Cerita Sedih Prajurit TNI, Amankan Pulau Terluar dengan Menumpang Perahu Warga
Selasa, 12 Oktober 2021 - 10:06 WIB
loading...
Danrem 131/Satiago Brigjen TNI Prince Meyer Putong memaparkann kendala saat melakukan pengawasan pulau terluar di bagian utara Sulawesi. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan dan anggota Komisi I DPR mengunjungi Markas Korem 131/Santiago di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Senin (11/10/2021) kemarin. Komandan Korem (Danrem) 131/Santiago Brigjen TNI Prince Meyer Putong menceritakan ragam kendala yang mereka alami saat bertugas melakukan pengawasan terhadap pulau-pulau terluar, khususnya di Indonesia bagian utara.
“Kemampuan kami di perbatasan juga. Memang kekurangan-kekurangan itu banyak pulau yang belum diduduki oleh pos-pos pengamanan kami. Kami mendapatkan lima pos dari staf operasi panglima TNI yang mengkoordinir tentang pengamanan perbatasan, kami berbatasan dengan pulau-pulau kecil terluar,” kata Meyer dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, yang dikutip Selasa (12/10/2021).
Baca juga: Pimpin Apel Luar Biasa, Ini Perintah Wakasau ke Prajurit TNI AU
Namun, Meyer menegaskan, pihaknya tetap melakukan patroli terbatas terhadap pulau-pulau terluar tersebut dengan segala keterbatasan yang ada. Meskipun dengan keterbatasan personel sehingga tidak semua pulau dijaga oleh petugas, dan juga keterbatasan alat utama sistem persenjataan (alutsista), yang membuat prajurit harus menumpang kapal dan perahu warga untuk berpatroli ke pulau-pulau terluar itu.
“Permasalahan pulau-pulau terluar yang belum diduduki oleh satgas kami sesuai perintah dan anggaran, sehingga kami melakukan patroli, tidak hanya di satu pulau atau pos, tetapi kami melakukan patroli-patroli terbatas dengan menumpang kapal-kapal perahu masyarakat untuk mengjangkau pulau-pulau yang belum mendapatkan pos pengamanan. Untuk kekuatan Kodim yang ada di sana tentu sangat kurang, sehingga diperbantukan dengan batalyon-batalyon di bawah Kodam,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Meyer berharap Komisi I DPR RI dapat memberikan dukungan kepada Korem 131/Santiago agar dapat meningkatkan alat utama sistem senjata (alutsista) dan menambah personil prajurit untuk menjaga kedaulatan NKRI.
“Jadi untuk operasionalnya dari materiil maupun personel, kemudian pos-pos memang kita harapkan, ada penambahan pos di sana. Pulau-pulau kecil yang belum sempat kami duduki kami amankan. Mudah-mudahan melalui Komisi I DPR RI sampaikan kepada pimpinan kami, kami boleh diberikan dukungan lebih untuk mengamankan di sebelah utara Indonesia,” harap Meyer.
Baca juga: Kerahkan Prajurit TNI, Subkogartap 0618 Vaksinasi Ribuan Warga Bandung
Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama anggota Komisi I DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto menyoroti pulau-pulau terluar Sulut yang kerap mengalami berbagai ancaman keamanan dan tindakan criminal. Itet pun mempertanyakan pengawasan terhadap 228 pulau tak berpenghuni di wilayah Sulut.
“Karena ingat kasus dulu, Malaysia mengambil Pulau Sipadan dan Ligitan, alasannya karena tidak berpenghuni kemudian mereka mau membangun, sehingga pada saat diplomasi perlu diketahui ada kesepakatan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) sepanjang 200 mil (321,8 km) yang diukur dari pangkal wilayah laut Indonesia. Walaupun mereka ingin membangun sebenarnya mereka ilegal,” kata Itet.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto menyatakan, Komisi I DPR RI akan memperjuangkan terbentuknya Batalyon Infanteri (Yonif) untuk Korem131/Santiago. Mengingat Korem 131/Santiago mempunyai wilayah pembinaan potensi kekuatan teritorial di wilayah Sulut yang terdiri dari 4 kota dan 11 kabupaten.
