Cyrus Network Kritisi Survei KedaiKOPI Terkait Kinerja Kejagung
Selasa, 17 Agustus 2021 - 07:46 WIB
loading...
Pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi memberi respons atas hasil survei milik KedaiKopi tentang opini publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung). Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi memberi respons atas hasil survei milik KedaiKopi tentang opini publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung ( Kejagung ). Sebab, temuan lembaga tersebut mengarahkan hasil agar responden negatif terhadap Kejagung .
Baca juga: Soal Survei KedaiKOPI, Pengamat: Kinerja Jaksa Agung di Atas Rata-rata
"Survei ini memang dari awal diframing negatif. Belasan halaman berisi pertanyaan dengan framing negatif, seperti pasar saham terganggu, hukuman pinangki yang rendah dan lain lain," kata Hasan dalam sebuah diskusi, Senin 16 Agustus 2021.
Baca juga: Anies Baswedan Ungguli Ganjar Cukup Telak di Survei Terbaru KedaiKOPI
Hasan menegaskan, seharusnya pertanyaan itu netral. Biar responden yang menentukan itu, baik atau buruk. Bukan surveyor yang menggiring supaya responden menjawab buruk.
Menurut Hasan, mudah saja melihat framing negatif di survei KedaiKopi tentang opini publik terhadap kinerja di Korps Adhyaksa itu.
Misalnya, ketika responden disodori pertanyaan tendensius tentang tuntutan terhadap Pinangki Sirna Malasari yang 4 tahun.
KedaiKopi menyodorkan pertanyaan tuntutan Pinangki dengan menggunakan diksi "hanya". "Kalau bilang "hanya", itu sudah framing negatif. Seolah jaksa tidak bertindak profesional," ujar dia.
Menurut Hasan, pertanyaan yang mengarahkan tidak menunjukkan sisi profesionalisme lembaga survei. "Ini seperti pertanyaan LSM yang benci pemerintah yang kemudian diframing jawabannya," ungkap dia.
Selain itu kata Hasan, survei KedaiKopi tentang opini publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung tidak jelas respondennya. Pasalnya, demografi responden banyak berasal dari pegawai swasta dan BUMN.
Di sisi lain, pertanyaaan yang disampaikan juru survei terlalu rumit dimengerti publik. Contohnya, ada pertanyaan tentang pasar saham yang kehilangan momentum bangkit di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) menyusul hengkangnya Morgan Stanley dari aktivitas transaksi saham.
Dalam pertanyaan di survei disebutkan bahwa mundurnya Morgan Stanley diduga ketidakpuasan investor terkait penegakan hukum di Indonesia.
Hasan menyebutkan, survei dengan pertanyaan tersebut bukan konsumsi publik dan pekerja swasta. Pertanyaan bisa dimengerti seandainya responden berasal dari kalangan pelaku pasar modal hingga pengacara.
"Diakui saja, kalau ini bukan survei yang mewakili publik. Ini survei yang mewakili kalangan tertentu," sindir Hasan.
Sebelumnya, Lembaga KedaiKopi menggelar survei opini publik tentang kinerja lembaga Kejagung untuk menyikapi beberapa kasus penegakan hukum yang sempat mencuat dan menjadi viral akhir-akhir ini pada Kamis (12/8/2021).
Beberapa hasil surveinya adalah meminta pencopotan Jaksa Agung dan sebagian besar publik menggangap, pengusutan korupsi pada kasus jiwasraya dan Asabri dinilai menggangu roda pasar saham dan investasi Indonesia.
"Yang paling penting adalah bahwa 69,1% publik menganggap pengusutan kasus Jiwasraya dan Asabri ini telah mengganggu roda pasar saham dan investasi di Indonesia," jelas Hendri Satrio.
Baca juga: Soal Survei KedaiKOPI, Pengamat: Kinerja Jaksa Agung di Atas Rata-rata
"Survei ini memang dari awal diframing negatif. Belasan halaman berisi pertanyaan dengan framing negatif, seperti pasar saham terganggu, hukuman pinangki yang rendah dan lain lain," kata Hasan dalam sebuah diskusi, Senin 16 Agustus 2021.
Baca juga: Anies Baswedan Ungguli Ganjar Cukup Telak di Survei Terbaru KedaiKOPI
Hasan menegaskan, seharusnya pertanyaan itu netral. Biar responden yang menentukan itu, baik atau buruk. Bukan surveyor yang menggiring supaya responden menjawab buruk.
Menurut Hasan, mudah saja melihat framing negatif di survei KedaiKopi tentang opini publik terhadap kinerja di Korps Adhyaksa itu.
Misalnya, ketika responden disodori pertanyaan tendensius tentang tuntutan terhadap Pinangki Sirna Malasari yang 4 tahun.
KedaiKopi menyodorkan pertanyaan tuntutan Pinangki dengan menggunakan diksi "hanya". "Kalau bilang "hanya", itu sudah framing negatif. Seolah jaksa tidak bertindak profesional," ujar dia.
Menurut Hasan, pertanyaan yang mengarahkan tidak menunjukkan sisi profesionalisme lembaga survei. "Ini seperti pertanyaan LSM yang benci pemerintah yang kemudian diframing jawabannya," ungkap dia.
Selain itu kata Hasan, survei KedaiKopi tentang opini publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung tidak jelas respondennya. Pasalnya, demografi responden banyak berasal dari pegawai swasta dan BUMN.
Di sisi lain, pertanyaaan yang disampaikan juru survei terlalu rumit dimengerti publik. Contohnya, ada pertanyaan tentang pasar saham yang kehilangan momentum bangkit di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) menyusul hengkangnya Morgan Stanley dari aktivitas transaksi saham.
Dalam pertanyaan di survei disebutkan bahwa mundurnya Morgan Stanley diduga ketidakpuasan investor terkait penegakan hukum di Indonesia.
Hasan menyebutkan, survei dengan pertanyaan tersebut bukan konsumsi publik dan pekerja swasta. Pertanyaan bisa dimengerti seandainya responden berasal dari kalangan pelaku pasar modal hingga pengacara.
"Diakui saja, kalau ini bukan survei yang mewakili publik. Ini survei yang mewakili kalangan tertentu," sindir Hasan.
Sebelumnya, Lembaga KedaiKopi menggelar survei opini publik tentang kinerja lembaga Kejagung untuk menyikapi beberapa kasus penegakan hukum yang sempat mencuat dan menjadi viral akhir-akhir ini pada Kamis (12/8/2021).
Beberapa hasil surveinya adalah meminta pencopotan Jaksa Agung dan sebagian besar publik menggangap, pengusutan korupsi pada kasus jiwasraya dan Asabri dinilai menggangu roda pasar saham dan investasi Indonesia.
"Yang paling penting adalah bahwa 69,1% publik menganggap pengusutan kasus Jiwasraya dan Asabri ini telah mengganggu roda pasar saham dan investasi di Indonesia," jelas Hendri Satrio.
(maf)
Lihat Juga :
