Demokrat Pertanyakan Penggunaan APBN untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Selasa, 12 Oktober 2021 - 12:10 WIB
loading...
A
A
A
Ia juga menyoroti rasio utang Indonesia kini mencapai 41,64% dan berpotensi gagal bayar berdasarkan laporan BPK. "Kondisi keuangan dan ekonomi ini harusnya menjadi prioritas untuk dibenahi yang menggunakan APBN, bukan malah menyedot APBN ke sektor yang kurang prioritas," ungkap Syarief.
Baca juga: Sidang Judicial Review AD/ART Demokrat, MA Jamin Independen
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menyebutkan diperlukannya audit dan review menyeluruh terkait proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. "Fiskal negara tidak bisa terlalu banyak hanya untuk Penyertaan Modal Negara terus-menerus. Kami berharap agar program ini tidak berakhir lebih dalam pembiayaannya, yang akhirnya bisa menjadi mangkrak," kata Edhie Baskoro yang akrab dipanggil Ibas.
Menurutnya ekspansi fiskal diperlukan untuk penanggulangan Covid-19 agar pemulihan ekonomi nasional dan pelaksanaan jaminan sosial dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
"Tapi terkadang apa kita ini harus agresif dengan tidak memperlihatkan beberapa hal lain. Agresif boleh, tapi harus masuk akal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ingat, kita perlu kesinambungan fiskal antar generasi," pungkas Ibas.
Baca juga: Sidang Judicial Review AD/ART Demokrat, MA Jamin Independen
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menyebutkan diperlukannya audit dan review menyeluruh terkait proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. "Fiskal negara tidak bisa terlalu banyak hanya untuk Penyertaan Modal Negara terus-menerus. Kami berharap agar program ini tidak berakhir lebih dalam pembiayaannya, yang akhirnya bisa menjadi mangkrak," kata Edhie Baskoro yang akrab dipanggil Ibas.
Menurutnya ekspansi fiskal diperlukan untuk penanggulangan Covid-19 agar pemulihan ekonomi nasional dan pelaksanaan jaminan sosial dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
"Tapi terkadang apa kita ini harus agresif dengan tidak memperlihatkan beberapa hal lain. Agresif boleh, tapi harus masuk akal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ingat, kita perlu kesinambungan fiskal antar generasi," pungkas Ibas.
(muh)
Lihat Juga :
