Kepala Kesra Setda Pemkab Rokan Hulu Salah Satu Pejabat Terkaya, Hartanya Rp1,8 Triliun
Kamis, 09 September 2021 - 06:56 WIB
loading...
Kepala bagian Kesejahteraan Setda Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Riau, Umzakirman tercatat menjadi salah satu pejabat terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan fantastis Rp1,8 triliun. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kepala bagian Kesejahteraan Setda Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Riau, Umzakirman tercatat menjadi salah satu pejabat terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan fantastis Rp1,8 triliun. Adapun laporan itu disampaikan melalui situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK pada tahun 2020 lalu.
Umzakirman tercatat memiliki 5 tanah dan bangunan senilai Rp1,8 triliun, 4 alat transportasi senilai Rp324 juta, surat berharga Rp63 juta, tak memiliki utang, sehingga total kekayaan sebanyak Rp1,8 triliun. Baca juga: Ini Deretan Pejabat Terkaya di Indonesia versi LHKPN KPK
Dalam laporan yang dilihat pada Rabu (8/9/2021) itu urutan pertama pejabat terkaya adalah Dewan Pertimbangan Presiden, Tahir tercatat memiliki harta berupa 25 unit tanah dan bangunan dengan total Rp182 miliar. Memiliki harta transportasi dan mesin dengan total Rp12 miliar, harta bergerak lainnya Rp4 triliun lebih, dan surat berharga Rp8 triliun. Dia juga memiliki uang kas sebanyak Rp2 triliun dan harta lainnya Rp72 miliar.
Sub totalnya dia memiliki harta sebanyak Rp15 triliun, sedangkan utangnya tercatat sebanyak Rp6 triliun lebih sehingga total kekayannya sebanyak Rp8 triliun.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sebanyak 1.665 LHKP sejak 2018 sampai 2020. Pemeriksaan terhadap ribuan laporan harta kekayaan tersebut, untuk menguji transparansi dan akuntabilitas para penyelenggara negara.
Kabar buruknya, dari ribuan laporan harta pejabat negara tersebut, 95% di antaranya dinyatakan tidak akurat. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengungkap bahwa banyak pejabat negara yang diduga menyembunyikan atau tidak sesuai melaporkan harta kekayaannya. Baca juga: 95% LHKPN Tak Akurat, Banyak Pejabat Negara Sembunyikan Harta
"Berita buruknya, disamping kecepatan verifikasi ini, ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan detil terhadap kebenaran isinya, itu 95 persen memang tidak akurat. Secara umum, banyak harta yang tidak dilapor, baik itu tanah, bangunan, rekening bank, maupun investasi lain," kata Pahala saat mengikuti Webinar Talkshow LHKPN yang ditayangkan lewat YouTube KPK, Selasa (7/9/2021).
Umzakirman tercatat memiliki 5 tanah dan bangunan senilai Rp1,8 triliun, 4 alat transportasi senilai Rp324 juta, surat berharga Rp63 juta, tak memiliki utang, sehingga total kekayaan sebanyak Rp1,8 triliun. Baca juga: Ini Deretan Pejabat Terkaya di Indonesia versi LHKPN KPK
Dalam laporan yang dilihat pada Rabu (8/9/2021) itu urutan pertama pejabat terkaya adalah Dewan Pertimbangan Presiden, Tahir tercatat memiliki harta berupa 25 unit tanah dan bangunan dengan total Rp182 miliar. Memiliki harta transportasi dan mesin dengan total Rp12 miliar, harta bergerak lainnya Rp4 triliun lebih, dan surat berharga Rp8 triliun. Dia juga memiliki uang kas sebanyak Rp2 triliun dan harta lainnya Rp72 miliar.
Sub totalnya dia memiliki harta sebanyak Rp15 triliun, sedangkan utangnya tercatat sebanyak Rp6 triliun lebih sehingga total kekayannya sebanyak Rp8 triliun.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sebanyak 1.665 LHKP sejak 2018 sampai 2020. Pemeriksaan terhadap ribuan laporan harta kekayaan tersebut, untuk menguji transparansi dan akuntabilitas para penyelenggara negara.
Kabar buruknya, dari ribuan laporan harta pejabat negara tersebut, 95% di antaranya dinyatakan tidak akurat. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengungkap bahwa banyak pejabat negara yang diduga menyembunyikan atau tidak sesuai melaporkan harta kekayaannya. Baca juga: 95% LHKPN Tak Akurat, Banyak Pejabat Negara Sembunyikan Harta
"Berita buruknya, disamping kecepatan verifikasi ini, ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan detil terhadap kebenaran isinya, itu 95 persen memang tidak akurat. Secara umum, banyak harta yang tidak dilapor, baik itu tanah, bangunan, rekening bank, maupun investasi lain," kata Pahala saat mengikuti Webinar Talkshow LHKPN yang ditayangkan lewat YouTube KPK, Selasa (7/9/2021).
(kri)
Lihat Juga :
