Jaga Amanah Reformasi, Demokrat Konsisten Tolak Amendemen UUD 1945
Rabu, 15 September 2021 - 22:05 WIB
loading...
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra saat webinar bertajuk Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan pada Rabu (15/9/2021). SINDOnews/Sucipto
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat , Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya tetap konsisten menolak amendemen konstitusi. Sebab, konstitusi sudah tegas menyatakan jabatan presiden hanya dua periode saja.
“Partai Demokrat konsisten menjaga amanah dari Reformasi 98. Kami tidak akan goyang kiri-kanan. Apa pun yang terjadi. Kami akan fokus untuk berkoalisi dengan rakyat. Aspirasi rakyat saat ini adalah jabatan presiden sesuai konsitusi adalah dua periode,” ujar Herzaky, dalam webinar bertajuk “Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan” pada Rabu (15/9/2021).
Demokrat, lanjut Herzaky, akan melakukan cara apa pun untuk menolak amendemen UU 1945. Baginya, amendemen konstitusi untuk memperpanjang jabatan presiden tak lebih dari upaya segelintir orang yang ingin mendapat keuntungan dari perpanjangan masa jabatan.
“Kami yakin sebagian besar masyarakat menolak dengan wacana presiden tiga periode. Kalau kami lihat ini hanya upaya dari pentolan-pentolan politik saja,” terangnya. (Baca juga; HNW Pastikan Wacana Amendemen UUD Bukan Usulan MPR )
Dia juga meyakini Jokowi tidak akan mengkhianati Reformasi dengan menyetujui amendemen. “Kami akan terus mengingatkan beliau bahwa amendemen itu tidak sesuai dengan amanat Reformasi,” pungkas Herzaky. (Baca juga; Isu Amendemen UUD 1945, PKP: Pernyataan Jokowi Sudah Lebih dari Cukup )
“Partai Demokrat konsisten menjaga amanah dari Reformasi 98. Kami tidak akan goyang kiri-kanan. Apa pun yang terjadi. Kami akan fokus untuk berkoalisi dengan rakyat. Aspirasi rakyat saat ini adalah jabatan presiden sesuai konsitusi adalah dua periode,” ujar Herzaky, dalam webinar bertajuk “Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan” pada Rabu (15/9/2021).
Demokrat, lanjut Herzaky, akan melakukan cara apa pun untuk menolak amendemen UU 1945. Baginya, amendemen konstitusi untuk memperpanjang jabatan presiden tak lebih dari upaya segelintir orang yang ingin mendapat keuntungan dari perpanjangan masa jabatan.
“Kami yakin sebagian besar masyarakat menolak dengan wacana presiden tiga periode. Kalau kami lihat ini hanya upaya dari pentolan-pentolan politik saja,” terangnya. (Baca juga; HNW Pastikan Wacana Amendemen UUD Bukan Usulan MPR )
Dia juga meyakini Jokowi tidak akan mengkhianati Reformasi dengan menyetujui amendemen. “Kami akan terus mengingatkan beliau bahwa amendemen itu tidak sesuai dengan amanat Reformasi,” pungkas Herzaky. (Baca juga; Isu Amendemen UUD 1945, PKP: Pernyataan Jokowi Sudah Lebih dari Cukup )
Lihat Juga :
