Berpesan dengan Mural

“Banyak kok bukti riilnya di sekitar kita. Bahkan, di Jakarta pun tentu mudah ditemukan sample-nya. Misal saya, selain mengedukasi warga lewat mural dan project seni sosial, juga punya studio desain dan mural sebagai kendaraan agar isi dompet dan kepala tetap seimbang,” pungkasnya.

Tidak Akan Diproses Hukum
Di bagian lain, pihak kepolisian menyatakan tidak akan memproses mural satire yang mengkritik penerintah dan gambarPpresiden Jokowi.

"Hal ini dikarenakan mural sebagai karya seni seorang seniman dalam menyalurkan aspirasinya," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono

Namun, dia berpesan hendaknya karya seni dalam menyalurkan aspirasi tersebut di tempat yang semestinya. Tentunya mural yang dibuat oleh orang dalam bentuk berbagai macam, lukisan itu bentuk ekspresi suatu orang mempunyai seni yang bisa dituangkan dalam bentuk gambar. "Akan tetapi, itu juga harus di tempat yang semestinya," ujar Argo.

Menurutnya, sikap Polri atas adanya mural di Tangerang tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kabareskrim Komjem Pol Agus Andrianto bahwa Polri tidak akan responsif dan represif terhadap persoalan tersebut.

"Tentunya dari pihak kepolisian sesuai dengan apa yang disampaikan Kabareskrim. Kami tidak represif. Kami hargai ekspresi masyarakat dalam memberikan jiwanya yang dituangkan dalam suatu bentuk karya seni," tukasnya.

Di tempat terpisah, Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Polri tidak boleh reaktif dan responsif terhadap hal-hal seperti itu. Sebab, mural yang beredar merupakan bentuk ekspresi seni.

“Banyak kejadian kemarin di Tangerang, tentunya dari pihak kepolisian sesuai apa yang disampaikan Bapak Kabareskrim bahwa kita tidak represif, kita hargai ekspresi masyarakat dalam memberikan jiwanya yang dituangkan dalam suatu bentuk gambar,” ujarnya.

Agus menegaskan, Kapolri tidak suka apabila polisi terlalu reaktif menanggapi konten-konten satire terhadap pemerintah.

"Bapak Presiden tidak berkenan bila kita responsif terhadap hal-hal seperti itu," kata Agus.

Begitu juga dengan penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam kerja-kerja kepolisian dalam memantau media sosial. Agus meminta agar jajarannya tidak terlalu responsif jika ada kritik terhadap pemerintah.

"Demikian juga Bapak Kapolri selalu mengingatkan kita dan jajaran terutama dalam penerapan UU ITE," ucap Agus.

Agus menjelaskan bahwa kritik sah dilakukan warga negara. Namun, berbeda halnya jika ada konten yang berpotensi memecah belah persatuan. Aparat akan melakukan penindakan hukum merujuk pada Surat Edaran Kapolri dan SKB Pedoman Implementasi UU ITE yang ditandatangani oleh Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri.

"Kritis terhadap pemerintah saya rasa nggak ada persoalan. Namun kalau fitnah, memecah belah persatuan dan kesatuan, intoleran ya pasti kita tangani," tukasnya.

Menurutnya, menyerang secara individu memang mensyaratkan korbannya yang harus melapor. Khusus dalam hal ini pun, Bapak Presiden juga tidak berkenan Polri reaktif dan responsif terhadap masalah itu.