Demokrat Pertanyakan Penggunaan APBN untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Selasa, 12 Oktober 2021 - 12:10 WIB
loading...
Politikus Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan perubahan sikap pemerintah terkait pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan langkah pemerintah menggunakan APBN dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada BUMN untuk menggunakan skema business to business.
“Dalam beberapa waktu terakhir, APBN sangat berat dengan adanya pandemi Covid-19. Harusnya, APBN tidak semakin diberatkan dengan proyek kereta cepat yang dulunya dijanjikan tidak menggunakan APBN," ujar Syarief, Selasa (12/10/2021).
Baca juga: Demokrat Sebut Gugatan Kubu Moeldoko lewat Yusril Ikuti Pola Hitler
Menurut Syarief, APBN harusnya difokuskan pada program-program kritikal dan esensial khususnya di masa Pandemi Covid-19 yakni untuk pemulihan ekonomi nasional, pembukaan lapangan kerja baru, dan program esensial lainnya.
“APBN kita akan semakin sulit dengan adanya proyek kereta cepat ditambah lagi proyek ibukota baru yang menyedot APBN. Pemerintah harus melihat prioritas yang dibutuhkan masyarakat yakni pemulihan ekonomi nasional, bukan proyek besar yang tidak dinikmati masyarakat kecil dan menyedot APBN,” kata Syarief Hasan.
“Dalam beberapa waktu terakhir, APBN sangat berat dengan adanya pandemi Covid-19. Harusnya, APBN tidak semakin diberatkan dengan proyek kereta cepat yang dulunya dijanjikan tidak menggunakan APBN," ujar Syarief, Selasa (12/10/2021).
Baca juga: Demokrat Sebut Gugatan Kubu Moeldoko lewat Yusril Ikuti Pola Hitler
Menurut Syarief, APBN harusnya difokuskan pada program-program kritikal dan esensial khususnya di masa Pandemi Covid-19 yakni untuk pemulihan ekonomi nasional, pembukaan lapangan kerja baru, dan program esensial lainnya.
“APBN kita akan semakin sulit dengan adanya proyek kereta cepat ditambah lagi proyek ibukota baru yang menyedot APBN. Pemerintah harus melihat prioritas yang dibutuhkan masyarakat yakni pemulihan ekonomi nasional, bukan proyek besar yang tidak dinikmati masyarakat kecil dan menyedot APBN,” kata Syarief Hasan.
Lihat Juga :
