Banyak Warga Fobia Naik Angkutan Publik

“Selama taat dengan prokes, saya rasa tidak masalah. Saya juga tidak merasa takut. Apalagi sekarang tingkat vaksinasi sudah tinggi, saya juga sudah disuntik vaksin, jadi harusnya aman,” kata Agnes, mahasiswi asal Jakarta.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyebut kekhawatiran terpapar virus korona menjadi salah satu penyebab utama munculnya fobia naik kendaraan umum. Itu berimplikasi terhadap menurunnya minat masyarakat menggunakan transportasi publik.

“Terutama ketika munculnya varian Delta beberapa bulan lalu. Apalagi sejak awal tahun terjadi kenaikan kasus sampai Juli sehingga kondisi darurat. Masyarakat shock, ketakutan sekali,” ujar Trubus kepada KORAN SINDO, Sabtu (16/10).

Namun, hal itu dinilai bukan alasan satu-satunya faktor rendahnya minat mengakses transportasi publik. Persepsi buruk masyarakat terhadap transportasi umum juga turut memicu rendahnya minat menggunakan transportasi umum. Masyarakat beranggapan penerapan prokes belum maksimal, meski aturan di dalam transportasi sudah diberlakukan.

Pengawasan prokes masih lemah sehingga terlihat masih ada kerumunan atau penumpukan orang. Hal-hal tersebutlah yang menurut dia yang membuat kepercayaan publik masih belum tinggi, terlebih lagi penularan Covid-19 di moda transportasi umum relatif besar.

“Masyarakat ingin hidup sehat, bertahan hidup. Itu ekspektasinya tinggi. Ini yang jadi sumber masalah mengapa persepsi masyarakat terhadap moda transportasi kita belum memenuhi harapan terkait protokol kesehatan. Tapi, kalau kita tanya ke pengelola transportasinya, (mereka) bilang sudah (melaksanakan prokes),” ujar akademisi dari Universitas Trisakti Jakarta tersebut.

Selain itu, Trubus menyoroti pemerintah yang kurang mengevaluasi mendalam terhadap penerapan prokes dan kasus penumpang yang terpapar Covid-19 di transportasi umum. Dia pun mempertanyakan ada atau tidaknya kajian ilmiah yang dilakukan sejauh ini.

“Pemerintah harusnya memberikan evaluasi melalui Gugus Tugas Covid-19. Misalnya terjadi penularan sekian persen atau apakah memang tidak ada (temuan penularan). Jadi, masyarakat pun bisa punya keyakinan. Ini kan berkaitan dengan public trust. Kalau masyarakat enggak percaya, ya susah,” ungkapnya.

Namun, Trubus mengakui tanggung jawab prokes ini tidak semata pada pemerintah. Masyarakat harus sadar diri dan tetap disiplin dalam menerapkan prokes, terlebih ketika di area publik seperti di angkutan umum.

Selama ini dia melihat kesadaran masyarakat Indonesia untuk mematuhi prokes masih fluktuatif, atau naik-turun. Belum lagi ada asumsi di kalangan masyarakat yang menganggap vaksin sebagai obat Covid-19 sehingga mendorong kepatuhan terhadap prokes menjadi berkurang. Trubus mengingatkan agar masyarakat tidak lengah dan tetap menjalankan prokes secara ketat, meski sudah diberi vaksin.

Trubus mendukung pembatasan kapasitas di angkutan umum tetap diberlakukan. Apalagi, kebijakan itu tidak terlalu memberatkan para pengelola angkutan umum untuk menjalankan usahanya. Jika nanti kasus mulai menurun dan kebijakan PPKM kembali diturunkan ke level 2, dia berharap jumlah penumpang dinaikkan kembali sehingga mencapai 75% dari kapasitas.

Prioritas Lindungi Pengguna
Di sisi lain, pengelola transportasi publik mengaku telah berupaya menerapkan prokes ketat demi melindungi pengguna jasa angkutan umum dari paparan virus korona. Satu di antaranya disampaikan pihak PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).