Pembangunan Berkelanjutan di Papua Dinilai Penting untuk Perkembangan SDM
Kamis, 26 Agustus 2021 - 23:30 WIB
loading...
A
A
A
Lebih lanjut dia menegaskan Pembangunan berkelanjutan ditegas penting dilakukan di tanah Papua. Apalagi, Papua adalah juara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia. Karena itu harus dipastikan pembangunan yan dilakukan mempertahankan prestasi ini.
Merespons hal tersebut, Founder and Chief Executive Officer, EcoNusa Foundation Bustar Maitar berharap, sebagai juara, masyarakat di Papua dan Papua barat diberi hadiah yang pantas untuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraannya.
"Kalau hadiahnya ada (pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan) itu selalu dijaga oleh masayarakat," ungkapnya.
Hadiah atau penghargaan itu menurutnya tidak bisa diberikan tidak hanya sebatas uang. Namun, bisa juga dengan pengakuan resmi dari pemerintah akan keberadaan tanah adat di Bumi Cendrawasih tersebut.
"Sampai hari ini tidak ada satu jengkal pun di Papua/Papua Barat yang diakui Pemerintah sebagai tanah adat," tegasnya.
Sementara itu, pembicara lainnya Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Surya Tjandra mengungkapkan, pihaknya mengimplementasikan Sistem Penataan agraria berkelanjutan dan inklusif dalam konteks pembangunan di Papua.
Dengan sistem tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan tata ruang untuk pembangunan di Papua dan Papua Barat. Dengan tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dan wilayah adat setempat.
Dia menjabarkan, pengimplementasian sistem tersebut dilakukan dilakukan secara bertahap. Yaitu proses input data, penataan aset legalisasi, penatagunaan tanah dan ruang lalu penataan akses.
"Daerah tanah Papua itu ruangnya bukan cuma untuk manusia, tapi juga bukan hanya untuk tumbuhan dan binatang. Nah itu kita lihat ketemunya di mana. Jadi butuh pemahaman ruang yang efektif," ungkapnya.
Merespons hal tersebut, Founder and Chief Executive Officer, EcoNusa Foundation Bustar Maitar berharap, sebagai juara, masyarakat di Papua dan Papua barat diberi hadiah yang pantas untuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraannya.
"Kalau hadiahnya ada (pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan) itu selalu dijaga oleh masayarakat," ungkapnya.
Hadiah atau penghargaan itu menurutnya tidak bisa diberikan tidak hanya sebatas uang. Namun, bisa juga dengan pengakuan resmi dari pemerintah akan keberadaan tanah adat di Bumi Cendrawasih tersebut.
"Sampai hari ini tidak ada satu jengkal pun di Papua/Papua Barat yang diakui Pemerintah sebagai tanah adat," tegasnya.
Sementara itu, pembicara lainnya Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Surya Tjandra mengungkapkan, pihaknya mengimplementasikan Sistem Penataan agraria berkelanjutan dan inklusif dalam konteks pembangunan di Papua.
Dengan sistem tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan tata ruang untuk pembangunan di Papua dan Papua Barat. Dengan tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dan wilayah adat setempat.
Dia menjabarkan, pengimplementasian sistem tersebut dilakukan dilakukan secara bertahap. Yaitu proses input data, penataan aset legalisasi, penatagunaan tanah dan ruang lalu penataan akses.
"Daerah tanah Papua itu ruangnya bukan cuma untuk manusia, tapi juga bukan hanya untuk tumbuhan dan binatang. Nah itu kita lihat ketemunya di mana. Jadi butuh pemahaman ruang yang efektif," ungkapnya.
(maf)
Lihat Juga :
