Strategi DJKI Keluarkan Indonesia dari Status PWL Kekayaan Intelektual
Rabu, 22 September 2021 - 21:15 WIB
loading...
A
A
A
"Keempat, kita gandeng Bea Cukai, karena bea cukai menjadi gerbang masuknya barang-barang yang masuk melalui laut maupun udara," imbuhnya.
Anom mengaku juga sudah berdialog dengan perwakilan dari USTR secara daring pada 9 September 2021. Dalam kesempatan itu, Anom meminta USTR menjelaskan persyaratan agar Indonesia bisa keluar dari status PWL maupun WL. Salah satu yang diminta USTR, yakni adanya perubahan undang-undang terkait hak kekayaan intelektual.
"Kita mendapatkan beberapa ketentuan, yang pertama, mereka menghendaki adanya satu amendemen terhadap UU Paten, UU Hak Cipta, dan sebagainya," papar Anom.
Tetapi, kata Anom, jawaban dia saat itu bahwa UU tersebut tidak mudah diubah. "Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan yang menentukan adalah DPR, DPR memiliki pertimbangan tersendiri untuk mengubah ataupun menetapkan UU dan disetujui oleh presiden," pungkasnya.
Karena tidak bisa dalam segi regulasi, Anom mengoptimalkan dalam segi sosialisasi ataupun penindakan bekerja sama dengan Bareskrim Polri, BPOM, Kemenkominfo, serta Ditjen Bea dan Cukai. Dengan langkah tersebut, Anom setidaknya berharap agar masyarakat bisa terlindungi dari produk palsu atau ilegal.
Anom mengaku juga sudah berdialog dengan perwakilan dari USTR secara daring pada 9 September 2021. Dalam kesempatan itu, Anom meminta USTR menjelaskan persyaratan agar Indonesia bisa keluar dari status PWL maupun WL. Salah satu yang diminta USTR, yakni adanya perubahan undang-undang terkait hak kekayaan intelektual.
"Kita mendapatkan beberapa ketentuan, yang pertama, mereka menghendaki adanya satu amendemen terhadap UU Paten, UU Hak Cipta, dan sebagainya," papar Anom.
Tetapi, kata Anom, jawaban dia saat itu bahwa UU tersebut tidak mudah diubah. "Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan yang menentukan adalah DPR, DPR memiliki pertimbangan tersendiri untuk mengubah ataupun menetapkan UU dan disetujui oleh presiden," pungkasnya.
Karena tidak bisa dalam segi regulasi, Anom mengoptimalkan dalam segi sosialisasi ataupun penindakan bekerja sama dengan Bareskrim Polri, BPOM, Kemenkominfo, serta Ditjen Bea dan Cukai. Dengan langkah tersebut, Anom setidaknya berharap agar masyarakat bisa terlindungi dari produk palsu atau ilegal.
(zik)
Lihat Juga :
