Menko Muhadjir Sebut Penyaluran Bansos Tak Merata karena Data Tak Lengkap

Rabu, 18 Agustus 2021 - 07:18 WIB
loading...
Menko Muhadjir Sebut...
Menko PMK Muhadjir Effendy meminta DTKS Kemensos disempurnakan agar bansos bisa disalurkan merata dan tepat sasaran. Foto/ist
A A A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan inspeksi mendadak (sidak) pengecekan penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Klender, Duren Sawit, Jakarta Pusat. Pada sidak yang bertepatan dengan euforia dan semangat HUT ke-76 RI tersebut, Muhadjir masih menemukan adanya penyaluran bansos yang tidak merata.

“Ini hampir terjadi di semua tempat slum daerah kumuh, bahwa di antara warga tadi ada yang dapat, ada yang tidak, ada yang sudah dapat Kartu Keluarga Sejahtera tapi gak dapet duitnya. Jadi ini masih macam-macam di lapangan," kata Muhadjir dalam keterangan tertulis, Rabu (18/08/2021)

Baca juga: Cerita Syafi’i Ma’arif soal Dramatisnya Muhadjir Effendy jadi Menko PMK

Dia mengatakan, penyaluran bansos bansos yang tidak merata disebabkan pada data yang tidak lengkap. Menurutnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagi tombak data lapangan harus dicermati dan disempurnakan, hal ini untuk membuat penyaluran bansos menjadi akurat.

"Data pokoknya harus terus disempurnakan, dicek di lapangan kayak apa sih sebetulnya realita di lapangan. Tidak cukup dengan angka kemudian main kuota, tempat ini dikasih sekian tanpa berangkat dari angka kemiskinan atau kenyataan di lapangan," ujarnya
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kemensos Tindak Lanjuti...
Kemensos Tindak Lanjuti Temuan BPK atas 1.747 Pendamping PKH, Rp7,9 Miliar Harus Dikembalikan ke Negara
Muhadjir Effendy Penuhi...
Muhadjir Effendy Penuhi Panggilan KPK usai Minta Pemeriksaannya Ditunda
Ini Alasan KPK Ingin...
Ini Alasan KPK Ingin Periksa Muhadjir Effendy di Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK Jadwal Ulang Periksa...
KPK Jadwal Ulang Periksa Muhadjir Effendy Jadi Saksi Kasus Kuota Haji
Prabowo Instruksikan...
Prabowo Instruksikan Sinkronisasi Data Bansos, 88 Daerah Jadi Prioritas Pengentasan Kemiskinan
49 Pendamping PKH Diberhentikan...
49 Pendamping PKH Diberhentikan Akibat Pelanggaran Penyaluran Bansos
Digitalisasi Bansos...
Digitalisasi Bansos Diperluas ke 42 Daerah Mulai Juni 2026, Begini Penjelasan Komdigi
Belanja Pemerintah per...
Belanja Pemerintah per Januari 2026 Tembus Rp227,4 Triliun, Buat Apa?
Penerima Bansos 2026...
Penerima Bansos 2026 Wajib Tahu! Ini Penjelasan Desil yang Jadi Penentu Kelayakan Bantuan
Rekomendasi
Perkuat Kolaborasi Inovasi...
Perkuat Kolaborasi Inovasi Perikanan, Bupati Bogor Tinjau Fasilitas Raiser Ikan Hias BRIN
Lionel Express Hadirkan...
Lionel Express Hadirkan Solusi Distribusi Barang B2B ke Seluruh Indonesia
Bahlil Ramal 10 Tahun...
Bahlil Ramal 10 Tahun Lagi Kendaraan Listrik Bakal Digantikan Hidrogen
Berita Terkini
Gibran Duduk di Barisan...
Gibran Duduk di Barisan Menteri saat Sidang Kabinet, Mensesneg Beri Penjelasan
KPK Tetapkan Bupati...
KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat Tersangka Dugaan Suap dan Gratifikasi
Istana: Presiden Prabowo...
Istana: Presiden Prabowo Bakal Angkat Jampidsus Definitif dalam 1-2 Hari
Paripurna DPR Setujui...
Paripurna DPR Setujui Wahidah Suaib Jadi Anggota Ombudsman Pengganti Hery Susanto
Alasan KPK Kembalikan...
Alasan KPK Kembalikan Mobil Noel Ebenezer
Bos Blueray John Field...
Bos Blueray John Field Yakin Uang Suap Tersalurkan ke Dirjen Bea Cukai, Uangnya Tidak Pernah Kembali
Infografis
Tanpa Italia, Ini Daftar...
Tanpa Italia, Ini Daftar Lengkap 48 Negara Kontestan Piala Dunia 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved