Tanggal Pemilu 2024 Deadlock, Golkar Tepis Ada Upaya Perpanjang Masa Jabatan Presiden
loading...
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menepis ada upaya memperpanjang masa jabatan presiden menyusul buntunya pembahasan soal tanggal Pemilu 2024. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Fraksi-fraksi di DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu masih belum satu suara soal tanggal penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Terkait persoalan ini, Partai Golkar menyangkal ada upaya memperpanjang masa jabatan presiden.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan beberapa parpol tengah menelaah apakah mungkin atau tidak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilu di tengah situasi seperti ini.
“Sehingga, kita waktu itu mau diputuskan, KPU saja atau bersama-sama. Kalau bersama-sama, masih ada pandangan-pandangan yang lain termasuk soal tadi itu misalnya masa kampanye, terus digitalisasi. Karena sejak awal kan kami di Komisi II ada beberapa pandangan yang tidak sama soal digitalisasi itu. Makanya kemarin kita putuskan, e-Rekap itu hanya alat bantu. Karena ada beberapa partai anggap kita belum siap, karena masalah security, SDM, jaringan, macam-macam. Jadi lebih pada hal-hal teknis yang belum ketemu,” kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2021).
Untuk itu, kata Doli, targetnya dalam waktu kurang dari satu bulan akan dikonsolidasikan lagi, termasuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Kominfo, Bappenas dan Kemenkeu. Karena akan ada konsekuensi anggaran dari setiap desain pemilu dan pilkada serentak yang dipilih. “Masih punya waktu yang cukup, karena kita pertimbangkan, toh kalau kita putuskan, kan mulainya 2022, kita masih punya waktu beberapa bulan sebelum akhir 2021,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.
Doli membantah ada deadlock dalam menentukan tanggal ini melainkan masih pematangan konsep, karena semua pihak bisa terlibat memberikan saran dan masukan, juga menemukan konsep sesempurna mungkin. Adapun keraguan publik mengenai keseriusan pemerintah terkait ini, kata dia karena ada dua desain.
Dia menambahkan, desain yang diajukan pemerintah 15 Mei 2024 itu telah melalui dua kali Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, ada juga rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam, Mendagri, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, Menkumham, Mensesneg dan Setkab.
”Itu bukti keseriusan pemerintah sekaligus menepis isu bahwa ada upaya perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode. Itu menepis sebetulnya anasir-anasir yang selama ini berkembang bahwa ada yang mengembangkan isu bahwa ini akan ada upaya untuk memperpanjang waktu masa jabatan atau 3 periode segala macam. Jadi posisi sekarang saya katakan posisi pemerintah very clear siapkan penyelenggaraan 2024 dengan baik,” tegas Doli.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan beberapa parpol tengah menelaah apakah mungkin atau tidak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilu di tengah situasi seperti ini.
“Sehingga, kita waktu itu mau diputuskan, KPU saja atau bersama-sama. Kalau bersama-sama, masih ada pandangan-pandangan yang lain termasuk soal tadi itu misalnya masa kampanye, terus digitalisasi. Karena sejak awal kan kami di Komisi II ada beberapa pandangan yang tidak sama soal digitalisasi itu. Makanya kemarin kita putuskan, e-Rekap itu hanya alat bantu. Karena ada beberapa partai anggap kita belum siap, karena masalah security, SDM, jaringan, macam-macam. Jadi lebih pada hal-hal teknis yang belum ketemu,” kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2021).
Baca Juga :
KPU Targetkan Sirekap Digunakan pada Pemilu 2024
Untuk itu, kata Doli, targetnya dalam waktu kurang dari satu bulan akan dikonsolidasikan lagi, termasuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Kominfo, Bappenas dan Kemenkeu. Karena akan ada konsekuensi anggaran dari setiap desain pemilu dan pilkada serentak yang dipilih. “Masih punya waktu yang cukup, karena kita pertimbangkan, toh kalau kita putuskan, kan mulainya 2022, kita masih punya waktu beberapa bulan sebelum akhir 2021,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.
Doli membantah ada deadlock dalam menentukan tanggal ini melainkan masih pematangan konsep, karena semua pihak bisa terlibat memberikan saran dan masukan, juga menemukan konsep sesempurna mungkin. Adapun keraguan publik mengenai keseriusan pemerintah terkait ini, kata dia karena ada dua desain.
Dia menambahkan, desain yang diajukan pemerintah 15 Mei 2024 itu telah melalui dua kali Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, ada juga rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam, Mendagri, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, Menkumham, Mensesneg dan Setkab.
”Itu bukti keseriusan pemerintah sekaligus menepis isu bahwa ada upaya perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode. Itu menepis sebetulnya anasir-anasir yang selama ini berkembang bahwa ada yang mengembangkan isu bahwa ini akan ada upaya untuk memperpanjang waktu masa jabatan atau 3 periode segala macam. Jadi posisi sekarang saya katakan posisi pemerintah very clear siapkan penyelenggaraan 2024 dengan baik,” tegas Doli.
(cip)
Lihat Juga :
