Contohkan PPKM Vs Pekerja Asing, NU Meminta Kebijakan Pemerintah Tak Ambivalen

loading...
Contohkan PPKM Vs Pekerja Asing, NU Meminta Kebijakan Pemerintah Tak Ambivalen
NU meminta pemerintah tak membuat kebijakan ambivalen seperti PPKM dan di saat bersamaan membuka pintu bagi pekerja asing. Foto/instagram
JAKARTA - Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2021 menghasilkan beberapa rekomendasi di bidang politik, hukum, dan keamanan. Hasil forum yang digelar selama 24-26 September 2021 ini di antaranya mendesak semua pejabat berhenti mempolitisasi isu pandemi untuk kepentingan politik dan pencitraan.

Sebaliknya, NU meminta pemerintah pusat dan daerah fokus pada penanganan pandemi sebagai isu kesehatan dan kemanusiaan, bukan isu politik partisan. Lebih dari itu, NU mendorong pemerintah menunjukkan kepemimpinan politik yang baik dengan memperlihatkan kebijakan yang tidak ambivalen.

Baca juga: Munas-Konbes NU Diminta Pertimbangkan Rekomendasi Satgas Covid-19

"Hal itu terlihat dari kebijakan yang memperketat mobilitas masyarakat di satu sisi, tetapi membiarkan pekerja asing masuk di sisi lain. Terutama pekerja dari negara episentrum pandemi, dapat merusak kepercayaan publik kepada Pemerintah," ujar Sekretaris Komisi Rekomendasi M Kholid Syeirazi dikutip dari akun Instagram resmi @nahdlatululama, Senin (27/9/2021).



Hal lain yang disorot adalah kesenjangan keandalan RS dan Puskesmas antara kota dan daerah. NU meminta pemda meningkatkan kapasitas dan keandalan puskesmas sebagai garda terdepan lini hilir penanganan pandemi Covid-19. ‚ÄĚDengan menaikkan anggaran untuk menambah jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan," jelasnya.

Baca juga: Muktamar Ke-34 Pilih Ketua Umum PBNU lewat Voting

NU juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal secara intensif mengenai penggunaan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk yang diperuntukkan untuk bantuan sosial dalam rangka memelihara good governance dalam situasi yang sulit ini.

"Kepada KPK, perlu juga menaikkan kepercayaan publik pasca revisi UU KPK yang dilakukan pada 2019 dengan cara mengoptimalkan fungsi preventif dan penindakan dalam rangka memastikan seluruh belanja anggaran pandemi tepat guna dan sasaran," katanya.
(muh)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top