“Jadi (di Sulut) ada tiga korem. Dua korem sudah punya batalyon, di mana Korem 131/Santiago yang kita kunjungi, tidak memiliki batalyon. Tentu kita sangat prihatin dan kita akan perjuangkan bersama Komisi I DPR untuk mendapatkan anggarannya sehingga bisa terbentuk Batalyon di Korem 131/Santiago,” kata Anton.
“Kemampuan kami di perbatasan juga. Memang kekurangan-kekurangan itu banyak pulau yang belum diduduki oleh pos-pos pengamanan kami. Kami mendapatkan lima pos dari staf operasi panglima TNI yang mengkoordinir tentang pengamanan perbatasan, kami berbatasan dengan pulau-pulau kecil terluar,” kata Meyer dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, yang dikutip Selasa (12/10/2021).
Baca juga: Pimpin Apel Luar Biasa, Ini Perintah Wakasau ke Prajurit TNI AU
Namun, Meyer menegaskan, pihaknya tetap melakukan patroli terbatas terhadap pulau-pulau terluar tersebut dengan segala keterbatasan yang ada. Meskipun dengan keterbatasan personel sehingga tidak semua pulau dijaga oleh petugas, dan juga keterbatasan alat utama sistem persenjataan (alutsista), yang membuat prajurit harus menumpang kapal dan perahu warga untuk berpatroli ke pulau-pulau terluar itu.
“Permasalahan pulau-pulau terluar yang belum diduduki oleh satgas kami sesuai perintah dan anggaran, sehingga kami melakukan patroli, tidak hanya di satu pulau atau pos, tetapi kami melakukan patroli-patroli terbatas dengan menumpang kapal-kapal perahu masyarakat untuk mengjangkau pulau-pulau yang belum mendapatkan pos pengamanan. Untuk kekuatan Kodim yang ada di sana tentu sangat kurang, sehingga diperbantukan dengan batalyon-batalyon di bawah Kodam,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Meyer berharap Komisi I DPR RI dapat memberikan dukungan kepada Korem 131/Santiago agar dapat meningkatkan alat utama sistem senjata (alutsista) dan menambah personil prajurit untuk menjaga kedaulatan NKRI.
“Jadi untuk operasionalnya dari materiil maupun personel, kemudian pos-pos memang kita harapkan, ada penambahan pos di sana. Pulau-pulau kecil yang belum sempat kami duduki kami amankan. Mudah-mudahan melalui Komisi I DPR RI sampaikan kepada pimpinan kami, kami boleh diberikan dukungan lebih untuk mengamankan di sebelah utara Indonesia,” harap Meyer.
Baca juga: Kerahkan Prajurit TNI, Subkogartap 0618 Vaksinasi Ribuan Warga Bandung
Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama anggota Komisi I DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto menyoroti pulau-pulau terluar Sulut yang kerap mengalami berbagai ancaman keamanan dan tindakan criminal. Itet pun mempertanyakan pengawasan terhadap 228 pulau tak berpenghuni di wilayah Sulut.
“Karena ingat kasus dulu, Malaysia mengambil Pulau Sipadan dan Ligitan, alasannya karena tidak berpenghuni kemudian mereka mau membangun, sehingga pada saat diplomasi perlu diketahui ada kesepakatan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) sepanjang 200 mil (321,8 km) yang diukur dari pangkal wilayah laut Indonesia. Walaupun mereka ingin membangun sebenarnya mereka ilegal,” kata Itet.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto menyatakan, Komisi I DPR RI akan memperjuangkan terbentuknya Batalyon Infanteri (Yonif) untuk Korem131/Santiago. Mengingat Korem 131/Santiago mempunyai wilayah pembinaan potensi kekuatan teritorial di wilayah Sulut yang terdiri dari 4 kota dan 11 kabupaten.
“Jadi (di Sulut) ada tiga korem. Dua korem sudah punya batalyon, di mana Korem 131/Santiago yang kita kunjungi, tidak memiliki batalyon. Tentu kita sangat prihatin dan kita akan perjuangkan bersama Komisi I DPR untuk mendapatkan anggarannya sehingga bisa terbentuk Batalyon di Korem 131/Santiago,” kata Anton.
(muh)
Lihat Juga :
