Muhaimin Iskandar: Pajak dan Perdagangan Karbon Solusi Atasi Perubahan Iklim

Sebagai bagian dari sistem politik demokrasi dan pengambil kebijakan, kata dia, pihaknya telah mencanangkan agar Indonesia mengawinkan antara politik kesejahteraan dengan politik hijau, antara pemerataan sosial ekonomi dengan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup. ”Kami mendukung dan mendorong pemerintah untuk mencapai kemandirian fiskal, tetapi disisi lain, kami mendorong agar daya saing Industri dalam negeri perlu didukung untuk secara bertahap mengadopsi teknologi ramah lingkungan (karbon rendah),” tuturnya.

Menurutnya, pajak karbon diperlukan agar kapasitas negara Indonesia bisa setara dengan negara lain yaitu perolehan ajak antara 15-20 persen PDB dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Saat ini, perolehan pajak Indonesia masih di bawah level 15% PDB selama 20 tahun terakhir. Hal ini, kata Gus Muhaimin, tidak layak dan tidak pantas bagi negara

Menurutnya, perdagangan karbon merupakan satu alternatif yang perlu ditempuh oleh Indonesia. Namun secara empiris hasil perdagangan karbon memerlukan syarat-syarat yang canggih untuk mampu menarik pendapatan negara dan akhirnya pendapatan negara untuk kecukupan fiskal dan kemandirian fiskal Indonesia. ”Maka pajak karbon perlu dimulai dan diberlakukan tetapi dengan skema yang berlapis sesuai dengan besaran karbon dan komitmen industri untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan,” katanya.

PKB, kata Gus Muhaimin, memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong regulasi hijau yang akan membawa peretumbuhan ekonomi, keterjagaan lingkungan dan sosial serta menghadirkan kesejahteraan.