KPK Sebut Validitas Data Masih Jadi Permasalahan Penyaluran Bansos
Kamis, 19 Agustus 2021 - 14:39 WIB
loading...
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengungkapkan bahwa dalam penyaluran Bansos salah satu hal yang masih menjadi permasalahan adalah validitas data. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) salah satu hal yang masih menjadi permasalahan adalah validitas data.
"Salah satu yang menjadi kendala kita saat ini adalah pertama adalah validitas data," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam diskusi secara daring, Kamis (19/8/2021). Baca juga: KPK Periksa 2 Konsultan Korporasi Penyuap Pejabat Ditjen Pajak
Ghufron menjelaskan validitas data harus dibangun dengan beberapa cara. Pertama adalah ketepatan dalam memotret dan kemudian keterpaduan antar lembaga dalam memotret data.
"Maka tidak boleh ada lagi ya banyak data, banyak status yang masing-masing, jangankan antar kementerian yang kadang dalam satu kementerian memiliki pemandangan ataupun perstatusan warga negara itu dalam banyak hal, sehingga mengakibatkan, kadang duplikasi sehingga ada sebagian masyarakat yang bahkan mungkin tidak dapat gara-gara ada banyak duplikasi," jelasnya.
Maka perlunya pemadanan data oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) khususnya Dirjen DukCapil. Lanjutnya, dengan harapan satu data Indonesia itu akan tercapai.
"Salah satu yang menjadi kendala kita saat ini adalah pertama adalah validitas data," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam diskusi secara daring, Kamis (19/8/2021). Baca juga: KPK Periksa 2 Konsultan Korporasi Penyuap Pejabat Ditjen Pajak
Ghufron menjelaskan validitas data harus dibangun dengan beberapa cara. Pertama adalah ketepatan dalam memotret dan kemudian keterpaduan antar lembaga dalam memotret data.
"Maka tidak boleh ada lagi ya banyak data, banyak status yang masing-masing, jangankan antar kementerian yang kadang dalam satu kementerian memiliki pemandangan ataupun perstatusan warga negara itu dalam banyak hal, sehingga mengakibatkan, kadang duplikasi sehingga ada sebagian masyarakat yang bahkan mungkin tidak dapat gara-gara ada banyak duplikasi," jelasnya.
Maka perlunya pemadanan data oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) khususnya Dirjen DukCapil. Lanjutnya, dengan harapan satu data Indonesia itu akan tercapai.
Lihat Juga :
