Airlangga Hartarto: Hasil PPKM Sangat Baik, Tapi Tetap Waspada Varian Baru

Senin, 20 September 2021 - 20:51 WIB
loading...
Airlangga Hartarto: Hasil PPKM Sangat Baik, Tapi Tetap Waspada Varian Baru
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pelaksanaan PPKM di wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali memperlihatkan hasil yang baik. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan pada minggu ini.

Terbukti, angka estimasi Effective Reproduction Number (Rt) Indonesia berdasarkan ourworldindata.org per 14 September 2021 sebesar 0,59 atau di bawah 1. Capaian ini lebih baik dibandingkan Rt global (0,94) dan negara peers (Singapura 1,81; Tiongkok 1,53; Australia 1,14; AS 1,03; Malaysia 0,95; Thailand 0,9; dan India 0,89).

Penurunan Rt di bawah 1 atau di kisaran 1 menandakan adanya penurunan angka infeksi di komunitas atau masyarakat, serta pandemi yang mulai bisa dikendalikan dengan baik. Secara spasial, situasi pandemi Covid-19 termasuk dari kasus aktif dan kasus harian juga relative terkendali. Misalkan, jika dilihat per pulau yaitu Sumatera Rt 0,99 atau setiap kasus akan menularkan ke 0,99 orang; Kalimantan, Bali dan Papua Rt 1,0 – 1,2, serta Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku Rt 1,01 – 1,03.

Atas dasar itu, kata Airlangga, PPKM di Luar Jawa-Bali diperpanjang kembali untuk jangka waktu 2 minggu ke depan, mulai dari 21 September hingga 4 Oktober 2021. Cakupan penerapan Level PPKM di Luar Jawa-Bali yang ditetapkan melalui Instruksi Mendagri, yakni, PPKM Level 4 sebanyak 10 Kabupaten/Kota, PPKM Level 3 sebanyak 105 Kabupaten/Kota, PPKM Level 2 sebanyak 250 Kabupaten/Kota dan PPKM Level 1 sebanyak 21 Kabupaten/Kota.

”Pengaturan masih tetap sama dengan periode sebelumnya, pada PPKM Level 3, Mal dapat beroperasi mulai pukul 10.00-21.00, dengan maksimal 50% kapasitas, serta para pengunjung sudah harus melakukan check-in dengan aplikasi PeduliLindungi, kemudian Bioskop dapat dibuka dengan prokes ketat dan maksimal 50% kapasitas. Mengenai hal ini akan diatur lebih lanjut dalam Inmendagri HM.4.6/287/SET.M.EKON.3/09/2021,” ucapnya.

Airlangga juga mengungkapkan beberapa hal yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas hari ini, Senin (20/9/2021), untuk selalu diperhatikan. Pertama adalah kehati-hatian terhadap masuknya varian baru. Maka itu, pintu masuk udara, laut dan darat perlu diperketat. “Dalam hal ini, kita libatkan seluruh stakeholders. Kita harus mengantisipasi betul mengenai kemungkinan adanya gelombang ketiga,” ujarnya.

Kedua, pelaksanaan 3T (testing, tracing dan treatment), Prokes 3M, dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi harus semakin diintensifkan. Ketiga, wilayah dengan pencapaian target vaksinasi rendah harus diberikan perhatian lebih seperti Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Lampung, dan juga vaksinasi kepada lansia. Keempat, agar daerah segera menghabiskan stok vaksin yang sudah diberikan dan jangan menahannya. Untuk mendukung efektivitas dan fleksibilitas, alokasi vaksin bagi TNI/Polri ditingkatkan menjadi 25% untuk TNI dan 25% untuk Polri dari sebelumnya masing-masing 20%, sementara 50% untuk Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Kelima, booster vaksin ketiga rencananya segera dimulai dan sudah diputuskan dengan persyaratan tertentu. Keenam, kapasitas venue PON dengan penonton berjumlah maksimal 25% dari total kapasitas, kemudian mereka sudah harus menjalankan vaksinasi dosis 1 dan 2.
Terakhir, platform PeduliLindungi akan terus disempurnakan, termasuk unsur keamanan datanya, serta akan diintegrasikan dengan aplikasi sejenis secara global. Menurut data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) per 19 September 2021, kasus aktif nasional tercatat 60.969 kasus, atau turun sebesar -86,41% sejak awal PPKM Leveling pada 9 Agustus 2021 lalu.

