniknya provinsi ini bahkan tidak ada dalam ranking 10 besar provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Sulut duduk di peringkat ke-20 dengan persentase jumlah warga miskin 8% saja dari populasinya.