Masinton Ungkap Total Gaji Anggota DPR Rp60 Jutaan per Bulan

loading...
Masinton Ungkap Total Gaji Anggota DPR Rp60 Jutaan per Bulan
Masinton Pasaribu yang merupakan Anggota DPR dari FPDIP menyebutkan, gaji anggota DPR jika ditotal mencapai Rp60 jutaan per bulan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Masinton Pasaribu yang merupakan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menyebutkan, gaji anggota DPR jika ditotal mencapai Rp60 jutaan per bulan.

Baca juga: Reaksi MKD Tanggapi Krisdayanti Buka-bukaan Gaji Anggota DPR

Hal ini dikatakan Masinton dalam Polemik Trijaya FM yang bertajuk 'Gaji dan Kinerja Wakil Rakyat yang Terhormat' secara daring, Sabtu (18/9/2021). Baca juga: Perbandingan Gaji Anggota DPR RI dengan Anggota Dewan 3 Negara

"Nah gajian dan tunjuangan, kalau gaji pokok itu ya Rp4 jutaan. Rp4,2 juta per bulan, kemudian ada juga tunjangan istri atau suami kalau perempuan itu, ada tunjangan anak, ada uang sidang, ada tunjangan jabatan ada tunjangan beras untuk 4 orang gitu ya Rp198.000 kira-kira. Kemudian tunjangan kehormatan, tunjangan kalau ditotal itu kira-kira sekitar lebih kurang Rp60 juta lah ya," kata Masinton.



Namun, legislator Dapil DKI Jakarta ini mengaku tidak tahu jumlah persisnya, karena ia sendiri tidak pernah memperhatikan detilnya. Tapi itu perkiraan total yang masuk ke rekeningnya setiap bulan dan memang secara otomatis ditransfer ke rekening anggota sejak dilantik.

"Kalau yang lain, terkait dengan kunjungan kerja dalam masa reses kunjungan daerah pemilihan, kunker komisi itu tergantung dari matrikulasi anggota, dialokasikan memang reses sampai 5 kali dalam setahun," tuturnya.

Sementara, untuk program di daerah pemilihan (dapil), Masinton menjelaskan, ada hitungan matrixnya yang mana, tidak boleh ada dua jenis kegiatan berbeda di waktu bersamaan yang bisa dibiayai oleh APBN.

Kemudian, jika ada 5 kali masa reses dan ada 8 kali kegiatan di Dapil, belum tentu semua anggota bisa memenuhi semuanya, sehingga anggaran yang dialokasikan tidak bisa terserap semua.

Anggota Komisi XI DPR ini menegaskan, kegiatan itu harus dilaporkan dan diaudit penggunaan anggarannya. Berbeda halnya dengan gaji dan tunjangan yang diberikan negara yang rutin diterima setiap bulan baik aktif atau tidak di DPR.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top