Tercepat Pendataan SDGs Desa, Mendes Targetkan Rembang Lepas Kemiskinan Ekstrem 2022
Jum'at, 17 September 2021 - 19:24 WIB
loading...
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyerahkan Penghargaan Utama Pendataan SDGs Desa dan Sapa Desa se-Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Jumat (17/9/2021). Foto/Kemendes PDTT
A
A
A
JAKARTA - Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menyelesaikan pendataaan SDGs Desa secara cepat mendapat apresiasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) . Capaian ini diyakini akan mampu membawa Kabupaten Rembang menangani kemiskinan ekstrem dengan cepat.
“Kami sangat mengapresiasi keberhasilan Pemkab Rembang menyelesaikan pendataan SDGs Desa tercepat se-Indonesia. Capaian ini menunjukkan bahwa Bupati Rembang sangat paham pentingnya data level desa untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mendesak yang ada salah satunya terkait kemiskinan ekstrem," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, di Pendopo Bupati Rembang, Jumat (17/9/2021).
Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan, pendataan SDGs Desa yang telah selesai itu akan digunakan sebagai basis data dalam menyelesaikan kemiskinan ekstrem di desa. Dalam data tersebut, semua warga miskin ekstrem di desa akan terdata secara detail. “Dengan data ini maka penyelesaian permasalahan kemiskinan ekstrem di desa dapat dilakukan dengan benar dan tepat sasaran,” katanya. Baca juga: Abdul Halim Bersyukur Kemendes PDTT Raih WTP Lima Kali Beruntun
Dia mengungkapkan salah satu kendala terbesar dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem di level desa adalah tidak adanya data komprehensif. Akibatnya berbagai program dan bantuan untuk pengentasan kemiskinan tidak selalu tepat sasaran. Dengan adanya data SDGs Desa penanganan kemiskinan akan lebih cepat dilakukan.
“Bapak Presiden Jokowi menargetkan 2024 Indonesia terlepas atau nol persen dari kemiskinan ekstrem. Jika data SDGs telah tersedia maka tidak perlu menunggu 2024. Rembang, misalnya tahun 2022 kita harapkan warga dengan kemiskinan ekstrem sudah semua terentaskan," ujarnya. Baca juga: Menteri Desa: Honor Pendamping Lokal Desa Akan Dinaikkan
Dalam kesempatan itu, Gus Menteri juga mengapresiasi Kabupaten Rembang yang telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga bulan ke 9. Menurutnya, keseriusan pemerintah dalam menyalurkan BLT Dana Desa akan sangat membantu menangani permasalahan ekonomi warga akibat pandemi Covid-19. "BLT Rembang sekarang sudah masuk bulan ke 9. Artinya semua yang berhak atas BLT Dana Desa sudah menerima sejak sekarang ini. Padahal September masih lama," ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengatakan, SDGs Desa yang dipelopori oleh Gus Menteri ini menjadi terobosan program pembangunan desa yang lebih terarah, terkonsep, dan terukur. Ia berharap, SDGs Desa menjadi pintu bagi percepatan pembangunan desa-desa di Rembang. "Mudah-mudahan dengan terobosan ini bisa mengungkit kesejahteraan masyarakat, dan menjadikan Rembang sebagai daerah berkembang bahkan maju," ujar Abdul Hafidz.
“Kami sangat mengapresiasi keberhasilan Pemkab Rembang menyelesaikan pendataan SDGs Desa tercepat se-Indonesia. Capaian ini menunjukkan bahwa Bupati Rembang sangat paham pentingnya data level desa untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mendesak yang ada salah satunya terkait kemiskinan ekstrem," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, di Pendopo Bupati Rembang, Jumat (17/9/2021).
Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan, pendataan SDGs Desa yang telah selesai itu akan digunakan sebagai basis data dalam menyelesaikan kemiskinan ekstrem di desa. Dalam data tersebut, semua warga miskin ekstrem di desa akan terdata secara detail. “Dengan data ini maka penyelesaian permasalahan kemiskinan ekstrem di desa dapat dilakukan dengan benar dan tepat sasaran,” katanya. Baca juga: Abdul Halim Bersyukur Kemendes PDTT Raih WTP Lima Kali Beruntun
Dia mengungkapkan salah satu kendala terbesar dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem di level desa adalah tidak adanya data komprehensif. Akibatnya berbagai program dan bantuan untuk pengentasan kemiskinan tidak selalu tepat sasaran. Dengan adanya data SDGs Desa penanganan kemiskinan akan lebih cepat dilakukan.
“Bapak Presiden Jokowi menargetkan 2024 Indonesia terlepas atau nol persen dari kemiskinan ekstrem. Jika data SDGs telah tersedia maka tidak perlu menunggu 2024. Rembang, misalnya tahun 2022 kita harapkan warga dengan kemiskinan ekstrem sudah semua terentaskan," ujarnya. Baca juga: Menteri Desa: Honor Pendamping Lokal Desa Akan Dinaikkan
Dalam kesempatan itu, Gus Menteri juga mengapresiasi Kabupaten Rembang yang telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga bulan ke 9. Menurutnya, keseriusan pemerintah dalam menyalurkan BLT Dana Desa akan sangat membantu menangani permasalahan ekonomi warga akibat pandemi Covid-19. "BLT Rembang sekarang sudah masuk bulan ke 9. Artinya semua yang berhak atas BLT Dana Desa sudah menerima sejak sekarang ini. Padahal September masih lama," ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengatakan, SDGs Desa yang dipelopori oleh Gus Menteri ini menjadi terobosan program pembangunan desa yang lebih terarah, terkonsep, dan terukur. Ia berharap, SDGs Desa menjadi pintu bagi percepatan pembangunan desa-desa di Rembang. "Mudah-mudahan dengan terobosan ini bisa mengungkit kesejahteraan masyarakat, dan menjadikan Rembang sebagai daerah berkembang bahkan maju," ujar Abdul Hafidz.
(cip)
Lihat Juga :
