18 Pegawai Lulus Diklat Bela Negara, KPK Akan Surati Kemenpan RB dan BKN

JAKARTA - Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti hasil Diklat Bela Negara dengan menyiapkan kelengkapan administrasi untuk pengusulan 18 pegawai yang telah lulus Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan diangkat menjadi ASN.

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri , prosesnya tentu KPK bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Nanti Sekjen KPK akan menyiapkan surat-suratnya," kata Firli, Jumat (20/8/2021).

Firli menambahkan, surat pertama dikirim ke Menpan RB, berisi tentang permintaan persetujuan formasi 18 pegawai untuk menjadi ASN di KPK. Kedua, surat permohonan pengangkatan ASN dan penerbitan NIP untuk 18 pegawai KPK untuk menjadi ASN ke BKN RI.



"KPK melaksanakan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Diketahui, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bela Negara untuk 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) resmi berakhir hari ini. Ketua KPK Firli Bahuri berharap, 18 pegawai tersebut lulus diklat untuk dapat segera menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

18 pegawai KPK peserta Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan adalah bagian dari 24 orang yang diberikan kesempatan setelah tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari proses alih status menjadi ASN. Enam orang sisanya memilih tidak mengikuti kesempatan yang diberikan.

Sebagai informasi, alih status menjadi ASN ini diikuti 1.351 pegawai KPK. Sebanyak 1.274 dinyatakan memenuhi syarat dan 75 orang tidak memenuhi syarat. Pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat telah dilantik menjadi ASN pada 1 Juni 2021. Sementara, dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, 24 di antaranya diberikan kesempatan untuk mengikuti Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan. Sedangkan 51 orang lainnya diberhentikan.