Jokowi Tegas Menolak Amendemen UUD dalam Pertemuan Parpol Non-Parlemen

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melangsungkan pertemuan dengan partai politik non-parlemen di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan itu, sejumlah hal dibahas termasuk soal wacana amendemen UUD 1945.

Baca Juga: amendemen
Baca juga: Bantah Pernyataan Zulhas, PPP Tegaskan Tak Bahas Amendemen UUD 1945 di Istana

"Saya bukan ketua umum partai, jadi saya tidak punya hak apa-apa untuk menyampaikan. Dan juga wacana amandemen itu bukan dari saya," kata Jokowi dalam pertemuan itu seperti disampaikan Rofiq, Kamis (2/9/2021).

Presiden Jokowi sambung Rofiq, juga menyampaikan siapa yang bisa menjamin kalau amendamen tersebut dilakukan secara terbatas. Dikhawatirkan, begitu dibuka amandemen pasti melebar ke mana-mana.

"Presiden Jokowi sangat keberatan terkait dengan amendemen," ucap Rofiq.

Sementara terkait dengan wacana 3 periode, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dirinya tidak ada keinginan sedikit pun untuk menjabat 3 periode. Presiden Jokowi menolak bila wacana 3 periode datang dari Istana.

Lagi pula, bagaimana mungkin 3 periode sementara para ketua umum partai sudah pasang baliho di mana-mana dan sudah siap bertarung untuk maju. Kendati, Presiden Jokowi sangat senang senang melihat para calon-calon presiden mulai bermunculan dengan adanya baliho-baliho yang berterbaran dari berbagai partai.

Satu hal yang terpenting disampaikan Presiden Jokowi adalah jangan sampai wacana amendemen itu muncul dari Istana. Kemudian ada hiden agenda untuk meloloskan agenda tertentu di luar wacana 3 periode.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan kesempatan kepada para ketua umum partai politik untuk memberikan masukan. Di antaranya Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Hary Tanoe memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pencapaian kinerja Presiden Jokowi dalam menangani Covid-19 dan ekonomi. Kemudian, memberikan usulan usulan terkait dengan percepatan ekonomi dan investasi agar pemberlakukan protokol kesehatan orang yang datang dari luar negeri tidak dilakukan PCR berulang kali.

Sebab pada praktiknya, itu berlaku beberapa kali saat menjelang terbang, mendarat dan karantina. Ini bisa berakibat orang menjadi malas masuk ke Indonesia. Sementara Presiden Jokowi sangat mendengar masukan ini dan menyetujui. Usulan ini akan dibawa ke rapat kabinet minggu depan.