Raker dengan DPR, Menlu Ungkap Upaya Taliban dalam Membentuk Pemerintahan
Kamis, 02 September 2021 - 13:17 WIB
loading...
Dalam Raker Komisi I DPR, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengungkapkan sejumlah isu internasional, di antaranya terkait dengan Afghanistan. Foto/SINDOnews/Isra Triansyah
A
A
A
JAKARTA - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengungkapkan sejumlah isu internasional, di antaranya terkait dengan Afghanistan. Ia pun membeberkan isi pertemuannya perwakilan Taliban di Doha, Qatar pada 26 Agustus lalu.
Baca juga: Penjelasan Soal Ada Agen BIN di Kelompok Perlawanan Termasuk Taliban
Menurutnya, tantangan utama Taliban saat ini adalah bagaimana membentuk pemerintahan inklusif secepat mungkin di Afghanistan.
Baca juga: AS Tinggalkan Helikopter Tak Berfungsi, Taliban Marah dan Merasa Dikhianati
"Dari pembicaraan dengan Taliban yang saya lakukan di Doha tanggal 26 Agustus yang lalu, Taliban menyampaikan komitmen untuk berusaha keras membentuk pemerintahan inklusif," kata Retno di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2021).
Retno menjelaskan, upaya Taliban dalam membentuk pemerintahan inklusif bertujuan untuk mengantisipasi ketidakstabilan kondisi di dalam negeri.
"Upaya ini dinilai akan mengurangi risiko instabilitas domestik dan dinilai akan memudahkan Taliban dalam melakukan engagement dengan dunia luar," ujarnya.
Baca juga: Penjelasan Soal Ada Agen BIN di Kelompok Perlawanan Termasuk Taliban
Menurutnya, tantangan utama Taliban saat ini adalah bagaimana membentuk pemerintahan inklusif secepat mungkin di Afghanistan.
Baca juga: AS Tinggalkan Helikopter Tak Berfungsi, Taliban Marah dan Merasa Dikhianati
"Dari pembicaraan dengan Taliban yang saya lakukan di Doha tanggal 26 Agustus yang lalu, Taliban menyampaikan komitmen untuk berusaha keras membentuk pemerintahan inklusif," kata Retno di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2021).
Retno menjelaskan, upaya Taliban dalam membentuk pemerintahan inklusif bertujuan untuk mengantisipasi ketidakstabilan kondisi di dalam negeri.
"Upaya ini dinilai akan mengurangi risiko instabilitas domestik dan dinilai akan memudahkan Taliban dalam melakukan engagement dengan dunia luar," ujarnya.
Lihat Juga :
