Raker dengan DPR, Menlu Ungkap Upaya Taliban dalam Membentuk Pemerintahan

JAKARTA - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengungkapkan sejumlah isu internasional, di antaranya terkait dengan Afghanistan. Ia pun membeberkan isi pertemuannya perwakilan Taliban di Doha, Qatar pada 26 Agustus lalu.

Baca Juga: Taliban
Baca juga: AS Tinggalkan Helikopter Tak Berfungsi, Taliban Marah dan Merasa Dikhianati

"Dari pembicaraan dengan Taliban yang saya lakukan di Doha tanggal 26 Agustus yang lalu, Taliban menyampaikan komitmen untuk berusaha keras membentuk pemerintahan inklusif," kata Retno di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2021).

Retno menjelaskan, upaya Taliban dalam membentuk pemerintahan inklusif bertujuan untuk mengantisipasi ketidakstabilan kondisi di dalam negeri.

"Upaya ini dinilai akan mengurangi risiko instabilitas domestik dan dinilai akan memudahkan Taliban dalam melakukan engagement dengan dunia luar," ujarnya.

Bahkan sambung Retno, dalam upaya Taliban membentuk pemerintahan yang inklusif, mereka juga telah menunjuk penjabat sementara di sejumlah instansi, karena memang kebutuhan yang mendesak.

"Yaitu posisi Menhan, Mendagri, Menkeu, pendidikan tinggi pendidikan intelijen, gubernur Bank Sentral, Gubernur Kabul, dan Walkot Kabul. Mereka mengatakan penunjukan itu sifatnya sementara," urai Retno.

Selain itu, Retno juga mengungkap pertemuannya secara terpisah dengan Menlu Qatar serta utusan dari Amerika Serikat untuk urusan Afghanistan di Doha. Dia mengatakan, tujuan pertemuan itu untuk memudahkan proyeksi Indonesia dalam pengambilan keputusan ke depan.

"Kami perlu sampaikan, tujuan dari kunjungan ke Doha yang sangat singkat ini, kurang dari 24 jam, antara lain untuk melakukan compare mengenai situasi Afghanistan saat ini dan proyeksi ke depan, sehingga akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan ke depan," tutur Retno.