Vaksin Johnson and Johnson Lebih Efektif untuk Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan

Rabu, 15 September 2021 - 20:50 WIB
loading...
A A A
Jika pemerintah mengalokasikan vaksin dari Johnson & Johnson ini untuk masyarakat adat di pedalaman, kalangan disabilitas atau kelompok rentan, maka beban kerja vaksinasi akan lebih ringan. Baik penyelenggara vaksinasi dan penerima vaksin akan menghemat waktu, tenaga, dan biaya separuhnya jika dibandingkan dengan vaksin lain. "Maka, kalau vaksinasi bisa hanya sekali suntik saja, itu luar biasa," kata Hamid.

Dengan penggunaan vaksin sekali suntik, maka penerima vaksin juga hanya sekali menanggung efek vaksin atau biasa disebut dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Menurut penelitian BPOM, vaksin dari Johnson & Johnson ini memiliki efek dalam skala ringan hingga sedang. Efek yang biasa terjadi antara lain nyeri, kemerahan, hingga pembengkakan. Sedangkan KIPI sistemik yang umum terjadi adalah sakit kepala, merasa lelah, demam, nyeri otot, mengantuk, mual, muntah, hingga diare.

Jika mereka hanya sekali menanggung KIPI, tentu akan meringankan. Mengingat masyarakat adat atau warga di pedalaman tinggal jauh dari layanan kesehatan. Kalangan disabilitas juga akan terbantu, sebab mereka tak bisa leluasa bolak-balik periksa kesehatan jika menanggung KIPI.

Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan agar:

1. Mengalokasikan Vaksin Janssen dari Johnson & Johnson bagi masyarakat adat dan kelompok rentan. Agar vaksinasi lebih efisien dan menguntungkan pemerintah serta penerima vaksin.
2. Memberikan edukasi yang menyeluruh tentang Vaksin Janssen agar jika terjadi KIPI, tak berubah menjadi hoaks yang menjadi menakuti masyarakat.
3. Melibatkan tokoh adat, organisasi penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat sipil, untuk mengedukasi terkait KIPI pada Vaksin Janssen.
4. Memberi pendampingan lebih intens bagi masyarakat adat dan kelompok rentan agar jika terjadi KIPI bisa segera menindaklanjuti dan tidak berkembang menjadi hoaks.
(abd)
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1473 seconds (0.1#10.140)