Koordinator Pusat BEM Nusantara Berharap Nasib 56 Pegawai KPK Diperhatikan

Senin, 27 September 2021 - 20:14 WIB
loading...
Koordinator Pusat BEM...
Koordinator Pusat BEM Nusantara Dimas Prayoga meminta Presiden Jokowi memperhatikan nasib 56 pegawai KPK yang dinonaktifkan. Foto/Dok. SINDOnews
A A A
JAKARTA - Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Dimas Prayoga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperhatikan nasib 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang tes wawasan kebangsaan (TWK). Di sisi lain, Yoga sangat menghormati apapun yang akan menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam polemik ini.

“Kami dari BEM Nusantara berharap agar Presiden Jokowi lebih memperhatikan lagi nasib dari 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Mengingat jasa dan pengabdian mereka selama ini kepada negara dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Yoga, Minggu (26/9/2021). Baca juga: Putusan MK: TWK Pegawai KPK Konstitusional, Semua Permohonan Ditolak

Yoga berharap, dengan mengedepankan asas kemanusiaan 56 pegawai KPK tersebut bisa mendapat keadilan yang seadil-adilnya dari Presiden tanpa mengesampingkan keputusan MK. Serta juga melalui hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) Reformasi Birokrasi (RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kami berharap agar mereka mendapat keadilan yang seadil-adilnya dari Presiden. Dengan tanpa mengesampingkan apa yang sudah menjadi keputusan MK, serta hasil koordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN,” jelasnya.

Yoga sendiri yakin KPK akan selalu menjadi lembaga independen. Juga menjadi lembaga terdepan dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia. Yoga juga mengucapkan selamat kepada para pegawai KPK yang berhasil lolos TWK.
(poe)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kasus Syah Afandin Jadi...
Kasus Syah Afandin Jadi Alarm, Anggaran Pendidikan Masih Ladang Korupsi
Korupsi Seragam Sekolah...
Korupsi Seragam Sekolah oleh Bupati Langkat Rugikan Orang Tua Murid
IM57+ Desak KPK Usut...
IM57+ Desak KPK Usut Tuntas Amplop Bupati Kuansing untuk Menhut
KPK: Kenaikan Gaji Kepala...
KPK: Kenaikan Gaji Kepala Daerah Tak Menjamin Bakal Bebas Korupsi
Pengembalian Amplop...
Pengembalian Amplop Raja Juli Tak Hapus Unsur Pidana, KPK Terus Dalami Kasus HPT
KPK Tetapkan Bupati...
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka Kasus Dugaan Suap
KPK Tahan Bupati Kuantan...
KPK Tahan Bupati Kuantan Singingi dalam Kasus Dugaan Suap Jual Beli Jabatan
KPK Pajang Ducati Noel...
KPK Pajang Ducati Noel dan Aset Mewah Lain dari Kasus K3
Sinergi KPK dan BNN...
Sinergi KPK dan BNN dalam Raker Komisi III DPR Bahas Program 2027
Rekomendasi
Bangkit dari Kebangkrutan,...
Bangkit dari Kebangkrutan, Susanti Wijaya Kini Punya 1,2 Juta Followers dan Agency
Aliansi Pertahanan Australia-Fiji...
Aliansi Pertahanan Australia-Fiji Ditandatangani, China Uji Coba Rudal di Pasifik
MNC University dan Pemkab...
MNC University dan Pemkab Kotabaru Perkuat Kolaborasi, Luncurkan Aplikasi OPPKPKE dan Bahas Pengembangan Pariwisata
Berita Terkini
Kasus Suap Bupati Suhardiman...
Kasus Suap Bupati Suhardiman Amby, KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Kuansing
Hakim Tolak Praperadilan...
Hakim Tolak Praperadilan Asrul Azis di Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Prabowo ke PM Singapura:...
Prabowo ke PM Singapura: Kalau Ada Salah Paham, Kita Selesaikan Terbuka
Roy Suryo Gugat Praperadilan...
Roy Suryo Gugat Praperadilan Lagi, Kuasa Hukum Jokowi: Tidak Logis, Statusnya Sudah Terdakwa
Nadiem Makarim Laporkan...
Nadiem Makarim Laporkan 4 Hakim Kasus Chromebook ke KY, Singgung Dugaan Manipulasi Fakta Sidang
Komisi VIII DPR: Ada...
Komisi VIII DPR: Ada Ancaman Besar jika LGBT Masif di Indonesia
Infografis
5 Fakta OTT Wamenaker...
5 Fakta OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, KPK Sita Uang dan Puluhan Kendaraan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved