Gemuvi Apresiasi Kapolri Terkait Rencana Perekrutan 57 Eks Pegawai KPK
Senin, 04 Oktober 2021 - 14:19 WIB
loading...
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap merekrut 57 eks pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap merekrut 57eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri. Gerakan Muda Visioner (Gemuvi) mengapresiasi Jenderal Listyo Sigit dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberikan restu atas rencana tersebut.
Direktur Eksekutif Gemuvi Teofilus Mian Parluhutan menilai Kapolri memberikan kesempatan sekali lagi kepada eks pegawai KPK untuk mengabdi kepada negara karena melihat rekam jejak dan pengalaman eks pegawai KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi. Baca juga: Mantan Pegawai KPK Sambut Baik Tawaran Kapolri, Tunggu Undangan Diskusi
"Saya memberikan apresiasi kepada Kapolri yang beritikad baik untuk merekrut 57 orang yang sebelumnya tidak lolos TWK KPK. Saya rasa tidak ada maksud lain dari Bapak Kapolri selain untuk menghargai rekam jejak dan kinerja para eks pegawai KPK selama ini," ujar Teofilus dalam siaran persnya pada Sabtu, (2/10/2021).
Namun, Teofilus meminta kepada Kapolri dan jajaran terkait untuk tetap melakukan tes kepada 56 eks pegawai KPK yang akan direkrut agar pegawai yang direkrut sesuai dengan profil yang dibutuhkan oleh institusi Polri.
"Adanya polemik terkait hasil TWK KPK membuat masyarakat memiliki penilaian tersendiri terhadap ke-56 eks pegawai KPK. Sehingga jika mereka akan direkrut oleh pihak kepolisian, kita berharap tetap ada proses seleksi sehingga yang direkrut benar-benar yang memiliki komitmen kepada pemberantasan korupsi dan juga NKRI," tegasnya.
Teofilus mengingatkan bahwa virus radikalisme masih menjangkiti bangsa Indonesia termasuk institusi pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil. Oleh karena itu, semua pihak harus bergandengan tangan untuk dapat menangkal virus radikalisme ini. Baca juga: Pakar Hukum Harap BKN Perlancar Keinginan Polri Tarik 57 Mantan Pegawai KPK
"Maksud baik dari Bapak Kapolri untuk merekrut eks pegawai KPK sangat kami dukung. Namun kami berharap yang direkrut adalah yang memiliki rekam jejak dalam pemberantasan korupsi, berintegritas, serta paling utama setia kepada Pancasila dan kemajemukan, jangan yang sudah terpapar dengan virus radikalisme," pungkasnya.
Direktur Eksekutif Gemuvi Teofilus Mian Parluhutan menilai Kapolri memberikan kesempatan sekali lagi kepada eks pegawai KPK untuk mengabdi kepada negara karena melihat rekam jejak dan pengalaman eks pegawai KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi. Baca juga: Mantan Pegawai KPK Sambut Baik Tawaran Kapolri, Tunggu Undangan Diskusi
"Saya memberikan apresiasi kepada Kapolri yang beritikad baik untuk merekrut 57 orang yang sebelumnya tidak lolos TWK KPK. Saya rasa tidak ada maksud lain dari Bapak Kapolri selain untuk menghargai rekam jejak dan kinerja para eks pegawai KPK selama ini," ujar Teofilus dalam siaran persnya pada Sabtu, (2/10/2021).
Namun, Teofilus meminta kepada Kapolri dan jajaran terkait untuk tetap melakukan tes kepada 56 eks pegawai KPK yang akan direkrut agar pegawai yang direkrut sesuai dengan profil yang dibutuhkan oleh institusi Polri.
"Adanya polemik terkait hasil TWK KPK membuat masyarakat memiliki penilaian tersendiri terhadap ke-56 eks pegawai KPK. Sehingga jika mereka akan direkrut oleh pihak kepolisian, kita berharap tetap ada proses seleksi sehingga yang direkrut benar-benar yang memiliki komitmen kepada pemberantasan korupsi dan juga NKRI," tegasnya.
Teofilus mengingatkan bahwa virus radikalisme masih menjangkiti bangsa Indonesia termasuk institusi pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil. Oleh karena itu, semua pihak harus bergandengan tangan untuk dapat menangkal virus radikalisme ini. Baca juga: Pakar Hukum Harap BKN Perlancar Keinginan Polri Tarik 57 Mantan Pegawai KPK
"Maksud baik dari Bapak Kapolri untuk merekrut eks pegawai KPK sangat kami dukung. Namun kami berharap yang direkrut adalah yang memiliki rekam jejak dalam pemberantasan korupsi, berintegritas, serta paling utama setia kepada Pancasila dan kemajemukan, jangan yang sudah terpapar dengan virus radikalisme," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
