Apresiasi Keberanian Krisdayanti, Formappi Nilai Dorong Semangat Keterbukaan Anggota DPR

"Anggota yang punya keleluasaan untuk menggunakan uang-uang tersebut. Ketertutupan mereka kepada publik mungkin menjelaskan mungkin uang tunjangan yang diterima justru tidak digunakan secara benar," jelasnya.

Apalagi, kata dia, dengan model pencairan tunjangan-tunjangan terkait reses dan serap aspirasi ini menggunakan mekanisme lumpsum. Anggota menerima gelondongan uang tanpa dibebani tanggung jawab untuk melaporkan secara rigid penggunaannya.

Anggota bisa saja sekadar nulis kegiatan di dapilnya tanpa pernah bisa dicek kebenarannya, laporan tentang kegiatan di dapil itu sudah cukup untuk menerima lagi tunjangan berikutnya. "Jadi bagaimana uang tunjangan itu digunakan itu tak harus dipertanggungjawabkan secara akuntansi. Laporan keuangan tunjangan reses bagi anggota DPR cukup dengan menuliskan kegiatan terdahulu saja," tukasnya. Baca juga: Krisdayanti Dipanggil Fraksi PDIP Setelah Buka-bukaan Soal Gaji DPR, Hendrawan: Bukan untuk Diintimidasi

Maka, dia menegaskan tuntutan agar anggota wajib membuka ke publik soal pertanggungjawaban penggunaan uang reses dan tunjangan lain dalam pelaksanaan fungsi representasi mereka semestinya harus dilakukan. Hanya dengan cara itu, rakyat bisa percaya bahwa anggota DPR bertanggung jawab menggunakan uang yang ia terima.