Arahan Jokowi, Penonton yang Belum Vaksin Tak Boleh Saksikan PON XX Papua

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para penonton harus sudah disuntik vaksin COVID-19 sebelum menyaksikan perhelatan PON XX di Papua. Hal itu dikatakan Menko Perekonomian yang juga Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto saat menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda di Papua.

"Arahan Bapak Presiden, penonton yang belum vaksin tidak boleh masuk mengikuti PON. Karena itu masyarakat harus siap untuk divaksin segera,” ujar Airlangga dikutip dari laman Kemkominfo pada Senin (6/9/2021). Baca juga: Digadang Jadi Capres, Ganjar Pranowo Diyakini Mentok di Posisi Cawapres

Airlangga juga mendorong penurunan jumlah kasus aktif COVID-19 sebelum penyelenggaraan PON XX di Papua. Menurut dia, walaupun terjadi perbaikan level asesmen di Kabupaten Dogiyai dan Keerom, namun terjadi kenaikan level di Kabuoaten Lanny Jaya.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, saya harus meng-update kondisi terakhir penanganan Covid-19 dan kesiapan PON di Papua, baik dari sisi dukungan Pemerintah Pusat, Provinsi, sampai ke Kabupaten/Kota, terutama 5 Kab/ Kota yang terkait langsung dengan penyelenggaraan PON, yaitu Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Keerom sebagai penyangga. Saya titip ke jajaran Forkompimda, supaya tingkat kasus ini bisa diturunkan dalam 1-2 minggu ke depan,” jelasnya.

Pada awal rakor dijelaskan tentang jumlah kasus aktif di Provinsi Papua (per 3 September 2021) yang masih mencapai 12.378 kasus, atau masih meningkat 6,80% dibandingkan per 9 Agustus lalu. Kondisi ini menjadikan provinsi ini memiliki jumlah kasus aktif terbesar kedua (di luar Jawa Bali) di bawah Provinsi Sumatera Utara yang sebanyak 19.422 kasus.

Meski demikian, secara umum di tingkat nasional terjadi penurunan Kasus Aktif di daerah luar Jawa Bali, yaitu di wilayah Sumatera (-48,41%), Nusa Tenggara (-71,20%), Kalimantan (-60,25%), Maluku-Papua-Papua Barat (-29,26%).

Khusus Provinsi Papua, per 3 September 2021, jumlah kasus aktif kumulatif dari tahun lalu adalah 32.568 kasus (share nasional 0,79%), sedangkan kasus aktif seminggu terakhir adalah 12.378 kasus (38%). Kalau untuk persentase kumulatif dari awal pandemi sampai 3 September 2021, tingkat kesembuhan 19.832 kasus (60,9%), dan tingkat kematian 358 kasus (1,10%).

Positivity Rate yang masih cukup tinggi, terutama di Kab. Supiori (60,0%), Mamberamo Tengah (33,3%), sehingga jumlah testing masih harus ditingkatkan. Capaian testing yang cukup tinggi di hanya di Kab. Boven Digoel dan Kota Jayapura yang sudah lebih dari 80%.

Jika dilihat dari Zonasi Risiko, Provinsi Papua termasuk dalam Zonasi Risiko Sedang (Zona Oranye). Terdapat 15 Kab/Kota dengan Risiko Rendah (Zona Hijau), 14 Kab/Kota dengan Risiko Sedang (Zona Oranye). Sementara, BOR Provinsi Papua yaitu 36%, di atas BOR Nasional (22%). Sejumlah Kab/Kota BOR masih berada di atas 50%, terutama di Lanny Jaya dan Mappi (100%), Mimika, Tolikara, Boven Digul, Jayawijaya (>50%).

Untuk capaian vaksinasi, per 2 September 2021, penyuntikan Dosis-1 di Papua sebesar 18,03% (masih di bawah capaian nasional 31,32%). “Untuk 5 Kab/Kota yang terkait penyelenggaraan PON, minimal sudah harus 70% Dosis-1 sebelum PON dimulai, dan Dosis-2 akan segera kita kejar,” terang Airlangga.

Beranjak ke kondisi perekonomian Provinsi Papua, berdasarkan data BPS laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada Kuartal II-2021 yakni 13,14% (YoY). Sektor yang tumbuh positif dan cukup tinggi pertumbuhannya adalah sektor Pertambangan dan Penggalian (34,44%); disusul sektor Transportasi dan Pergudangan (14,82%); serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (6,71%).

Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut harus terus dijaga, karena itu Pemerintah Pusat menggencarkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Papua. Sejak Januari s.d. 2 September 2021, penyaluran KUR di provinsi ini telah mencapai Rp1,40 triliun, dan diberikan kepada 31.097 orang debitur.

Porsi penyaluran KUR di Provinsi Papua selama 2021, jika dilihat per sektor, jumlah terbesar disalurkan untuk Sektor Perdagangan (52,14%), disusul Sektor Jasa-jasa (23,56%), dan Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan (16,78%). “Tiga sektor ini harus terus didorong, penerima KUR-nya sudah jauh lebih tinggi dari yang lalu,” papar Menko Perekonomian.

Kemudian, realisasi total belanja earmarked DAU/DBH (agregat se-provinsi) Papua sebesar 14,69%, dan untuk realisasi anggaran Insentif Nakes sebesar 16,70% serta dukungan vaksinasi sebesar 8,62%. “Hal ini perlu menjadi perhatian masing-masing pemda. Kami berharap dalam 4 bulan tersisa di tahun 2021 ini, anggaran bisa terserap lebih tinggi,” jelas Menko Airlangga.

Pada Rakor tersebut, Pangdam XVII Cendrawasih dan Ketua DPRP Papua, menyampaikan masukan perlunya penambahan jumlah PCR-Kit dan juga Mesin PCR, untuk mengantisipasi pelaksanaan PON yang memerlukan testing dan screening dalam upaya penerapan protokol kesehatan. Di sela-sela Rakor tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis dari KPC-PEN kepada Pemerintah Provinsi Papua, berupa vitamin, obat-obatan dan masker. Baca juga: PPKM Berakhir Hari Ini, Epidemiolog Malah Sarankan Kembali Diperpanjang

Turut hadir secara fisik dalam Rakor tersebut yakni Menteri Perindustrian, Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19, Pimpinan Komisi IX DPR RI, Sesmenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Ketua DPRD Papua, Kapolda Papua, Pangdam XVII Cendrawasih, Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra, Sekretaris Daerah Provinsi Papua dan Wali Kota Jayapura. Sedangkan para Bupati/ Wali Kota lainnya se-Provinsi Papua hadir secara virtual.