Percepat Pembangunan Desa di Luwu Timur, Kemendes PDTT Gandeng PT Vale dan Pemda

JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT ) bersama Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemkab Luwu Timur serta PT Vale Indonesia menjalin kerja sama dalam program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM).

Kerja sama ditandai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dan Sekda Pemprov Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani, Bupati Luwu Timur Budiman dan Presiden Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Sulsel, Jumat (8/10/2021). MoU berisi tentang program PKPM pada pemberdayaan masyarakat desa, perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi di wilayah pemberdayaan masyarakat PT Vale Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur.

"Penandatanganan kesepahaman ini untuk percepatan pembangunan desa dan ini adalah salah satu bentuk upaya sinergitas atau yang disebut pentahelix yang turut melibatkan pemerintah, perusahaan dan warga masyarakat untuk percepatan pembangunan di desa," kata Abdul Halim Iskandar usai MoU di Makassar, Jumat (8/10/2021) malam.

Baca juga: Gandeng FK UI, Kemendes PDTT Kirim Dokter Muda ke Pelosok Desa

Dia menjelaskan, pembangunan desa, tidak mungkin dilaksanakan sendirian oleh pemerintah. Diperlukan adanya kerja sama semua pihak baik dengan pemerintah daerah, pihak swasta, maupun dengan masyarakat.

"Hari ini apa yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan ini akan menjadikan percontohan kita untuk daerah-daerah lain. Apa yang telah dilakukan oleh perusahaan ini adalah salah satu model terbaik yang akan kita replikasi di tempat-tempat lainnya," katanya.

Gus Halim, panggilan akrab Abdul Halim Iskandar, juga berharap ke depannya PT Vale Indonesia, dapat menggugah dan mengajak perusahaan PMA lain untuk dapat menyinergikan program-program pemberdayaan masyarakatnya dengan pemerintah. Dengan demikian program pemberdayaan masyarakat tidak menjadi program-program sporadis semata.

"Mudah-mudahan program-program pemberdayaan masyatakat bisa menjadi satu program untuk menumbuhkembangkan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, kelembagaan ekonomi Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA). Termasuk membantu pengembangan sentra-sentra ekonomi dan rumah tangga, melalui pertanian sehat, ramah lingkungan berkelanjutan, serta pengembangan olahan komoditasi berbasis UMKM," katanya.

Baca juga: Pulihkan Ekonomi Desa, Ini Langkah Strategis Kemendes

Gus Halim berharap percepatan pembangunan desa akan mengubah cara pandang masyarakat terhadapa desa. Jika selama ini masyarakat cenderung melakukan urbanisasi, maka ke depan harus berubah dengan ruralisasi.

"Kita ingin satu antitesa terhadap urbanisasi yaitu dengan percepatan pembangunan di desa yang nantinya diharapkan akan terbangun satu kondisi yang saya sebut dengan rulalisasi. Bukan urbanisasi lagi. Tapi rulalisasi, kembalinya warga-warga desa ke desa atau menurunnya minat generasi muda kalangan milenial untuk ke kota karena di desanya sudah banyak hal yang bisa dilakukan," katanya.