Masyarakat Kesulitan, Manajemen Distribusi Bansos Harus Diperbaiki
Rabu, 22 April 2020 - 07:05 WIB
loading...
Petugas sedang melakukan packing untuk pendistribusian bantuan sosial di wilayah Bekasi. Foto/Antara
A
A
A
JAKARTA - Dampak ekonomi akibat wabah corona atau Covid-19 benar-benar sangat dirasakan masyarakat. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di mana-mana. Tidak sedikit masyarakat yang usahanya terhenti akibat kebijakan social distancing dan physical distancing.
Akibatnya, banyak masyarakat yang memerlukan bantuan karena terputusnya mata pencarian. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang mengalami kelaparan. Kasus yang terjadi di Kelurahan Lontarbaru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, seorang ibu bernama Yuli, terpaksa harus menahan lapar selama dua hari dan hanya minum air galon hingga akhirnya meninggal dunia, sungguh memprihatinkan. Karena itu, pemerintah didesak untuk segera mencairkan bantuan sosial (bansos) yang sudah diprogramkan.
Wakil Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadily mengatakan, sejak dua minggu lalu, pihaknya sudah mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan pencairan dan pendistribusian bansos yang telah direncanakan, baik untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Kami meminta kepada Kemensos beserta pemerintah daerah untuk melakukan pemuktakhiran data akibat dampak Covid-19 ini. Pemuktakhiran data itu tentu harus melibatkan RT, RW, kepala desa, sehingga itu bisa dilakukan dengan cepat," ujar Ace kemarin.
Menurut politikus Partai Golkar ini, benteng terdepan dari pelaksanaan bansos agar dapat terdistribusi dengan baik berada di lingkungan terkecil yaitu RT. "Kita tahu bahwa akibat dampak Covid-19 ini, secara otomatis akan menambah angka kemiskinanan karena kita tahu akibat kebijakan social distancing dan physical distancing, orang bekerja di rumah masing-masing. Punya usaha juga, dunia usaha terhenti. Tentu kita berharap pemerintah segera ambil kebijakan secara cepat," katanya.
Dikatakan Ace, Komisi VIII sebagai mitra Kemensos juga sudah menyetujui anggaran yang akan digunakan untuk kepentingan perlindungan sosial itu. "Sekarang rakyat membutuhkan kehadiran negara melalui pengadaan sembako, pemenuhan kebutuhan dasar. Nggak boleh ada masyarakat yang terlunta-lunta, kelaparan akibat ketidaksigapan kita menghadapi dampak Covid-19 ini," urainya.
Akibatnya, banyak masyarakat yang memerlukan bantuan karena terputusnya mata pencarian. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang mengalami kelaparan. Kasus yang terjadi di Kelurahan Lontarbaru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, seorang ibu bernama Yuli, terpaksa harus menahan lapar selama dua hari dan hanya minum air galon hingga akhirnya meninggal dunia, sungguh memprihatinkan. Karena itu, pemerintah didesak untuk segera mencairkan bantuan sosial (bansos) yang sudah diprogramkan.
Wakil Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadily mengatakan, sejak dua minggu lalu, pihaknya sudah mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan pencairan dan pendistribusian bansos yang telah direncanakan, baik untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Kami meminta kepada Kemensos beserta pemerintah daerah untuk melakukan pemuktakhiran data akibat dampak Covid-19 ini. Pemuktakhiran data itu tentu harus melibatkan RT, RW, kepala desa, sehingga itu bisa dilakukan dengan cepat," ujar Ace kemarin.
Menurut politikus Partai Golkar ini, benteng terdepan dari pelaksanaan bansos agar dapat terdistribusi dengan baik berada di lingkungan terkecil yaitu RT. "Kita tahu bahwa akibat dampak Covid-19 ini, secara otomatis akan menambah angka kemiskinanan karena kita tahu akibat kebijakan social distancing dan physical distancing, orang bekerja di rumah masing-masing. Punya usaha juga, dunia usaha terhenti. Tentu kita berharap pemerintah segera ambil kebijakan secara cepat," katanya.
Dikatakan Ace, Komisi VIII sebagai mitra Kemensos juga sudah menyetujui anggaran yang akan digunakan untuk kepentingan perlindungan sosial itu. "Sekarang rakyat membutuhkan kehadiran negara melalui pengadaan sembako, pemenuhan kebutuhan dasar. Nggak boleh ada masyarakat yang terlunta-lunta, kelaparan akibat ketidaksigapan kita menghadapi dampak Covid-19 ini," urainya.
Lihat Juga :
