Pemerintah Siap Kembangkan Wilayah Metropolitan dengan Konsep Integrasi

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) menyelenggarakan Integrated Technology Forum 2021 di Badung, Bali, Rabu (29/9/2021). Kegiatan ini dilakukan untuk mengintegrasikan strategi pengembangan wilayah metropolitan dengan konsep integrasi data dan kolaborasi stakeholder.

Kegiatan hasil kerja sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan PT Napindo Media Ashatama ini selaras dengan program nasional pengelolaan kota cerdas di wilayah Metropolitan. Acara digelar daring dan luring dan diikuti masyarakat, beberapa pemimpin daerah, serta BUMD.

Dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA juga meluncurkan handbook Penyelenggaraan Kota Cerdas, aplikasi re-tiket dan web Global Open Innovation.

Baca juga: Ridwan Kamil Targetkan Metropolitan Rebana Pusat Investasi Terbaik Asia Tenggara

Menurut Safrizal, tujuan kegiatan ini adalah membahas strategi terpadu dalam rangka mempercepat pembangunan kawasan metropolitan dengan perencanaan, inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, serta menyelaraskan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi dan antar stakeholder lainnya.

"Strategi pembangunan perkotaan indonesia ke depan akan menitikberatkan pada aglomerasi perkotaan atau wilayah metropolitan sebagai alat pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial," kata Safrizal.

Karena itu, kata Safrizal, pada RPJMN 2020-2024 pihaknya akan memprioritaskan pada pengembangan wilayah metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin dan Makassar.

Baca juga: Akselerasi Pembangunan Metropolitan Rebana, Ridwan Kamil Minta Pusat Terbitkan Perpres

Kemendagri juga mendorong perencanaan wilayah metropolitan yang terintegrasi dengan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi. Termasuk dalam hal data dan informasi antara pusat dan daerah, keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, menjamin tercapainya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk memeratakan cakupan pelayanan publik.

"Pembangunan wilayah metropolitan menjadi akselerator terwujudnya suatu perkotaan yang kompak, nyaman, efisien, berkelanjutan yang memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan dan keterjangkauan bagi seluruh warganya," katanya.