Sedangkan, sejak 9 Agustus hingga 19 September, jumlah kasus aktif di luar Jawa-Bali terus menurun, dengan penurunan tertinggi terjadi di wilayah Maluku-Papua sebesar -87,71%, disusul Nusa Tenggara sebesar -86,75%, Kalimantan sebesar -81,48%, Sulawesi sebesar -81,13%, dan Sumatera sebesar -80,52%. Begitu juga dengan tingkat kesembuhan atau Recovery Rate (RR) secara nasional adalah 95,19%, lebih baik dari RR Global yang tercatat sebesar 89,79%, sementara RR di Jawa-Bali sebesar 95,69% dan luar Jawa-Bali sebesar 94,17%. ”Sedangkan Tingkat Kematian atau Case Fatality Rate (CFR) Nasional sebesar 3,35%, masih lebih tinggi dari CFR Global yang tercatat sebesar 2,05%, sementara CFR Jawa-Bali sebesar 3,49% dan Luar Jawa-Bali sebesar 3,07%,” kata Airlangga.

Di sisi lain, Airlangga juga memaparkan rencana pemerintah supaya Indonesia dapat masuk masa transisi dari pandemi menjadi endemi. Dari sisi hulu yaitu dengan mengintensifkan vaksinasi sampai Oktober 2021 menjadi 2,5 juta suntikan per hari, mendisiplinkan 3M, mengakselerasi testing dan tracing, serta mengintensifkan screening PeduliLindungi, dan rumah masyarakat juga harus memiliki ventilasi yang baik.

Sebaliknya, di sisi hilir dilakukan peningkatan kapasitas rumah sakit, menyediakan tenaga kesehatan yang cukup, dan mengamankan ketersediaan oksigen dan obat-obatan. “Untuk bisa masuk kondisi transisi dari pandemi ke endemi, maka prasyarat yang sudah harus dipenuhi yaitu Fatality Rate ± 2% setara rata-rata global, Kasus Aktif ≤100.000, Positivity Rate ≤5%, Kasus Baru ≤5.000, dan BOR ≤40%,” jelas Airlangga.

Airlangga menambahkan, realisasi asnggaran PEN 2021 hingga 17 September 2021 telah mencapai Rp395,92 triliun atau 53,2% dari pagu sebesar Rp744,77 triliun. Masih sama seperti sebelumnya, progres realisasi signifikan terjadi pada klaster Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Kesehatan. Berdasarkan data KPC-PEN, kata Airlangga, realisasi anggara Program PEN sampai akhir Kuartal 2-2021, yakni Klaster Kesehatan terealisasi Rp97,28 triliun atau 45,3% dari pagu Rp214,96 triliun; Klaster Perlinsos terealisasi Rp112,87 triliun atau 60,5% dari pagu Rp186,64 triliun; Klaster Program Prioritas terealisasi Rp59,51 triliun atau 50,5% dari pagu Rp117,94 triliun; Klaster Dukungan UMKM & Korporasi terealisasi Rp68,35 triliun atau 42,1% dari pagu Rp162,4 triliun; dan Klaster Insentif Usaha terealisasi Rp57,92 triliun atau 92,2% dari pagu Rp62,83 triliun.

Kemudian, untuk batch 20 Kartu Prakerja, tercatat pendaftar sebanyak 4,9 juta dan yang eligible adalah 2,8 juta, sedangkan yang berhasil menjadi penerima sebanyak 800.000. Sepanjang 2021, batch 12 sampai 20 penerimanya adalah 5,2 juta, telah menyelesaikan pelatihan 4 juta, dan telah mendapatkan insentif 3,8 juta penerima. Insentif yang sudah disalurkan sebesar Rp7,3 triliun. Saat ini sedang proses pendaftaran batch 21 untuk 754.000 peserta.

”Mengenai Bantuan Subsidi Upah/BSU per 17 September 2021, proses DIPA-nya Rp8,80 triliun sudah selesai, dan telah dicairkan kepada 4,61 juta pekerja di mana setiap orang menerima Rp1 juta. Banpres Produktif Usaha Mikro/BPUM sudah terealisasi Rp15,25 triliun, atau 99,30% dari total anggaran Rp15,36 triliun, untuk 12,71 juta pelaku usaha mikro,” paparnya.

Terkait dengan event-event nasional dan internasional yang akan diselenggarakan, kata Airlangga perlu mendapat perhatian agar tidak menjadi klaster baru seperti PON XX Papua, di mana vaksinasi di Kabupaten/Kota penyelenggara PON yang meliputi, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kota Jayapura telah tercapai yakni Dosis-1 sebesar 56%, dan Dosis-2 sebesar 35%.

Sedangkan untuk event World Superbike Mandalika yang akan digelar di Mandalika Pulau Lombok meliputi 5 Kabupaten/Kota Aglomerasi pada November 2021, target vaksinasinya baru mencapai 33,27% untuk dosis 1 dan 16,74% untuk dosis 2. “Presiden minta pencapaian vaksinasi di Lombok diakselerasi, dan pada Oktober 2021 sudah dipastikan juga jumlah penontonnya yang bisa hadir. Sedangkan, untuk Liga 1 dan 2 sepak bola dilaksanakan tanpa penonton,” tutupnya.
(cip)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1187 seconds (0.1#10.140)