Airlangga Hartarto: Kalau Dikasih Kendor, Kasus Positif Bisa Meledak Lagi!

JAKARTA - Menko Perekonomian yang juga Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat di Sumatera Utara (Sumut) tidak kendor dalam penanganan Covid-19 dan kedisiplinan protokol kesehatan.

Secara nasional penanganan Covid-19 berada dalam jalur yang benar. Kasus aktif di Jawa-Bali saat ini sudah turun 39 persen dalam kontribusinya terhadap kasus nasional. Sementara di luar Jawa dan Bali, awal September ini kontribusinya masih sebesar 60 persen terhadap kasus aktif nasional.

Untuk luar Jawa dan Bali, data kasus aktif di Sumatera Utara masih sangat tinggi sebesar 15.685 per 8 September 2021.

Ini menjadikan Sumut berada di urutan kedua nasional di bawah Provinsi Jawa Tengah yang menempati urutan pertama dengan jumlah kasus aktif 18.496.

Data ini diungkapkan oleh Airlangga Hartarto dalam kunjungannya ke Sumatera Utara, Kamis (9/9/2021). "Saat ini kasusnya lebih banyak yang di luar Jawa-Bali dari pada di Jawa-Bali," ujar Airlangga, dalam laporan Perkembangan Penanganan COVID-19 dan Perkembangan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.



Airlangga juga menyatakan kasus PPKM Level 4 di Jawa Bali dan di luar Jawa-Bali saat ini juga sudah turun.

Di Sumatera sudah turun 58 persen, di Jawa-Bali sudah turun 78 persen dan Nusa Tenggara turun 77 persen, Kalimantan 70 persen, Sulawesi 67 persen, serta Maluku dan Papua turun 33 persen.

"Kalau dilihat kondisi secara nasional sudah baik namun kita tak boleh lengah karena ada hal yang juga perlu diperhatikan seperti tingkat kesembuhan di Indonesia sudah lebih dari global, yakni 93 persen," kata Airlangga, yang juga Ketua Umum Partai Golkar.

Namun, kuncinya, menurut Airlangga, masih pada tingkat kematian yang masih aktif di Indonesia, karena di atas global. Di wilayah Sumatera sendiri, kasus kematiannya 3,34 persen dan ini sedikit di atas tingkat kematian nasional, 3,32 persen.

Airlangga juga menyatakan upaya pemerintah yang secara konsisten membahas masalah COVID-19 ini. Bahkan, rapat dengan Presiden Joko Widodo selalu dilakukan minimal dua kali dalam seminggu. Selain itu juga ada rapat dengan pemerintah daerah. "Jadi dalam satu minggu, kita rapat tentang COVID-19 ini tiga hari," kata Airlangga.

Lewat berbagai rapat ini, Airlangga menyatakan pemerintah pusat pun memiliki data yang detil tentang kasus COVID-19 secara nasional. Namun data itu juga tergantung input dari daerah. "Input salah ya akhirnya salah. Kita bisa cek tingkat positif ini dengan bed occupancy ratio," ucap Airlangga.

Semisal tingkat kasus aktif semisal di Sumut saat ini, 15.685, maka pemda dan kabupaten/kota diminta untuk menghitung kasus dalam 21 hari terakhir. Kalau dalam 21 hari angkanya masih bertahan, disimpulkan ada sesuatu yang salah. Karena dalam 21 hari itu, harus diketahui apakah pasien sembuh atau meninggal. "Dua-duanya dari data ini, pusat tidak dapat," jelas Airlangga.

Khusus untuk Sumut, angka kasus aktif saat ini masih di atas 4.000, yang datanya dianggap masih sangat tinggi di atas kebanyakan provinsi di luar Jawa dan Bali. Diharapkan data kasus aktif di Sumut ini tidak bertahan di nomor dua secara nasional.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, kasus kematian di Indonesia yang tinggi menjadi sebuah perhatian. Di AS, kasus puncaknya mencapai 251.000 per hari. Saat ini hanya 153.000 per hari. Namun, kasus kematian di AS hanya 1,4 persen saja. Bahkan, pada 8 September kasus kematiannya turun 0,89 persen saja.

"Artinya, kasus di AS tetap naik, tetap kasus kematiannya kini mendekati nol. Ini dikarenakan mereka sudah melakukan vaksinasi," kata Airlangga.

Hal sama juga terjadi di Inggris, yang kasus aktifnya mencapai 59.000 pada 8 September 2021, namun tingkat kematiannya 0,2 persen.

Menurut Airlangga, ini yang harus diperhatikan dan dipelajari oleh Indonesia dari negara itu. Mengapa tingkat kasus aktif naik, namun tingkat kematian bisa rendah. "Jawabannya hanya satu: Vaksinasi," ungkap Airlangga.

Inilah yang diminta oleh Presiden Jokowi, untuk menekan kasus kematian dan mengubah pandemi Covid-19 ini menjadi endemi, kuncinya adalah peningkatan vaksinasi.

Penting bagi pemerintah pusat untuk terus mengingatkan daerah agar tidak lengah dalam penanganan pandemi ini. Sebagai contoh, negara yang sudah divaksin lebih dari 60 persen seperti AS, Inggris dan Israel, nyatanya masih terdapat kenaikan kasus aktifnya naik lagi.

Untuk di Sumut yang vaksinasinya masih 23 persen diharapkan tidak kendor dalam penanganan Covid-19 dan kedisiplinan protokol kesehatan. "Kalau dikasih kendor, pasti kasusnya akan meledak lagi," ujar Airlangga.

Airlangga menyatakan, tingginya kasus positif di Sumut sendiri dikarenakan tingkat vaksinasi yang baru 23 persen. Padahal, nasional sudah 32 persen. Sehingga Sumut harus terus mendorong vaksinasi agar semakin tinggi, atau melebihi nasional.