Ini Langkah KLHK dan Semua Pihak untuk Cegah Karhutla
loading...
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama para pihak terus melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama para pihak terus melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya ini untuk mengantisipasi potensi terjadinya karhutla pada 2021.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Basar Manullang mengungkapkan bencana karhutla juga terjadi di negara-negara Eropa dan Amerika. Pada tahun ini karhutla disebabkan karena pengaruh gelombang panas. Karhutla di Indonesia sampai Agustus 2021 berdasarkan penghitungan citra landsat adalah seluas 160,1 ribu ha, masih jauh di bawah 2015 ketika karhutla di Indonesia mencakup luas areal 2,61 juta ha.
“Terjadinya karhutla di berbagai negara di dunia bisa menjadi refleksi untuk lakukan antisipasi. Indonesia sudah belajar banyak sejak masa sulit enam tahun lalu dan terus memperbaiki tata kelola penanggulangan karhutla dengan pencegahan yang bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, POLRI, masyarakat dan sektor swasta,” kata Basar.
![Ini Langkah KLHK dan Semua Pihak untuk Cegah Karhutla]()
Sejak awal tahun, provinsi rawan karhutla yang berada di Wilayah Sumatera dan Kalimantan telah melakukan penetapan siaga darurat seperti di Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng dan Kalsel. Penetapan siaga darurat oleh pemerintah provinsi ini akan mendukung pengerahan sumber daya untuk mengedepankan upaya pencegahan karhutla.
Langkah Pengendalian Karhutla
Saat ini langkah-langkah kebijakan pengendalian karhutla terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia utamanya agar terbentuk solusi permanen pengendalian karhutla, seperti yang diminta oleh Presiden Joko Widodo dalam setiap arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Negara.
![Ini Langkah KLHK dan Semua Pihak untuk Cegah Karhutla]()
Tiga klaster utama strategi menuju solusi permanen pengendalian karhutla yang sedang ditempuh, yaitu klaster pertama berupa pengendalian operasional dalam sistem Satgas Patroli Terpadu di tingkat wilayah diperkuat dengan Masyarakat Peduli Api-Paralegal (MPA-P). Klaster kedua, berupa upaya penanggulangan karhutla berdasar analisis iklim dan rekayasa hari hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Klaster ketiga, dengan pembinaan tata kelola lanskap, khususnya dalam ketaatan pelaku/konsesi, praktik pertanian, dan penanganan lahan gambut, menjadi solusi permanen upaya pengendalian karhutla yang terus diperkuat oleh KLHK bekerja sama dengan para pihak terkait.
Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla dilaksanakan di wilayah rawan karhutla sebanyak 219 posko desa dengan menjangkau 621 desa di sekitar posko desa. Jumlah posko yang telah dilakukan Patroli Terpadu meliputi: Sumatera Utara 17 lokasi; Riau 55 lokasi, Kepulauan Riau 2 lokasi, Jambi 25 lokasi, Sumatera Selatan 34 lokasi; Kalimantan Barat 29 lokasi, Kalimantan Tengah 26 lokasi, Kalimantan Selatan 18 lokasi; dan Kalimantan Timur 13 lokasi.
Manggala Agni juga terus melaksanakan Patroli Mandiri dengan sasaran desa-desa rawan karhutla pada 704 posko desa. Patroli Mandiri dilakukan di wilayah Sumatera 298 desa; Kalimantan 320 desa; Sulawesi 40 desa; Maluku Papua 36 desa; dan Jawa Bali Nusa Tenggara 10 desa.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Basar Manullang mengungkapkan bencana karhutla juga terjadi di negara-negara Eropa dan Amerika. Pada tahun ini karhutla disebabkan karena pengaruh gelombang panas. Karhutla di Indonesia sampai Agustus 2021 berdasarkan penghitungan citra landsat adalah seluas 160,1 ribu ha, masih jauh di bawah 2015 ketika karhutla di Indonesia mencakup luas areal 2,61 juta ha.
“Terjadinya karhutla di berbagai negara di dunia bisa menjadi refleksi untuk lakukan antisipasi. Indonesia sudah belajar banyak sejak masa sulit enam tahun lalu dan terus memperbaiki tata kelola penanggulangan karhutla dengan pencegahan yang bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, POLRI, masyarakat dan sektor swasta,” kata Basar.
Sejak awal tahun, provinsi rawan karhutla yang berada di Wilayah Sumatera dan Kalimantan telah melakukan penetapan siaga darurat seperti di Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng dan Kalsel. Penetapan siaga darurat oleh pemerintah provinsi ini akan mendukung pengerahan sumber daya untuk mengedepankan upaya pencegahan karhutla.
Langkah Pengendalian Karhutla
Saat ini langkah-langkah kebijakan pengendalian karhutla terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia utamanya agar terbentuk solusi permanen pengendalian karhutla, seperti yang diminta oleh Presiden Joko Widodo dalam setiap arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Negara.
Tiga klaster utama strategi menuju solusi permanen pengendalian karhutla yang sedang ditempuh, yaitu klaster pertama berupa pengendalian operasional dalam sistem Satgas Patroli Terpadu di tingkat wilayah diperkuat dengan Masyarakat Peduli Api-Paralegal (MPA-P). Klaster kedua, berupa upaya penanggulangan karhutla berdasar analisis iklim dan rekayasa hari hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Klaster ketiga, dengan pembinaan tata kelola lanskap, khususnya dalam ketaatan pelaku/konsesi, praktik pertanian, dan penanganan lahan gambut, menjadi solusi permanen upaya pengendalian karhutla yang terus diperkuat oleh KLHK bekerja sama dengan para pihak terkait.
Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla dilaksanakan di wilayah rawan karhutla sebanyak 219 posko desa dengan menjangkau 621 desa di sekitar posko desa. Jumlah posko yang telah dilakukan Patroli Terpadu meliputi: Sumatera Utara 17 lokasi; Riau 55 lokasi, Kepulauan Riau 2 lokasi, Jambi 25 lokasi, Sumatera Selatan 34 lokasi; Kalimantan Barat 29 lokasi, Kalimantan Tengah 26 lokasi, Kalimantan Selatan 18 lokasi; dan Kalimantan Timur 13 lokasi.
Manggala Agni juga terus melaksanakan Patroli Mandiri dengan sasaran desa-desa rawan karhutla pada 704 posko desa. Patroli Mandiri dilakukan di wilayah Sumatera 298 desa; Kalimantan 320 desa; Sulawesi 40 desa; Maluku Papua 36 desa; dan Jawa Bali Nusa Tenggara 10 desa.
Lihat Juga :
