Bertemu Tokoh Politik Nasional, KNPI Bahas Perlunya Amendemen UUD 1945
Rabu, 08 September 2021 - 19:56 WIB
loading...
Pengurus DPP KNPI menggelar pertemuan dengan mantan Mensos Idrus Marham, Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dan sejumlah politikus lainnya di Jakarta Pusat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar pertemuan dengan mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham, Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dan sejumlah politikus lainnya di Jakarta Pusat, Rabu (8/9/2021).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu-isu politik seperti amendemen UUD 1945 dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimpurnas) KNPI pada 13-15 Oktober 2021.
Dalam kesempatan itu, Idrus Marham meminta Ketua Umum KNPI Haris Pertama untuk terus turun ke bawah, terutama disaat pandemi seperti sekarang ini. Diketahui, KNPI aktif membantu masyarakat dengan program yang nyata. “KNPI sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan di bawah Haris Pertama harus berada pada epincentrum lalu lintas pikiran kebangsan,”ujar Idrus. Baca juga: Pemuda Solid, DPP KNPI Siap Gelar Rapimpurnas Pertengahan Oktober 2021
Oleh karena itu, KNPI harus bisa berada di tengah masyarakat dengan mengawal isu-isu yang berkembang, termasuk wacana amendemen UUD 1945. “Ketika KNPI menempati diri di tengah epicentrum tersebut, maka KNPI akan mendapat legitimasi sosial dari masyarakat. Karena mengawal pikiran dan gagasan yang ada. Karena itulah modal pemuda,” kata Idrus. Baca juga: Bamsoet Yakinkan Amendemen UUD 1945 Hanya soal PPHN, Bebas Unsur Politis Praktis
Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menambahkan, pemuda merupakan garda terdepan bangsa. KNPI sebagai organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia, harus berperan aktif di tengah masyarakat. “Garda terdepan adalah pemuda, sudah saatnya sekarang pemuda mengisi dan menentukan arah penting bangsa ini,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum KNPI Haris Pertama mengatakan, dalam situasi seperti sekarang ini serta dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan saat ini, maka perlu dilakukan amendemen UUD NRI 1945. Amendemen memang dibutuhkan tetapi tidak pada seluruh pasal, hanya bagian perbagian saja yang dianggap sedikit mengganggu dan hal itu harus disempurnakan.
“Kita akan memberikan gagasan dan pikiran kepada DPR dan MPR untuk bisa dipertimbangkan agar amandemen ini bisa sempurna, karena untuk menentukan bangsa ini kedepannya,” tutup Haris.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu-isu politik seperti amendemen UUD 1945 dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimpurnas) KNPI pada 13-15 Oktober 2021.
Dalam kesempatan itu, Idrus Marham meminta Ketua Umum KNPI Haris Pertama untuk terus turun ke bawah, terutama disaat pandemi seperti sekarang ini. Diketahui, KNPI aktif membantu masyarakat dengan program yang nyata. “KNPI sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan di bawah Haris Pertama harus berada pada epincentrum lalu lintas pikiran kebangsan,”ujar Idrus. Baca juga: Pemuda Solid, DPP KNPI Siap Gelar Rapimpurnas Pertengahan Oktober 2021
Oleh karena itu, KNPI harus bisa berada di tengah masyarakat dengan mengawal isu-isu yang berkembang, termasuk wacana amendemen UUD 1945. “Ketika KNPI menempati diri di tengah epicentrum tersebut, maka KNPI akan mendapat legitimasi sosial dari masyarakat. Karena mengawal pikiran dan gagasan yang ada. Karena itulah modal pemuda,” kata Idrus. Baca juga: Bamsoet Yakinkan Amendemen UUD 1945 Hanya soal PPHN, Bebas Unsur Politis Praktis
Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menambahkan, pemuda merupakan garda terdepan bangsa. KNPI sebagai organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia, harus berperan aktif di tengah masyarakat. “Garda terdepan adalah pemuda, sudah saatnya sekarang pemuda mengisi dan menentukan arah penting bangsa ini,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum KNPI Haris Pertama mengatakan, dalam situasi seperti sekarang ini serta dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan saat ini, maka perlu dilakukan amendemen UUD NRI 1945. Amendemen memang dibutuhkan tetapi tidak pada seluruh pasal, hanya bagian perbagian saja yang dianggap sedikit mengganggu dan hal itu harus disempurnakan.
“Kita akan memberikan gagasan dan pikiran kepada DPR dan MPR untuk bisa dipertimbangkan agar amandemen ini bisa sempurna, karena untuk menentukan bangsa ini kedepannya,” tutup Haris.
(cip)
Lihat Juga :
