Jokowi: Jumlah Wilayah Berstatus PPKM Level 4 di Jawa-Bali Turun Jadi 25 Daerah
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perkembangan kasus Covid-19 di wilayah Pulau Jawa-Bali telah mengalami tren perbaikan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perkembangan kasus Covid-19 di wilayah Pulau Jawa-Bali telah mengalami tren perbaikan. Terbukti saat ini jumlah yang masuk kategori PPKM Level 4 telah turun dari 51 kabupaten/kota menjadi 25 daerah.
"Sehingga secara keseluruhan di Jawa-Bali ada perkembangan cukup baik. Level 4 dari 51 kabupaten/kota menjadi 25 kabupaten/kota," ujar Jokowi, Senin (30/8/2021).
Sedangkan wilayah yang masuk kategori PPKM Level 3 dari 67 kabupaten/kota bertambah menjadi 76 kabupaten/kota. Lalu jumlah daerah yang masuk kategori PPKM Level 2 dari 10 kabupaten/kota bertambah menjadi 27. Jokowi resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel dari 31 hingga 6 September 2021.
Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, PPKM akan tetap menjadi instrumen penanganan selama Covid-19 masih ada di Indonesia.
“Saya ingin menjelaskan bahwa selama Covid-19 ini masih menjadi pandemi, PPKM ini akan tetap digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat,” tegasnya.
"Sehingga secara keseluruhan di Jawa-Bali ada perkembangan cukup baik. Level 4 dari 51 kabupaten/kota menjadi 25 kabupaten/kota," ujar Jokowi, Senin (30/8/2021).
Sedangkan wilayah yang masuk kategori PPKM Level 3 dari 67 kabupaten/kota bertambah menjadi 76 kabupaten/kota. Lalu jumlah daerah yang masuk kategori PPKM Level 2 dari 10 kabupaten/kota bertambah menjadi 27. Jokowi resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel dari 31 hingga 6 September 2021.
Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, PPKM akan tetap menjadi instrumen penanganan selama Covid-19 masih ada di Indonesia.
“Saya ingin menjelaskan bahwa selama Covid-19 ini masih menjadi pandemi, PPKM ini akan tetap digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat,” tegasnya.
(cip)
Explore More